Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Hasto Saat Peristiwa Kudatuli: Saya Masih Kerja di BUMN, Hanya Bisa Melihat

Kompas.com - 21/07/2022, 16:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menceritakan keberadaan dirinya ketika peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli terjadi.

Hal itu dia katakan dalam diskusi peringatan 26 tahun peristiwa Kudatuli di DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (21/7/2022).

Hasto bercerita, saat peristiwa yang terjadi 26 tahun lalu itu, dia belum menjadi kader PDI-P yang dulu masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Baca juga: Sekjen PDI-P Minta Pemerintah dan Komnas HAM Ungkap Aktor Intelektual Peristiwa Kudatuli

Saat itu, Hasto yang masih pegawai BUMN, mengaku tak bisa berbuat apa pun.

"Saat itu, saya masih kerja di BUMN. Hari Sabtu saya melihat ada berbagai orasi-orasi. Karena saya masih pegawai BUMN, hanya bisa melihat," kata Hasto.

Hasto mengingat peristiwa itu sebagai momentum di mana semua orang bebas menyampaikan pendapat atau ekspresinya.

"Kita melihat bahwa suara rakyat yang semula diam, suara rakyat yang semula bisa ditakut-takutin oleh kekuasaan otoriter melalui mimbar demokrasi, disampaikan suatu bentuk protes suatu bentuk gerakan yang kemudian menjadi gerakan moral dasar," ujar dia.

"Sehingga muncul berbagai skenario-skenario politik dan puncaknya pada 27 Juli 1996, terjadi pengambilalihan secara paksa kantor Partai Demokrasi Indonesia. Padahal, kantor DPP partai adalah simbol kedaulatan partai," imbuh Hasto.

Baca juga: Kronologi dan Detik-detik Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996

Kini, ketika Hasto sudah menjadi Sekjen PDI-P, dia meminta pemerintah untuk menuntaskan kasus Kudatuli.

Menurut dia, meski 26 tahun peristiwa itu berlalu, tetapi belum diketahui siapa aktor intelektual di baliknya.

"Kita tentu saja kita tidak akan pernah berhenti di dalam memperjuangkan ini. Kita tidak pernah lelah meskipun kita menghadapi tembok tembok ketidakadilan hukum yang terus berhadapan dengan kita," kata Hasto.

Baca juga: Peristiwa Kudatuli dan Megawati yang Jadi Simbol Perlawanan Orba...

Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996, atau yang dikenal dengan Kudatuli, masih menyisakan misteri.

Hingga kini belum terungkap dalang dari peristiwa tersebut. Peristiwa Kudatuli bahkan disebut sebagai salah satu peristiwa terkelam dalam sejarah demokrasi, terutama terkait dualisme partai politik di Indonesia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com