Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Mulai Verifikasi Administrasi 6 Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

Kompas.com - 02/08/2022, 20:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan, KPU mulai memverifikasi administrasi enam partai politik (parpol) dengan berkas dokumen pendaftaran lengkap sebagai calon peserta Pemilu 2024.

Adapun proses tersebut dilakukan mulai hari ini, Selasa (2/8/2022). Enam partai politik itu di antaranya PDI Perjuangan, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Keadilan Sejahtera, Perindo, Partai Nasdem, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

"Keenamnya, mulai hari ini kita lakukan verifikasi administrasi," kata Idham dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Selasa sore.

Baca juga: Temui KPU, MRP Sampaikan Bahwa Mayoritas Masyarakat Papua Belum Punya E-KTP

Dia menuturkan, kegiatan verifikasi administrasi dilakukan KPU secara simultan.

Verifikasi administrasi disebut tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022.

"Bahwa tahapan verifikasi administrasi dimulai tanggal 2 Agustus dan akan diakhiri tanggal 11 September dan pada tanggal 14 September akan disampaikan hasilnya terhadap parpol," bunyi PKPU tersebut yang dibacakan Idham.

Idham melanjutkan, tim verifikator KPU akan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam proses verifikasi administrasi.

Menurut Idham, hal-hal yang bakal diverifikasi tersebut tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2022.

"Verifikasi administrasi dilakukan terhadap, dokumen persyaratan parpol calon peserta pemilu, berkaitan dengan dokumen persyaratan partai peserta pemilu itu ada di Pasal 8 ayat 1 PKPU nomor 4 tahun 2022," tutur Idham.

Kemudian, dugaan keanggotaan ganda partai politik juga akan ditelusuri oleh pihak KPU terhadap enam parpol tersebut.

"Terkait dengan dugaan ganda keanggotaan parpol, saat ini baru bisa kami lakukan terhadap kanggotaan di internal partai politik tersebut. Nah kenapa belum bisa kami lakukan di antar parpol, karena pendaftarannya belum ditutup," imbuhnya.

Baca juga: KPU Butuh Dana Tambahan Persiapan Pemilu 2024 Guna Rehab Beberapa Kantor Wilayah

Idham menekankan, sementara waktu pihaknya baru bisa memeriksa dugaan kejanggalan kegandaan anggota dalam internal partai tersebut.

Adapun KPU baru bisa memeriksa dugaan kegandaan anggota antar parpol, setelah pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 ditutup.

"Nanti setelah tanggal 14 Agustus pendaftaran sudah ditutup, baru kami lakukan pengecekan antar partai politik," kata Idham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Libur Lebaran, Wapres Ma'ruf Halal Bihalal dengan Pegawai Setwapres dan Jurnalis

Usai Libur Lebaran, Wapres Ma'ruf Halal Bihalal dengan Pegawai Setwapres dan Jurnalis

Nasional
Ketum Projo Sebut Jokowi Sudah Tak Berpeluang Bertemu Megawati

Ketum Projo Sebut Jokowi Sudah Tak Berpeluang Bertemu Megawati

Nasional
Kemenhan Beli 2 Kapal Patroli Lepas Pantai dari Italia Seharga Rp 20,3 T

Kemenhan Beli 2 Kapal Patroli Lepas Pantai dari Italia Seharga Rp 20,3 T

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, KPK Segera Seret Gubernur Maluku Utara ke Meja Hijau

Berkas Perkara Lengkap, KPK Segera Seret Gubernur Maluku Utara ke Meja Hijau

Nasional
Ajudan SYL Mengaku Serahkan Uang Satu Tas ke Ajudan Firli di Lapangan Badminton

Ajudan SYL Mengaku Serahkan Uang Satu Tas ke Ajudan Firli di Lapangan Badminton

Nasional
38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Tahap Pertama, Berikut Rinciannya

38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Tahap Pertama, Berikut Rinciannya

Nasional
KPK Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Jumat Pekan Ini

KPK Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Jumat Pekan Ini

Nasional
Bertemu Tim Cook, Jokowi Harap Apple Buka Pabrik di Indonesia

Bertemu Tim Cook, Jokowi Harap Apple Buka Pabrik di Indonesia

Nasional
Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Nasional
828 Warga Dievakuasi akibat Erupsi Gunung Ruang Sulawesi Utara

828 Warga Dievakuasi akibat Erupsi Gunung Ruang Sulawesi Utara

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

Nasional
Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Nasional
Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan RB: Pastinya Akan Menarik

Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan RB: Pastinya Akan Menarik

Nasional
Firli Bahuri Disebut Hapus Chat Usai Komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo

Firli Bahuri Disebut Hapus Chat Usai Komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Ajudan Ungkap SYL Hubungi Firli Bahuri Saat Rumahnya Digeledah KPK

Ajudan Ungkap SYL Hubungi Firli Bahuri Saat Rumahnya Digeledah KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com