Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cara Pemerintah Cegah Cacar Monyet dengan Perkuat Mitigasi

Kompas.com - 28/07/2022, 06:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

"Masyarakat juga selalu diimbau untuk menerapkam pola hidup bersih dan sehat sebagai upaya perlindungan mandiri terhadap potensi penularan penyakit itu," tambah Wiku.

Tetap waspada

Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman mengatakan, seluruh pihak harus tetap waspada karena potensi penyakit cacar monyet (monkeypox) untuk masuk ke Indonesia tetap ada.

"Jadi, bahwa dia ada di Indonesia, sekali lagi saya sampaikan potensinya jelas ada," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/7/2022).

Baca juga: Cacar Monyet Jadi Darurat Global, Puan Minta Pemerintah Masifkan Sosialisasi

"Apa lagi sudah dari awal Januari bahkan. Di Amerika sendiri sebetulnya sudah lebih awal dideteksi," lanjut Dicky.

Menurut Dicky, cepatnya penyebaran cacar monyet karena arus mobilitas interaksi manusia yang luar biasa cepat di masa kini, walaupun masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Faktor itu, kata Dicky, membuat potensi penyebaran cacar monyet di dunia menjadi sangat besar.

Di sisi lain, lanjut Dicky, cacar monyet memiliki masa inkubasi yang panjang, yaitu mencapai tiga pekan.

Baca juga: Apa yang Harus Dilakukan Jika Memiliki Gejala Cacar Monyet?

Karena masa inkubasi yang panjang itu membuat orang terinfeksi masih bisa bepergian dan tidak terdeteksi karena gejala cacar monyet itu belum muncul.

Dicky juga menganjurkan supaya pemerintah tetap berupaya menyediakan vaksin cacar monyet sebagai langkah antisipasi.

Dicky mengatakan, vaksin buat menghadapi cacar monyet sebenarnya sudah tersedia dan sama dengan penyakit smallpox.

Akan tetapi, karena jumlahnya yang terbatas maka ada baiknya pemerintah bersiap untuk menyediakan vaksin cacar monyet itu.

Baca juga: Anggota DPR Minta Pemerintah Antisipasi Cacar Monyet Sebelum Merebak

"Namun ketersediaan yang relatif terbatas. Ini karena memang enggak banyak kasusnya. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia harus menyiapkan," ujar Dicky.

"Tidak mesti banyak. Potensinya tidak sebesar waktu Covid. Namun, masalah lain karena keterbatasan dan bisa berebut juga. Karena rata-rata vaksinasi untuk monkeypox ini ada yang dua kali suntik," ujar Dicky.

(Penulis Dian Erika Nugraheny | Editor Bagus Santosa, Icha Rastika)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com