Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cara Pemerintah Cegah Cacar Monyet dengan Perkuat Mitigasi

Kompas.com - 28/07/2022, 06:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

"Masyarakat juga selalu diimbau untuk menerapkam pola hidup bersih dan sehat sebagai upaya perlindungan mandiri terhadap potensi penularan penyakit itu," tambah Wiku.

Tetap waspada

Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman mengatakan, seluruh pihak harus tetap waspada karena potensi penyakit cacar monyet (monkeypox) untuk masuk ke Indonesia tetap ada.

"Jadi, bahwa dia ada di Indonesia, sekali lagi saya sampaikan potensinya jelas ada," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/7/2022).

Baca juga: Cacar Monyet Jadi Darurat Global, Puan Minta Pemerintah Masifkan Sosialisasi

"Apa lagi sudah dari awal Januari bahkan. Di Amerika sendiri sebetulnya sudah lebih awal dideteksi," lanjut Dicky.

Menurut Dicky, cepatnya penyebaran cacar monyet karena arus mobilitas interaksi manusia yang luar biasa cepat di masa kini, walaupun masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Faktor itu, kata Dicky, membuat potensi penyebaran cacar monyet di dunia menjadi sangat besar.

Di sisi lain, lanjut Dicky, cacar monyet memiliki masa inkubasi yang panjang, yaitu mencapai tiga pekan.

Baca juga: Apa yang Harus Dilakukan Jika Memiliki Gejala Cacar Monyet?

Karena masa inkubasi yang panjang itu membuat orang terinfeksi masih bisa bepergian dan tidak terdeteksi karena gejala cacar monyet itu belum muncul.

Dicky juga menganjurkan supaya pemerintah tetap berupaya menyediakan vaksin cacar monyet sebagai langkah antisipasi.

Dicky mengatakan, vaksin buat menghadapi cacar monyet sebenarnya sudah tersedia dan sama dengan penyakit smallpox.

Akan tetapi, karena jumlahnya yang terbatas maka ada baiknya pemerintah bersiap untuk menyediakan vaksin cacar monyet itu.

Baca juga: Anggota DPR Minta Pemerintah Antisipasi Cacar Monyet Sebelum Merebak

"Namun ketersediaan yang relatif terbatas. Ini karena memang enggak banyak kasusnya. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia harus menyiapkan," ujar Dicky.

"Tidak mesti banyak. Potensinya tidak sebesar waktu Covid. Namun, masalah lain karena keterbatasan dan bisa berebut juga. Karena rata-rata vaksinasi untuk monkeypox ini ada yang dua kali suntik," ujar Dicky.

(Penulis Dian Erika Nugraheny | Editor Bagus Santosa, Icha Rastika)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com