Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Syaiful Arif
Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila (PSPP)

Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila (PSPP), Staf Ahli MPR RI. Mantan Tenaga Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017-2018). Penulis buku; (1) Islam dan Pancasila, Perspektif Maqashid Syariah Prof. KH Yudian Wahyudi, PhD (2022).  (2) Pancasila versus Khilafah (2021), (3) Pancasila, Pemikiran Bung Karno (2020), (4) Islam, Pancasila dan Deradikalisasi (2018), (5) Falsafah Kebudayaan Pancasila (2016), serta beberapa buku lain bertema kebangsaan, Islam dan kebudayaan.

Muhammad Yamin dan Soepomo Tidak Mengusulkan Rumusan Pancasila!

Kompas.com - 21/07/2022, 07:31 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEJARAH perumusan dasar negara Pancasila hingga kini masih sering disalahpahami, akibat proses manipulasi historiografi Pancasila di masa lalu. Akibatnya, meskipun telah terbit Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, yang meluruskan sejarah tersebut; masyarakat masih belum mendapatkan informasi valid dan seragam.

Hal itu terdapat di beberapa materi. Buku Guru PPKn tahun 2018, misalnya, masih menulis sejarah perumusan Pancasila dengan konstruksi historis yang tidak benar. Demikian pula dalam informasi yang beredar di media. Laporan Detik.com berjudul “Sejarah Singkat Perumusan Pancasila, Ada 3 Tokoh yang Berikan Usulan” (penulis Anisa Rizki Febriani, terbit 19 Juli 2022) misalnya, menulis sejarah tersebut dengan tidak tepat. Ketidaktepatan ini didasarkan pada referensi buku Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas VII.

Ketidaktepatan yang sama juga terdapat dalam dua artikel di Kompas.com yaitu yang berjudul Sejarah Perumusan Pancasila (8 Agustuts 2021) dan Kilas Balik Peran 3 Tokoh Nasional dalam Perumusan Pancasila (1 Juni 2022).

Baca juga: Sejarah Perumusan Pancasila

Seperti apakah penulisan sejarah perumusan Pancasila yang tidak tepat itu? Disebutkan bahwa terdapat tiga tokoh yang mengusulkan Pancasila. Tiga tokoh itu adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Dalam kronologi sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, Yamin berpidato pada 29 Mei, Soepomo pada 31 Mei, dan Soekarno pada 1 Juni 1945.

Dalam konstruksi sejarah yang tidak tepat itu, dinyatakan bahwa Yamin mengusulkan dua rumusan Pancasila, yakni rumusan yang disampaikan secara lisan melalui pidatonya, serta rumusan tertulis. Rumusan lisan berisi; perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan rumusan yang tertulis dalam (konon) lampiran UUD 1945 berisi; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan persatuan Indonesia, Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu, Soepomo yang berpidato pada 31 Mei 1945 dikonstruksikan mengusulkan lima sila, yakni; persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat.

Sedangkan Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945, seperti sudah diketahui mengusulkan lima sila, yakni; kebangsaan, internasionalisme (perikemanusiaan), musyawarah (demokrasi), kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bung Karno lalu menamai kelima prinsip itu sebagai Pancasila, yakni lima prinsip atau sendi dari dasar negara.

Sumber tak otentik

Pertanyaannya, benarkah penulisan sejarah seperti itu? Tidak benar! Artinya, Yamin dan Soepomo tidak mengusulkan lima sila yang mirip Pancasila. Siapakah yang menyatakan bahwa kedua tokoh itu tidak mengusulkan lima sila seperti ditulis dalam penulisan sejarah tersebut. Yang menyatakan itu adalah mantan anggota Panitia Sembilan perumus Pancasila (Piagam Jakarta) yang tergabung dalam Panitia Lima.

Panitia Lima berisi; Mohammad Hatta, AA Maramis, Achmad Soebardjo (mantan anggota Panitia Sembilan), Abdul Ghaffar (AG) Pringgodigdo (mantan Wakil Kepala Tata Usaha BPUPK), dan Sunario (mantan aktivis pergerakan nasional). Panitia Lima dibentuk oleh Presiden Soeharto pada tahun 1975 untuk menyusun “tafsir resmi” Pancasila menurut perumus Pancasila.

Melalui buku Uraian Pancasila (1977: 78-79), Panitia Lima menegaskan bahwa pidato  Yamin yang mengusulkan lima sila mirip Pancasila, bukanlah pidato yang disampaikan pada 29 Mei 1945 di sidang BPUPK, melainkan teks draf pembukaan UUD yang ditulis Yamin untuk keperluan rapat Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945. Yamin menulis draf pembukaan tersebut atas perintah Ketua Panitia Sembilan, yakni Soekarno.

Baca juga: Mohammad Yamin, Salah Satu Sosok Penting di Balik Sumpah Pemuda

Karena tugas Panitia Sembilan adalah merumuskan kembali pidato Soekarno tentang Pancasila pada 1 Juni 1945 menjadi dasar negara, dimana teks Pancasila akan dimasukkan ke dalam Pembukaan UUD, maka Soekarno meminta Yamin menulis sila-sila Pancasila di dalam draf pembukaan UUD tersebut.

Itulah yang membuat Yamin menulis lima sila, yakni perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat di dalam draf pembukaan tersebut.

Menurut Panitia Lima, karena terlalu panjang, maka draf pembukaan UUD karya Yamin ditolak oleh Panitia Sembilan. Panitia ini lalu menulis naskah Pembukaan UUD yang baru dan pendek, yang lalu kita kenal dengan Piagam Jakarta.

Menurut Panitia Lima, ternyata draf pembukaan UUD karya Yamin masih disimpan Yamin, lalu dimuat ke dalam buku Naskah Persiapan UUD 1945 yang terbit tahun 1959. Yamin memuat draf pembukaan itu sebagai pengganti notulensi asli pidatonya pada 29 Mei 1945 yang tidak mengusulkan Pancasila.

Berdasarkan teks draf pembukaan UUD yang memuat lima sila mirip Pancasila inilah, sebagian pihak lalu menyimpulkan bahwa Yamin telah mengusulkan Pancasila terlebih dahulu daripada Soekarno. Pembuat kesimpulan ini awalnya ialah sejarawan Prof. Nugroho Notosusanto dalam karyanya, Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik (1979) dan Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara (1981).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com