Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Migrant CARE Minta Menlu Bahas Penyekapan PMI di Forum ASEAN

Kompas.com - 02/08/2022, 15:29 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) membahas permasalahan puluhan pekerja migran Indonesia (PMI) yang disekap di Kamboja dalam forum Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Menurut Wahyu, persoalan itu harus disampaikan dalam forum ASEAN karena kondisi buruk yang dialami para PMI yang bekerja di Kamboja sudah terjadi berulang kali.

"Dalam konteks regional, Indonesia juga harus berani angkat kasus ini di ASEAN. Tahun 2022 ini ketua ASEAN adalah Kamboja," kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/8/2022).

Wahyu menilai sikap pemerintah untuk melindungi para pekerja migran Indonesia, termasuk yang bekerja di Kamboja, masih terkesan pasif.

Baca juga: Potret Kelam TKI di Kamboja: Tergiur Gaji Besar Berujung Disetrum hingga Disekap

Padahal menurut Wahyu, pemerintah seharusnya aktif dalam mengidentifikasi dan mengawasi berbagai modus kejahatan dalam perekrutan pekerja migran Indonesia yang terus berkembang.

"Pemerintah terkesan pasif, hanya reaktif kalau ada pengaduan tetapi tidak bertindak proaktif," ujar Wahyu.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan ada 60 warga negara Indonesia yang disekap di Kamboja oleh perusahaan investasi ilegal.

Para PMI itu disekap di kawasan Sihanoukville. Untuk membebaskan para PMI itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja mengerahkan tim yang bekerja sama dengan tim khusus dari Kementerian Luar Negeri Kamboja.

Proses pembebasan 60 PMI itu juga dibantu oleh aparat Kepolisian Kamboja.

Baca juga: Cerita PMI Tergiur Gaji Rp 9 Juta Kerja di Kamboja, Disekap 2 Hari karena Ketiduran

Retno menyampaikan, perlu ada penindakan yang tegas terhadap perekrut dalam negeri dalam kasus ini.

Di Kamboja, Retno mengaku menyegerakan pertemuan dengan kepolisian Kamboja guna mencegah kasus penipuan kerja berbasis online scam kembali terulang kepada WNI.

"Sebagai salah satu upaya pencegahan, di sela-sela pertemuan AMM PMC, yaitu pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan pertemuan para Menlu ASEAN dengan para mitranya, saya berencana melakukan pertemuan dengan otoritas Kamboja guna membahas langkah-langkah selanjutnya," ujar Retno pada Sabtu, 30 Juli 2022 lalu.

Dia mengungkapkan, pertemuan AMM PMC akan diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja, karena tahun ini Kamboja bertindak sebagai Ketua ASEAN.

Baca juga: 7 WNI Kembali Berhasil Diselamatkan di Sihanoukville Kamboja

"Rencana pertemuan saya ini telah saya komunikasikan kepada Menlu Kamboja untuk dapat difasilitasi. Dan Menlu Kamboja telah menyampaikan kesediaan untuk memfasilitasi pertemuan," kata Retno.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha sebelumnya menjelaskan, kasus penipuan kerja itu kian marak dibandingkan tahun 2021.

Tahun lalu, KBRI Phnom Penh membebaskan 119 WNI yang menjadi korban perusahaan investasi palsu.

Sementara tahun ini, tercatat 291 WNI sudah menjadi korban dan 133 di antaranya telah berhasil dipulangkan.

Baca juga: Polri: 55 WNI yang Disekap Perusahaan Investasi Ilegal Masih Diperiksa Polisi Kamboja

Menurut Judha, para korban mulanya terbuai dengan tawaran pekerjaan dari perusahaan investasi ilegal di Kamboja itu. Naas, setelah berangkat, mereka tak boleh meninggalkan tempat kerjanya.

Disetrum hingga paspor dibakar

Dalam jumpa pers Migrant CARE pada Senin (1/8/2022) kemarin, mereka turut menghadirkan sejumlah PMI yang menjadi korban penyekapan di Kamboja.

Salah satu PMI berinisial R mengatakan, dia mulanya tertarik bekerja di perusahaan itu karena iming-iming gaji besar.

Selain itu, di perusahaan itu banyak mempekerjakan warga Indonesia.

Akan tetapi, setelah direkrut R mulai merasakan tindakan tidak manusiawi.

Baca juga: Kondisi Terkini Penyekapan Puluhan WNI di Kamboja, Masalah Menahun yang Belum Juga Usai

R menjelaskan, apabila para pekerja tidak mencapai target yang dipatok perusahaan, maka mereka akan dihukum. Dia menyebutkan, PMI di sana ada yang dipukul hingga disetrum.

"Dijualbelikan, dipukul, disetrum, ada yang sampai paspornya dibakar," kata R.

Hingga saat ini, R mengaku masih trauma jika membayangkan suasana bekerja di Kamboja.

(Penulis : Vitorio Mantalean, Adhyasta Dirgantara | Editor : Jessi Carina, Sabrina Asril)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com