Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bicara "Track Record" Puan, Bambang Pacul: 7 Tahun Lalu Apa Dikau Percaya Jokowi Jadi Presiden?

Kompas.com - 07/07/2022, 21:40 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) menceritakan track record Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

Pacul menjelaskan, Puan pertama kali diterjunkan ke lapangan oleh PDI-P pada 2006 silam.

"Mba Puan itu dicemplungkan 2006 di lapangan. Kemudian 2009 jadi caleg dulu kampanye di Solo sana. Kemudian menjadi anggota dewan, menjadi anggota wakil ketua fraksi, kemudian ketua fraksi, dan seterusnya," ujar Pacul saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/7/2022).

Pacul mengatakan, setelah itu Puan ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Baca juga: Ingatkan Kader PDI-P, Puan Maharani: Hanya Ketum yang Memberikan Nama Capres-Cawapres

Barulah setelahnya, Puan menjabat Ketua DPR RI hingga saat ini.

"Ini kan sebuah perjalanan. Itu stepping stone sebagai seorang politisi," ucapnya.

Pacul mengatakan ada tahapan yang dilewati oleh Puan dalam perjalanan karirnya sebagai politisi.

Kemudian, Pacul menyinggung bagaimana awal mula Joko Widodo (Jokowi) bisa menjadi Presiden.

Dia menyebutkan, pernah bertanya kepada masyarakat apakah ada yang percaya jika suatu saat Jokowi bisa menjadi Presiden.

"Mohon maaf, saya pernah bertanya itu pas kampanye 1 Oktober 2018, 'apakah 7 tahun yang lalu dikau percaya Jokowi ini jadi Presiden?'. Enggak ada yang percaya," tutur Pacul.

Untuk itu, Pacul mengingatkan agar jangan pernah meremehkan seseorang.

Baca juga: Menakar Kans Puan Jadi Penerus Mega di Kursi Ketum PDI-P, Regenerasi Trah Soekarno?

Menurutnya, semua orang bisa menciptakan berbagai kemungkinan.

"Kadang cacing bisa sampai ke gunung. Susah diduga. Maka kita tak boleh takabur, kita tak boleh sombong. Kata orang Jawa, dijalani saja. Keinginan diupayakan, dijalani," katanya.

Sementara itu, Pacul turut mengomentari elektabilitas seseorang untuk menjadi presiden.

Dia menjelaskan elektabilitas di berbagai lembaga survei menunjukkan kondisi saat ini, bukan saat 'pertempuran' yang sebenarnya di 2024 nanti.

"Enggak usah khawatir kalau soal elektabilitas. Elektabilitas kan hari ini, pertempuran belum dimulai. Banyak hal, banyak faktor, kemenangan terdiri dari sekian banyak faktor. Termasuk kekalahan pun bukan hanya 1 faktor," imbuh Pacul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com