Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi: Jangan Setiap Tahun Punya Anak, Jaraknya Diatur

Kompas.com - 07/07/2022, 12:14 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat agar mengatur jarak kelahiran anak dengan proporsional.

Presiden mengingatkan, para ibu sebaiknya tidak melahirkan anak setiap tahun.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Keluarga Nasional 2022 yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (7/7/2022).

Jokowi menyebutkan, masyarakat boleh memiliki lebih dari satu anak.

Baca juga: Polisi Diminta Tak Langsung Lepas Pelaku Pelecehan Anak di Bintaro Xchange

"Tapi jaraknya diatur, lebih dari tiga tahun. Jangan setiap tahun punya anak, lebih dari tiga tahun diatur," ujar Jokowi sebagaimana dilansir dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

"Sehingga ibu sudah pulih, gizinya baik, boleh punya anak lagi. Dan paling penting menyiapkan pendidikannya agar menjadi SDM generasi penerus yang berkualitas," lanjutnya.

Kepala Negara menjelaskan, anak-anak merupakan penentu masa depan Indonesia.

Sehingga jika anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas dapat semakin mudah bersaing dengan generasi penerus dari negara lain.

"Tapi kalau anak kita stunting, gizinya enggak baik, nutrisinya enggak tercukupi, ah sudah nanti ke depan bersaing dengan negara-negara lain akan sangat kesulitan," tutur Jokowi.

"Ini yang selalu saya ingatkan. Oleh sebab itu, yang namanya stunting harus betul-betul kita kerja keras menurunkan prosentasenya," tegasnya.

Baca juga: Jokowi ke Warga di Kota Medan: Kalau BBM Naik, Ada yang Setuju?

Dia pun mengungkapkan, pada 2014 lalu persentase angka stunting di Tanah Air sebesar 37 persen.

Pada 2021, angka stunting turun menjadi 24,4 persen.

"Penurunannya sangat drastis tapi target kita di 2024 harus mencapai 14 persen," tambah Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com