Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Risma Tegur Irjen Kemensos pada Konpers Bansos yang Dikubur di Depok

Kompas.com - 02/08/2022, 23:27 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini menegur Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar karena dinilai memberikan penjelasan soal pengawasan terkait kasus timbunan bantuan sosial (bansos) di Depok yang tidak sesuai.

Awalnya, Dadang menjelaskan, pengawasan penyaluran bansos yang dilakukan pada era Menteri Sosial Juliari P Batubara itu sudah sangat ketat.

"Kalau pengawasan saya katakan sudah sangat kuat sekali, karena kita pada saat di lapangan penyaluran bansos ini ada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," ucap Dadang dalam konferensi pers, Selasa (2/8/2022).

Baca juga: Inspektorat Sebut Bansos Dikubur di Depok Belum Tentu Milik Kemensos

Dia juga menyebutkan, pengawasan diterapkan saat penyaluran bansos dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Sampai ke tingkat penerima bansos, pengawasan tetap melekat.

Namun, Dadang menjelaskan, tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan seperti yang ada di Depok.

Dadang menyebutkan, kecurangan tersebut bersifat kecil dan tidak memiliki pengaruh begitu besar terhadap program yang dijalankan Kemensos.

"Kalau terjadi kecurangan seperti ini (penimbunan di Depok), enggak begitu besar kalau kita lihat, dan ini muncul di belakang hari," papar Dadang.

Sontak jawaban Dadang langsung diluruskan Risma di depan awak media.

"Maaf Pak Irjen, enggak bisa begitu, enggak bisa begitu," ucap Risma.

Risma mengatakan, seharusnya Dadang tidak menjawab mekanisme pengawasan yang dijalankan dari tingkat pusat hingga daerah.

Risma mengatakan, Dadang semestinya menjelaskan bukti apakah proses administrasi terkait pengawasan tersebut sudah berjalan dengan baik.

Baca juga: Bansos Dikubur di Depok, Kemensos Klaim Pengawasan Sudah Sangat Ketat

"Yang perlu dijawab Pak Irjen (Dadang) adalah saat kemudian penggantian proses administrasinya gimana, itu yang harus dijawab. Nah, itulah yang disebut pengawasan. Tapi, kemudian ada case (kasus penimbunan) ini," kata Risma.

Risma mengatakan, bila proses pergantian administrasi benar-benar diawasi, kemungkinan peristiwa penimbunan tersebut tidak terjadi.

"Kalau saat itu proses penggantian (paket bansos) clear (bisa tuntas), (bukti) administrasinya bisa jawab, gitu Pak Irjen sorry," ucap Risma.

Sebelumnya, sebuah tayangan video memperlihatkan Bansos Presiden yang dikubur di lahan kosong di Jalan Tugu Jaya Kampung Serab, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok.

Video tersebut telah beredar luas melalui unggahan akun Instagram @infodepok_id pada Minggu (31/7/2022).

Baca juga: JNE Kubur Bansos Presiden di Depok, Kemensos: Kami Tidak Kerjasama dengan Ekspedisi Itu...

"Diduga tumpukan sembako bantuan presiden (banpres) ditemukan dalam keadaan dikubur dalam tanah di sebuah lahan kosong di Jalan Tugu Jaya Kampung Serab, Tirtajaya, Depok," tulis akun @infodepok dikutip pada Minggu.

Dari video viral itu, sejumlah instansi langsung bergerak. Pemerintah membentuk tim untuk menginvestigasi. Begitu pun Polri yang menyelidiki dugaan tindak pidana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com