Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamen ATR: Ada Pejabat “Masuk Angin”, Pak Menteri Akan Tindak Tegas Tanpa Pandang Bulu

Kompas.com - 15/07/2022, 18:47 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni turut buka suara soal ditangkapnya mafia tanah di wilayah Jakarta dan Bekasi.

Raja menyatakan, penangkapan mafia tanah adalah bagian dari kerja Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto yang menjalin komunikasi dengan penegak hukum.

Pada pelantikan sekitar 1.100 pejabat di lingkungan ATR/BPN misalnya, Hadi mengingatkan agar semua pihak menjaga integritas dan moralitas.

Baca juga: Ulah Para Mafia Tanah dan Janji-janji Hadi Tjahjanto...

Adapun pernyataan Raja menyusul kembali ditangkapnya 3 orang terduga mafia tanah di lingkungan Kementerian ATR/BPN, setelah aparat penegak hukum berhasil mengamankan 27 tersangka lainnya.

Pernyataan ini ditulis melalui Twitter pribadi Raja. Kompas.com sudah memperoleh izin dari Raja Juli Antoni untuk mengutip cuitan tersebut.

"Pak Menteri kembali mengingatkan agar semuanya menjaga integritas dan moralitas. Meningkatkan pelayanan kepada rakyat dan tidak menjadi bagian dari mafia tanah. Bila ada pejabat ATR-BPN yang 'masuk angin' maka Pak Menteri sendiri tegaskan, akan menindak tegas tanpa pandang bulu," ujar Raja, Jumat (15/7/2022).

Baca juga: Polda Metro Tangkap Lagi 2 Pejabat dan 1 Pensiunan BPN Terkait Mafia Tanah di Bekasi

Memang kata Raja, sejak pertama kali dilantik oleh Presiden Jokowi, Hadi sudah memberi peringatan terhadap para mafia tanah.

Peristiwa penangkapan di Jaksel dan penangkapan yang berlangsung hingga hari ini merupakan bukti bahwa Hadi tidak main-main dalam mengutarakan ancamannya.

"Penangkapan tersebut adalah bagian dari kerja Satgas Anti-Mafia Tanah. Dimana sebagai Menteri ATR-BPN, Pak Menteri secara pro aktif menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak penegak hukum agar pemberantasan mafia tanah bisa lebih efektif," ucapnya.

Baca juga: Kasus Mafia Tanah Keluarga Nirina Zubir yang Terus Berkembang, 3 Tersangka Baru dan Kemungkinan Bertambah

Kendati begitu Raja menegaskan, pegawai yang ada di Kementerian ATR/BPN tidak semuanya berisi cerita buruk. Sejak sebulan dilantik, Raja mengaku bertemu banyak pegawai ATR-BPN yang pintar dan alumni kampus luar negeri.

Mereka adalah alumni kampus di Prancis, Belanda, Amerika dan Australia, serta kampus-kampus ternama di Indonesia. Raja bilang, banyak pegawai yang punya inisiatif dan inovasi layanan untuk rakyat.

Dia percaya, pembenahan sistem SDM dan transformasi digital di bawah kepemimpinan Hadi Tjahjanto membuat Kementerian ATR/BPN akan lebih profesional, berintegritas, dan melayani.

"Tentu saya mengapresiasi gerak cepat aparat kepolisian dalam mendukung program bersih-bersih Mafia Tanah di tubuh ATR-BPN. Ini akan membuat kementerian kami semakin dipercaya oleh rakyat," jelas Raja.

Baca juga: 4 Pejabat BPN Jadi Tersangka Mafia Tanah, Menteri ATR Perintahkan Bentuk Tim Investigasi

Sebelumnya diberitakan, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya kembali menangkap 3 tersangka mafia tanah yang merupakan pejabat dan mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tersangka itu berinisial NS, RS, dan PS.

Penangkapan 3 tersangka ini merupakan lanjutan dari penetapan 27 tersangka dalam 4 kasus dugaan mafia tanah di wilayah Jakarta dan Bekasi. Empat tersangka di antaranya merupakan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dari 27 orang, sebanyak 22 tersangka telah ditahan di ruang tahanan Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan. Sementara 10 tersangka di antaranya merupakan pejabat dan pegawai tidak tetap di BPN wilayah Jakarta dan Bekasi.

Baca juga: Terlibat Mafia Tanah, Mantan Camat Di Bengkulu Divonis 5 Tahun Penjara

Sebanyak 2 tahanan lainnya berprofesi sebagai ASN pemerintahan, 2 orang kepala desa, dan 1 orang jasa perbankan.

"(4 kasus mafia tanah terjadi) di Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian Cilincing, Jakarta Utara dan Babelan Bekasi," ujar Kepala Subdirektorat Harta dan Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Petrus Silalahi, saat dikonfirmasi, Rabu (13/7/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com