SEJARAH perumusan dasar negara Pancasila hingga kini masih sering disalahpahami, akibat proses manipulasi historiografi Pancasila di masa lalu. Akibatnya, meskipun telah terbit Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, yang meluruskan sejarah tersebut; masyarakat masih belum mendapatkan informasi valid dan seragam.
Hal itu terdapat di beberapa materi. Buku Guru PPKn tahun 2018, misalnya, masih menulis sejarah perumusan Pancasila dengan konstruksi historis yang tidak benar. Demikian pula dalam informasi yang beredar di media. Laporan Detik.com berjudul “Sejarah Singkat Perumusan Pancasila, Ada 3 Tokoh yang Berikan Usulan” (penulis Anisa Rizki Febriani, terbit 19 Juli 2022) misalnya, menulis sejarah tersebut dengan tidak tepat. Ketidaktepatan ini didasarkan pada referensi buku Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas VII.
Ketidaktepatan yang sama juga terdapat dalam dua artikel di Kompas.com yaitu yang berjudul Sejarah Perumusan Pancasila (8 Agustuts 2021) dan Kilas Balik Peran 3 Tokoh Nasional dalam Perumusan Pancasila (1 Juni 2022).
Baca juga: Sejarah Perumusan Pancasila
Seperti apakah penulisan sejarah perumusan Pancasila yang tidak tepat itu? Disebutkan bahwa terdapat tiga tokoh yang mengusulkan Pancasila. Tiga tokoh itu adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Dalam kronologi sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, Yamin berpidato pada 29 Mei, Soepomo pada 31 Mei, dan Soekarno pada 1 Juni 1945.
Dalam konstruksi sejarah yang tidak tepat itu, dinyatakan bahwa Yamin mengusulkan dua rumusan Pancasila, yakni rumusan yang disampaikan secara lisan melalui pidatonya, serta rumusan tertulis. Rumusan lisan berisi; perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan rumusan yang tertulis dalam (konon) lampiran UUD 1945 berisi; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan persatuan Indonesia, Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara itu, Soepomo yang berpidato pada 31 Mei 1945 dikonstruksikan mengusulkan lima sila, yakni; persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat.
Sedangkan Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945, seperti sudah diketahui mengusulkan lima sila, yakni; kebangsaan, internasionalisme (perikemanusiaan), musyawarah (demokrasi), kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bung Karno lalu menamai kelima prinsip itu sebagai Pancasila, yakni lima prinsip atau sendi dari dasar negara.
Pertanyaannya, benarkah penulisan sejarah seperti itu? Tidak benar! Artinya, Yamin dan Soepomo tidak mengusulkan lima sila yang mirip Pancasila. Siapakah yang menyatakan bahwa kedua tokoh itu tidak mengusulkan lima sila seperti ditulis dalam penulisan sejarah tersebut. Yang menyatakan itu adalah mantan anggota Panitia Sembilan perumus Pancasila (Piagam Jakarta) yang tergabung dalam Panitia Lima.
Panitia Lima berisi; Mohammad Hatta, AA Maramis, Achmad Soebardjo (mantan anggota Panitia Sembilan), Abdul Ghaffar (AG) Pringgodigdo (mantan Wakil Kepala Tata Usaha BPUPK), dan Sunario (mantan aktivis pergerakan nasional). Panitia Lima dibentuk oleh Presiden Soeharto pada tahun 1975 untuk menyusun “tafsir resmi” Pancasila menurut perumus Pancasila.
Melalui buku Uraian Pancasila (1977: 78-79), Panitia Lima menegaskan bahwa pidato Yamin yang mengusulkan lima sila mirip Pancasila, bukanlah pidato yang disampaikan pada 29 Mei 1945 di sidang BPUPK, melainkan teks draf pembukaan UUD yang ditulis Yamin untuk keperluan rapat Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945. Yamin menulis draf pembukaan tersebut atas perintah Ketua Panitia Sembilan, yakni Soekarno.
Baca juga: Mohammad Yamin, Salah Satu Sosok Penting di Balik Sumpah Pemuda
Karena tugas Panitia Sembilan adalah merumuskan kembali pidato Soekarno tentang Pancasila pada 1 Juni 1945 menjadi dasar negara, dimana teks Pancasila akan dimasukkan ke dalam Pembukaan UUD, maka Soekarno meminta Yamin menulis sila-sila Pancasila di dalam draf pembukaan UUD tersebut.
Itulah yang membuat Yamin menulis lima sila, yakni perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat di dalam draf pembukaan tersebut.
Menurut Panitia Lima, karena terlalu panjang, maka draf pembukaan UUD karya Yamin ditolak oleh Panitia Sembilan. Panitia ini lalu menulis naskah Pembukaan UUD yang baru dan pendek, yang lalu kita kenal dengan Piagam Jakarta.
Menurut Panitia Lima, ternyata draf pembukaan UUD karya Yamin masih disimpan Yamin, lalu dimuat ke dalam buku Naskah Persiapan UUD 1945 yang terbit tahun 1959. Yamin memuat draf pembukaan itu sebagai pengganti notulensi asli pidatonya pada 29 Mei 1945 yang tidak mengusulkan Pancasila.
Berdasarkan teks draf pembukaan UUD yang memuat lima sila mirip Pancasila inilah, sebagian pihak lalu menyimpulkan bahwa Yamin telah mengusulkan Pancasila terlebih dahulu daripada Soekarno. Pembuat kesimpulan ini awalnya ialah sejarawan Prof. Nugroho Notosusanto dalam karyanya, Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik (1979) dan Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara (1981).