Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/07/2022, 13:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto meminta pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terus mengusut kasus peristiwa Kudatuli atau peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996.

Adapun saat itu kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) diambil alih paksa yang disertai pertumpahan darah. Suasana di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, begitu mencekam.

"DPP PDI-P mengharapkan kepada Komnas HAM, kepada jajaran pemerintah kemudian ke kejaksaan agung untuk betul-betul setelah peringatan ini dapat menindaklanjuti agar peristiwa kelam tersebut dapat diungkapkan," kata Hasto dalam diskusi peringatan 26 tahun peristiwa Kudatuli di DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (21/7/2022).

Baca juga: Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 dan Kebungkaman Megawati

"Siapa aktor aktor intelektual yang berada di balik serangan kantor Partai Demokrasi Indonesia? Inilah yang kita harapkan saudara-saudara sekalian," sambung dia.

Hasto mengungkapkan, kasus tersebut harus diungkapkan kembali pada publik.

Sebab, dia menilai banyak aktor-aktor intelektual peristiwa itu yang belum diketahui.

Di sisi lain, peristiwa Kudatuli dianggap sebagai sejarah penting bagi perjalanan Indonesia menjadi negara demokrasi melalui reformasi.

"Sejarah yang sangat penting bagi arus balik yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi dan kemudian kedaulatan rakyat betul-betul dihormati, itu salah satunya karena perjuangan panjang yang dilakukan oleh ibu Megawati Soekarnoputri termasuk oleh PDI dengan serangan 27 Juli 1996," jelasnya.

Hasto melanjutkan, PDI-P tidak akan pernah menyerah untuk memperjuangkan pengungkapan peristiwa Kudatuli.

Meskipun, kata dia, tembok-tembok ketidakadilan hukum itu dirasakan oleh partai.

Baca juga: Perebutan Kepemimpinan Parpol Pasca-kudatuli, dari PKB hingga Demokrat

"Kita tentu saja kita tidak akan pernah berhenti di dalam memperjuangkan ini," tegas Hasto.

Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996, atau yang dikenal dengan Kudatuli, masih menyisakan misteri. Hingga kini belum terungkap dalang dari peristiwa tersebut.

Peristiwa Kudatuli bahkan disebut sebagai salah satu peristiwa terkelam dalam sejarah demokrasi, terutama terkait dualisme partai politik di Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Stefanus Roy Rening Tolak Keterangan Lukas Enembe Dibacakan dalam Sidang

Stefanus Roy Rening Tolak Keterangan Lukas Enembe Dibacakan dalam Sidang

Nasional
KPU Harap Capres-Cawapres Bicara Realistis Saat Debat, Tak Muluk-muluk atau Terlalu Tinggi

KPU Harap Capres-Cawapres Bicara Realistis Saat Debat, Tak Muluk-muluk atau Terlalu Tinggi

Nasional
Sudah Berstatus Tersangka, Firli Bahuri Masih Pimpin Ekspose Penetapan Tersangka Kasus DJKA

Sudah Berstatus Tersangka, Firli Bahuri Masih Pimpin Ekspose Penetapan Tersangka Kasus DJKA

Nasional
Sakit, Lukas Enembe Tak Hadir Jadi Saksi di Sidang Stefanus Roy Rening

Sakit, Lukas Enembe Tak Hadir Jadi Saksi di Sidang Stefanus Roy Rening

Nasional
Jokowi Soroti Realisasi Anggaran yang Menumpuk di Akhir Tahun

Jokowi Soroti Realisasi Anggaran yang Menumpuk di Akhir Tahun

Nasional
Perludem: Pemilih Hanya Ramai soal Pilpres, padahal Ada 5 Pemilihan

Perludem: Pemilih Hanya Ramai soal Pilpres, padahal Ada 5 Pemilihan

Nasional
Isi Seminar Kebangsaan, Mahfud: Enggak Usah Kampanye, Sudah Tahulah Mau Pilih Siapa

Isi Seminar Kebangsaan, Mahfud: Enggak Usah Kampanye, Sudah Tahulah Mau Pilih Siapa

Nasional
Ganjar-Mahfud Dinilai Galau Tentukan 'Branding' Kampanye

Ganjar-Mahfud Dinilai Galau Tentukan "Branding" Kampanye

Nasional
Jokowi Ingatkan Menteri dan Kepala Daerah Tak Buka Celah Penyalahgunaan Anggaran

Jokowi Ingatkan Menteri dan Kepala Daerah Tak Buka Celah Penyalahgunaan Anggaran

Nasional
Firli Bahuri Dijadwalkan Diperiksa sebagai Tersangka, Eks Penyidik KPK: Tak Ada Lagi Absen Berdalih Dinas

Firli Bahuri Dijadwalkan Diperiksa sebagai Tersangka, Eks Penyidik KPK: Tak Ada Lagi Absen Berdalih Dinas

Nasional
Jokowi Ikut Tanam Pohon di Jaktim untuk Atasi Polusi

Jokowi Ikut Tanam Pohon di Jaktim untuk Atasi Polusi

Nasional
Senyum Jokowi Tanggapi Megawati yang Sebut Penguasa Sekarang seperti Orba

Senyum Jokowi Tanggapi Megawati yang Sebut Penguasa Sekarang seperti Orba

Nasional
Pertamina Patra Niaga dan PetroChina Teken MoU Penyediaan Smooth Fluid untuk Pengeboran Blok Jabung

Pertamina Patra Niaga dan PetroChina Teken MoU Penyediaan Smooth Fluid untuk Pengeboran Blok Jabung

Nasional
Deklarasi Pemilu Damai Diharap Bukan Jargon Saja, Elite Politik Diminta Bersaing Sehat

Deklarasi Pemilu Damai Diharap Bukan Jargon Saja, Elite Politik Diminta Bersaing Sehat

Nasional
Atasi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, BKKBN Bagikan Data Hidup untuk Kementerian/Lembaga

Atasi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, BKKBN Bagikan Data Hidup untuk Kementerian/Lembaga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com