Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Minta Pemerintah dan Komnas HAM Ungkap Aktor Intelektual Peristiwa Kudatuli

Kompas.com - 21/07/2022, 13:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto meminta pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terus mengusut kasus peristiwa Kudatuli atau peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996.

Adapun saat itu kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) diambil alih paksa yang disertai pertumpahan darah. Suasana di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, begitu mencekam.

"DPP PDI-P mengharapkan kepada Komnas HAM, kepada jajaran pemerintah kemudian ke kejaksaan agung untuk betul-betul setelah peringatan ini dapat menindaklanjuti agar peristiwa kelam tersebut dapat diungkapkan," kata Hasto dalam diskusi peringatan 26 tahun peristiwa Kudatuli di DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (21/7/2022).

Baca juga: Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 dan Kebungkaman Megawati

"Siapa aktor aktor intelektual yang berada di balik serangan kantor Partai Demokrasi Indonesia? Inilah yang kita harapkan saudara-saudara sekalian," sambung dia.

Hasto mengungkapkan, kasus tersebut harus diungkapkan kembali pada publik.

Sebab, dia menilai banyak aktor-aktor intelektual peristiwa itu yang belum diketahui.

Di sisi lain, peristiwa Kudatuli dianggap sebagai sejarah penting bagi perjalanan Indonesia menjadi negara demokrasi melalui reformasi.

"Sejarah yang sangat penting bagi arus balik yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi dan kemudian kedaulatan rakyat betul-betul dihormati, itu salah satunya karena perjuangan panjang yang dilakukan oleh ibu Megawati Soekarnoputri termasuk oleh PDI dengan serangan 27 Juli 1996," jelasnya.

Hasto melanjutkan, PDI-P tidak akan pernah menyerah untuk memperjuangkan pengungkapan peristiwa Kudatuli.

Meskipun, kata dia, tembok-tembok ketidakadilan hukum itu dirasakan oleh partai.

Baca juga: Perebutan Kepemimpinan Parpol Pasca-kudatuli, dari PKB hingga Demokrat

"Kita tentu saja kita tidak akan pernah berhenti di dalam memperjuangkan ini," tegas Hasto.

Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996, atau yang dikenal dengan Kudatuli, masih menyisakan misteri. Hingga kini belum terungkap dalang dari peristiwa tersebut.

Peristiwa Kudatuli bahkan disebut sebagai salah satu peristiwa terkelam dalam sejarah demokrasi, terutama terkait dualisme partai politik di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com