Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 02/08/2022, 09:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil presiden Ma'ruf Amin berharap kinerja PT Bank Riau Kepri lebih baik setelah berubah menjadi bank syariah, sebab sistem syariah tidak hanya bisnis tetapi juga bagian dari dakwah.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat menerima audiensi Gubernur Riau Syamsuar bersama direksi PT Bank Riau Kepri di kediaman resmi wapres, Jakarta, Senin (1/8/2022).

"Saya harap kinerjanya nanti setelah menjadi (bank) syariah harus lebih baik. Perubahan ini harus memotivasi kinerja kita. Karena syariah itu selain bisnis, ada nilai tambahnya, di mana orang bertransaksi ada nilai tambahnya, yaitu nilai dakwah,” kata Ma'ruf, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Canda Jokowi Enaknya Punya Wapres Kiai Saat Acara Zikir dan Doa Kebangsaan

Kepada Ma'ruf, Syamsuar melaporkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan keputusan bahwa Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) pada 4 Juli 2022.

Ia menyatakan, BRKS siap untuk mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Riau.

"Sejak keputusan ini diterima, BRKS wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah," kata Syamsuar.

Baca juga: Kunjungi Surakarta, Wapres Akan Buka ASEAN Para Games XI 2022

Di samping itu, Syamsuar juga menyampaikan bahwa di provinsi Riau sudah ada lembaga yang khusus menangani ekonomi dan keuangan syariah di tingkat daerah.

“Riau sebagai Zona Ekonomi Syariah sudah dilaksanakan. Selain itu, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Riau juga telah terbentuk,” ujar Syamsuar.

Syamsuar pun mengundang Ma'ruf untuk menghadiri peresmian BRKS dan KDEKS Provinsi Riau pada 10 Agustus 2022 mendatang.

Baca juga: Kasus ACT dan Wejangan Wapres hingga JK soal Transparansi

Ma'ruf pun mengapresiasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Riau dan ia berharap industri tersebut semakin berkembang, termasuk dengan semakin banyaknya bank pembangunan daerah (BPD) yang menjadi BPD syariah.

“Menurut saya, di sinilah salah satu peran strategis BPD Syariah. Ini menjadi salah satu model yang bisa dikembangkan,” kata Ma'ruf.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan PKS 'Walkout' di Paripurna Pengesahan Perppu Cipta Kerja

Alasan PKS "Walkout" di Paripurna Pengesahan Perppu Cipta Kerja

Nasional
KPK Masih Data Toilet Sekolah Mewah di 500 Titik Kabupaten Bekasi

KPK Masih Data Toilet Sekolah Mewah di 500 Titik Kabupaten Bekasi

Nasional
Komnas Perempuan Soroti Ketidakjelasan Perlindungan Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Komnas Perempuan Soroti Ketidakjelasan Perlindungan Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
Rp 1.036 Triliun Digelontorkan untuk Papua, Jokowi: Jangan Sampai Belok Ke Mana-mana

Rp 1.036 Triliun Digelontorkan untuk Papua, Jokowi: Jangan Sampai Belok Ke Mana-mana

Nasional
Jokowi: Saya Enggak Langsung Lompat Jadi Presiden, Jadi Wali Kota, Gubernur, Baru Naik...

Jokowi: Saya Enggak Langsung Lompat Jadi Presiden, Jadi Wali Kota, Gubernur, Baru Naik...

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Jika Ganjar Tak Jadi Capres, Sebagian Pendukungnya Beralih ke Prabowo

Survei Litbang "Kompas": Jika Ganjar Tak Jadi Capres, Sebagian Pendukungnya Beralih ke Prabowo

Nasional
Pesan Jokowi ke Anak Muda: Jangan Semua Berpikir Ingin Jadi PNS

Pesan Jokowi ke Anak Muda: Jangan Semua Berpikir Ingin Jadi PNS

Nasional
DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UU, Demokrat Interupsi, PKS 'Walkout'

DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UU, Demokrat Interupsi, PKS "Walkout"

Nasional
'Soft Diplomacy' Menyelesaikan Masalah Laut China Selatan

"Soft Diplomacy" Menyelesaikan Masalah Laut China Selatan

Nasional
Demokrat Interupsi Puan, Tolak Perppu Cipta Kerja Disahkan Jadi UU

Demokrat Interupsi Puan, Tolak Perppu Cipta Kerja Disahkan Jadi UU

Nasional
Pengesahan Perppu Ciptaker, Mayoritas Anggota DPR Hadir Virtual

Pengesahan Perppu Ciptaker, Mayoritas Anggota DPR Hadir Virtual

Nasional
Gaya Hidup Istrinya Disorot, Sekda Riau SF Hariyanto Punya Harta Rp 9,7 M

Gaya Hidup Istrinya Disorot, Sekda Riau SF Hariyanto Punya Harta Rp 9,7 M

Nasional
Sanksi Ringan Hakim MK Guntur Hamzah, MKMK Dinilai Kurang Obyektif

Sanksi Ringan Hakim MK Guntur Hamzah, MKMK Dinilai Kurang Obyektif

Nasional
Sebut Putusan Berubah Usai Sidang Lazim, Sikap MKMK Dinilai Janggal

Sebut Putusan Berubah Usai Sidang Lazim, Sikap MKMK Dinilai Janggal

Nasional
Terbukti Ubah Putusan, Guntur Hamzah Dinilai Tak Layak Jadi Hakim MK

Terbukti Ubah Putusan, Guntur Hamzah Dinilai Tak Layak Jadi Hakim MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke