Soal Lili Pintauli, Bambang Pacul: Jangan Kau Suruh Komisi III Bertanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto berpendapat, Komisi III tidak bisa dianggap sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas tindakan eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar yang diduga terlibat kasus pelanggaran etik.

Sebab, menurut Bambang, apa pun tindakan yang dilakukan itu merupakan ranah personal dari Lili.

"Jadi jangan kau suruhlah kami Komisi III bertanggung jawab," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Baca juga: Jokowi soal Pengganti Lili Pintauli di KPK: Kami Ajukan ke DPR Secepatnya

Kendati demikian, pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu menerima masukan publik terkait seleksi pimpinan KPK ke depannya.

Dia menilai wajar jika ada anggapan publik bahwa Komisi III gagal memilih orang amanah menjadi pimpinan KPK.

"Bahwa kekeliruan memilih ya biasa, namanya manusia ada human error," ujar Pacul.

Pacul juga menolak disalahkan atas penetapan Lili sebagai pimpinan KPK di Komisi III, September 2019.

Sebab, saat itu Pacul bukan menjadi bagian dari Komisi III.

Adapun Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri dari pimpinan KPK setelah hampir tiga tahun menjabat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani surat pemberhentian Lili dari jabatannya di KPK.

Baca juga: Anggota Komisi III Usul Jokowi Tunjuk Plt Pengganti Lili Pintauli

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengungkapkan, Lili pun telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Jokowi.

"Surat pengunduran diri Lili Pintauli Siregar telah diterima oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sudah menandatangani Keppres Pemberhentian LPS," kata Faldo kepada wartawan, Senin (11/7/2022).

Lili dilantik sebagai komisioner KPK pada 20 Desember 2019 oleh Presiden Joko Widodo, bersama dengan empat komisioner KPK lainnya.

Sebagai komisioner KPK, Lili tercatat memiliki masa bhakti hingga 2023.

Baca juga: Dugaan Siasat di Balik Mundurnya Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Selama menjabat, Lili melakukan sejumlah perbuatan yang dinilai kontroversial sehingga harus berurusan dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukannya.

Salah satu kasus kontroversial yang diduga melibatkan dirinya yaitu gratifikasi tiket MotoGP hingga penginapan dari BUMN

Dalam perkara ini, Lili dilaporkan sejumlah mantan pegawai KPK ke Dewan Pengawas karena diduga menerima gratifikasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).