Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi III DPR Minta Polri Sampaikan Hasil Otopsi Brigadir J secara Utuh

Kompas.com - 22/07/2022, 20:39 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta Polri menyampaikan hasil otopsi jenazah Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J secara utuh pada publik.

Pasalnya, informasi yang tidak lengkap terkait kematian Brigadir J menjadi pemicu polemik berkepanjangan di masyarakat.

“Dengan informasi yang benar dan cukup pada publik, saya rasa penyidik akan mendapat masukan yang baik pula dalam mengungkap kasus ini,” tutur Didik pada wartawan, Jumat (22/7/2022).

Baca juga: Polri Sebut 7 Dokter Forensik dari Eksternal Ikut Otopsi Ulang Jenazah Brigadir J

Menurutnya, menjadi wajar jika publik terus mendorong keterbukaan Polri dalam menangani perkara ini. Sebab, sejak awal masyarakat merasa ada informasi yang janggal.

“Maka wajar publik ingin tahu, agar tidak terjadi manipulasi, termasuk hasil otopsi,” sebutnya.

Didik meminta masyarakat tak perlu resah dengan kejanggalan hasil otopsi itu. Sebab pihak yang merekayasa hasil otopsi juga bisa terjerat hukum.

“Karena manipulasi hasil visum et repertum juga merupakan tindak pidana,” tandasnya

Sebelumnya, pada 12 Juli, Kapolres nonaktif Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto sempat menyampaikan hasil otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Baca juga: Panglima Tegaskan TNI Siap Bantu Otopsi Jenazah Brigadir J: Ini Misi Kemanusiaan

Kala itu Budhi menuturkan ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar serta satu proyektil bersarang di dada Brigadir J.

Sementara itu, pengacara keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak menuturkan, ada kejanggalan dari kematian Brigadir J.

Di antaranya, adanya luka bekas jeratan di leher almahrum.

Baca juga: Kasus Tewasnya Brigadir J, Pimpinan Komisi III Minta Polri Tak Buka Hasil Otopsi dan Rekaman CCTV Sepotong-potong

Selain itu, ia menduga kuku Brigadir J dicabut paksa saat masih hidup.

Temuan tersebut membuat Kamaruddin menduga bahwa kematian Brigadir J bukan diakibatkan oleh peristiwa tembak menembak dengan Bharada E, tapi pembunuhan berencana oleh sejumlah orang.

Adapun buntut peristiwa tewasnya Brigadir J membuat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menonaktifkan tiga anak buahnya.

Ketiganya adalah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto.

Baca juga: Jika Ingin Dokter TNI Otopsi Ulang Brigadir J, Keluarga Diminta Ajukan Permohonan

Saat ini pihak kepolisian juga telah menyetujui permintaan keluarga untuk melakukan otopsi ulang.

Kasus dugaan ‘polisi tembak polisi’ itu juga telah mendapatkan perhatian Presiden Joko Widodo.

Jokowi meminta agar pengungkapan perkaranya dilakukan secara terbuka dan terang benderang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com