Tim Advokat Minta Komisi III Awasi Pengungkapan Kasus Tewasnya Brigadir J

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Advokat Penegak Hukum dan Keadilan (Tampak) meminta Komisi III DPR RI mengawasi proses pengungkapan perkara tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

Hal itu disampaikan anggota Tampak, Saor Siagian ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/7/2022).

Adapun Tampak datang ke kompleks DPR untuk menemui Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Namun, pertemuan itu batal dilaksanakan karena Bambang tidak bisa dihubungi.

“Kami tahu mereka sedang reses, tetapi soal pengawasan ini tidak bisa reses, penegakan hukum tidak reses. (Jadi) segera lakukan pengawasan,” tuturnya.

Baca juga: Komnas HAM Akan Panggil Dokter yang Melakukan Otopsi Brigadir J

Saor meminta semua pihak fokus pada dugaan tindak pidana pembunuhan Brigadir J.

“Anggaplah sekarang, penyidikan yang sebelumnya itu penuh rekayasa, yuk kita dorong bagaimana si pembunuh Brigadir J ini segera diungkap,” kata dia.

Ia menilai, Komisi III mesti turun tangan karena perkara ini menyangkut kredibilitas institusi penegak hukum.

“Saya kira pertarungannya dengan citra kepolisian kita. Oleh sebab itu, (perkara) ini harus segera diungkap,” imbuhnya.

Baca juga: Kasus Dugaan Pembunuhan Berencana Brigadir J Naik Tahap Penyidikan

Adapun saat ini pihak kepolisian mengeklaim telah mengantongi beberapa rekaman CCTV terkait perkara tewasnya Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam nonaktif Polri Irjen Ferdy Sambo, kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.

Selain itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan, telah menyetujui upaya otopsi ulang jenazah Brigadir J.

Baca juga: Penyidik Bareskrim Periksa 11 Keluarga Brigadir J di Jambi

Adapun kasus dugaan "polisi tembak polisi" ini disebut terjadi pada Jumat (8/7/2022).

Presiden Joko Widodo pun meminta agar proses pengungkapan perkara itu dilakukan secara transparan.

“Sudah saya sampaikan, usut tuntas. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan, sudah,” tegasnya di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT) dilansir YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/7/2022).