Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/07/2022, 19:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala menilai, proses otopsi ulang terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J baiknya dilakukan oleh pihak-pihak di luar Polri.

Ini demi membangun kepercayaan terhadap hasil otopsi yang semula diragukan oleh pihak keluarga.

"Otopsi ulang sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak yang di luar Polri agar kemudian mendapatkan trust (kepercayaan) baru tadi," kata Adrianus kepada Kompas.com, Kamis (21/7/2022).

Baca juga: Disetujuinya Otopsi Ulang Jenazah Brigadir J, Permintaan Keluarga demi Buktikan Kejanggalan

Menurut Adrianus, banyak pihak yang bisa ditunjuk Polri untuk melakukan otopsi ulang jenazah Brigadir J. Tak harus melibatkan Persatuan Dokter Forensik, tim forensik Fakultas Kedokteran UI pun bisa saja menangani proses tersebut.

Terlepas dari itu, kata Adrianus, otopsi ulang hendaknya segera dilakukan demi menghindari pembusukan jenazah.

"Makin lama makin tidak baik. Daripada tidak sama sekali, mendingan dilakukan segera saja," ujarnya.

Seiring dengan proses otopsi, kata Adrianus, Polri harusnya juga memperjelas administrasi penyidikan dalam kasus ini, utamanya status Brigadir J. Sebab, otopsi umumnya dilakukan terhadap korban kejahatan.

Sementara, hingga kini belum jelas apakah Brigadir J merupakan korban atau pelaku dalam kasus ini. Lalu, jika Brigadir J berstatus korban, pertanyaan selanjutnya adalah siapa pelakunya.

"Dan lebih penting lagi adalah bahwa posisi kasusnya apa? Karena itu kan yang belum jelas, apakah ini penembakan, atau ditembak, atau apa," kata Adrianus.

Baca juga: Polri Libatkan Sejumlah Pihak untuk Otopsi Ulang Brigadir J

Menurut Adrianus, ada sejumlah kemungkinan di balik rencana otopsi ulang ini. Pertama, bisa jadi pihak keluarga belum membaca laporan hasil otopsi, tetapi menemukan luka tak wajar di jasad Brigadir J.

Kemungkinan lainnya, keluarga sudah menerima hasil otopsi, tetapi yang dilaporkan dianggap tak sesuai dengan luka yang tampak di tubuh Brigadir J.

Di sisi lain, lanjut Adrianus, bisa jadi Polri menyetujui permohonan otopsi ulang karena hasil laporan otopsi pertama tak sesuai dengan kondisi jenazah Brigadir J.

Bisa jadi pula, otopsi ulang dilakukan demi membangun kepercayaan keluarga dan masyarakat terhadap Polri.

"Di sini ada soal trust, keyakinan keluarga, keyakinan masyarakat juga. Sehingga ya sudah biar saja dibuka lagi (otopsi ulang) yang penting adalah bahwa masyarakat percaya," kata dia.

Sebagaimana diketahui, pihak kepolisian menyetujui permintaan keluarga untuk mengotopsi ulang jenazah Brigadir J. Polri menyatakan akan melibatkan pihak eksternal dalam proses ini.

Baca juga: Pengacara: Otopsi Ulang Jenazah Brigadir J Libatkan Dokter Forensik TNI dari 3 Matra

Terbaru, pengacara keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, mengatakan bahwa tim dokter forensik dari tiga matra TNI bakal ikut membantu otopsi ulang.

Menurut dia, bantuan dari TNI ini sudah disetujui oleh Polri dalam gelar perkara kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J.

"Telah dibicarakan dalam gelar perkara bahwa akan dibentuk tim independen, yaitu melibatkan dokter-dokter forensik gabungan dari RSPAD, kemudian dari RSAL, RSAU," ujar Kamaruddin saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (21/7/2022).

Selain itu, otopsi ulang jenazah Brigadir akan melibatkan tim dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) serta satu rumah sakit swasta nasional.

Meski demikian, Kamaruddin tidak tahu kapan otopsi ulang itu akan dilakukan.

Adapun sebelumnya pihak keluarga menyampaikan permohonan otopsi ulang ke Polri lantaran menemukan sejumlah luka tak wajar di jasad Brigadir J. Tak hanya luka tembak, tubuh Brigadir J juga diduga mengalami luka sayat hingga luka memar seperti bekas penganiayaan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpora: Arahan Presiden, Selama Tahun Politik Kegiatan Olahraga Jalan Terus

Menpora: Arahan Presiden, Selama Tahun Politik Kegiatan Olahraga Jalan Terus

Nasional
Gerindra Klaim DPR Solid Dukung Sistem Proporsional Terbuka

Gerindra Klaim DPR Solid Dukung Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
MK Tolak Gugatan Berkarya soal Presiden-Wapres Bisa Jabat Lebih dari 2 Periode

MK Tolak Gugatan Berkarya soal Presiden-Wapres Bisa Jabat Lebih dari 2 Periode

Nasional
Buron Penyelundupan Narkoba 179 Kilogram Ditangkap di Malaysia

Buron Penyelundupan Narkoba 179 Kilogram Ditangkap di Malaysia

Nasional
Pengacara Ferdy Sambo: Jaksa Hanya Dengar Keterangan Bahrada E karena Cocok dengan Halusinasi

Pengacara Ferdy Sambo: Jaksa Hanya Dengar Keterangan Bahrada E karena Cocok dengan Halusinasi

Nasional
Ketika DPR Pertanyakan Realisasi Anggaran Rp 6,38 Triliun dan Minta Kepala BRIN Dicopot...

Ketika DPR Pertanyakan Realisasi Anggaran Rp 6,38 Triliun dan Minta Kepala BRIN Dicopot...

Nasional
Muhammadiyah: Awal Puasa 23 Maret 2023, Lebaran 21 April

Muhammadiyah: Awal Puasa 23 Maret 2023, Lebaran 21 April

Nasional
Mahfud MD dan Ketua MPR Bahas Persiapan Pemilu di 4 DOB Papua

Mahfud MD dan Ketua MPR Bahas Persiapan Pemilu di 4 DOB Papua

Nasional
PKB Dorong DPR Bentuk Tim Kajian Matangkan Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur

PKB Dorong DPR Bentuk Tim Kajian Matangkan Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur

Nasional
Soal Perjanjian Politik Prabowo-Anies-Sandi, Waketum Gerindra: Itu Enggak Penting

Soal Perjanjian Politik Prabowo-Anies-Sandi, Waketum Gerindra: Itu Enggak Penting

Nasional
Kedaluwarsa Kasus Pidana Hukuman Mati dan Seumur Hidup Setelah 18 Tahun Dinyatakan Konstitusional

Kedaluwarsa Kasus Pidana Hukuman Mati dan Seumur Hidup Setelah 18 Tahun Dinyatakan Konstitusional

Nasional
Susno Duadji Masuk PKB, Bakal Dijadikan Caleg di Sumsel

Susno Duadji Masuk PKB, Bakal Dijadikan Caleg di Sumsel

Nasional
Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh pada 23 Maret 2023

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh pada 23 Maret 2023

Nasional
Pengacara: Jaksa Tak Bisa Buktikan Ferdy Sambo Ikut Tembak Yosua, Hanya Berdasar Pengakuan Bharada E

Pengacara: Jaksa Tak Bisa Buktikan Ferdy Sambo Ikut Tembak Yosua, Hanya Berdasar Pengakuan Bharada E

Nasional
Cak Imin Sebut Watak NU adalah Kekuatan Politik, PBNU Geram: Tidak Benar!

Cak Imin Sebut Watak NU adalah Kekuatan Politik, PBNU Geram: Tidak Benar!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.