Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Ingatkan Indonesia Jangan Sampai Alami Krisis Pangan

Kompas.com - 02/08/2022, 09:29 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengingatkan agar  Indonesia jangan sampai mengalami krisis pangan.

Moeldoko meminta masyarakat mulai mempersiapkan diri, antara lain dengan meningkatkan produktivitas di sektor pertanian dan melakukan diversifikasi pangan.

“19 juta orang di dunia mengalami kurang gizi, 394 juta masyarakat global sedang kesulitan dalam sektor pangan. Menghadapi situasi ini kita ngapain? Ini yang harus kita cari solusinya,” ujar Moeldoko dilansir dari siaran pers KSP, Selasa (2/8/2022).

Baca juga: Jokowi Sebut Kemungkinan 800 Juta Orang Akan Kelaparan karena Krisis Pangan

Sementara itu, Moeldoko mengungkapkan, saat ini ketersediaan pangan domestik masih sangat baik.

Dalam tiga tahun terakhir, produktivitas di sektor pertanian terutama pada komoditas beras mengalami surplus. Sehingga, kebutuhan konsumsi nasional tercukupi.

Meski demikian, capaian tersebut tidak boleh membuat Indonesia lengah. Apalagi, situasi dunia terus berubah sangat cepat. Seperti terjadinya perubahan iklim dan cuaca serta kondisi geopolitik global.

“Perubahan iklim dan cuaca bisa menyebabkan kondisi gagal panen. Perubahan geopolitik global, bisa membuat negara-negara produsen komoditas pangan menghentikan ekspornya, dan menyebabkan kenaikan harga energi sehingga terjadi konversi dari makanan menuju energi karena kebutuhan kapital,” jelas Moeldoko.

Menurut Moeldoko, Indonesia masih diuntungkan oleh kondisi iklim dan cuaca.

Di mana, fenomena La Nina atau fenomena curah hujan tinggi yang terjadi saat ini, berdampak positif pada sektor pertanian, yakni tidak mengalami gagal panen.

Namun di sisi lain, Indonesia juga terkena dampak terjadinya geopolitik global. Seperti konflik Rusia-Ukraina dan persoalan politik di Belarus.

“Konflik Rusia-Ukraina membuat kita tidak bisa impor gandum. Padahal kebutuhan kita sebesar 30 persen. Persoalan politik di Belarus, membuat kita harus impor pupuk dari negara lain dengan harga lebih tinggi," ungkap Moeldoko.

Baca juga: Cegah Krisis Pangan, Gobel Minta Gandum Diganti Tepung Berbahan Lokal

"Belum lagi kenaikan harga minyak dunia yang membuat situasi semakin sulit. Ini tantangan dan harus kita cari solusinya,” lanjutnya.

Menghadapi kondisi tersebut, Moeldoko menegaskan, pemerintah sudah bekerja keras untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan akibat perubahan iklim dan geopolitik global.

Seperti melakukan diversifikasi pangan, optimalisasi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, hingga kebijakan politik anggaran untuk ektensifikasi lahan-lahan pertanian.

“Untuk diversifikasi pangan, saya sudah mengawali menanam sorgum di NTT. Dan ternyata dalam kondisi yang kering, sorgum bisa tumbuh dengan subur. Nah, kita perlu mencari altrnatif-alternatif pangan baru untuk menggantikan beras,” tambah Moeldoko.

Baca juga: Cegah Krisis Pangan, Gobel Minta Gandum Diganti Tepung Berbahan Lokal

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan Amici Curiae, Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan Amici Curiae, Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com