Dicari, Partai-Partai "Pemersatu" Bangsa

USULAN Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam suatu pertemuan untuk calon suksesor kepemimpinan nasional di 2024, tidak urung menimbulkan “kehebohan” politik terkiwari. Usulan Paloh didasarkan dari pengalaman dua kali pemilihan presiden (2014 dan 2019) yang begitu “mengharu biru”. Keterbelahan politik yang begitu diametral, menciptakan kubu “cebong” dan “kadrun”.

Usulan Paloh mengenai pasangan duet Ganjar Pranowo – Anies Baswedan untuk Pipres 2024 yang oleh khalayak disebut sebagai pasangan pemersatu bangsa, diyakini bisa mengakhiri politik identitas. Energi bangsa begitu habis hanya digunakan untuk kultuskan idola masing-masing.

Pemilih kita masih terjebak dengan sosok, bukan terpikat karena program yang ditawarkan atau visi misi kebangsaan yang diusung calon. Politik kita masih jauh dari peradaban modern, lebih mengedepankan otot dan mengenyampingkan akal.

Baca juga: Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Jika Ganjar dan Anies disandingkan menjadi satu pasangan, diyakini Paloh jalannya Pilpres akan “selesai”. Kekhawatiran terjadinya ketegangan antar elite hingga akar rumput bahkan dalam rumah tangga yang terkecil pun akan berkurang bahkan hilang.

Nama Ganjar dan Anies adalah dua nama paling “hot” dari sekian nama yang digadang-gadang akan berlaga di Pilpres 2024. Tiga nama menguasai papan atas hasil survei berbagai lembaga survei termasuk Nusakom Pratama, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Nama mereka sebagai capres dengan elektabiltas paling “moncer”. Jauh meninggalkan nama-nama lain seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Erick Thohir, Puan Maharani atau Muhaimin Iskandar.

Yang menjadi pembeda antara ketiganya adalah, Prabowo sudah memiliki “kuda tunggangan” yang bernama Gerindra, sementara Anies tidak memiliki perahu karena bukan kader partai manapun. Sedangkan Ganjar Pranowo memang kader tulen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tetapi belum memegang kunci “aman” pencalonan. Ganjar harus bersabar hingga injury time seperti kebiasaan PDI-P selama ini yang paling terlambat mengumumkan capres-cawapres ketimbang partai-partai lain.

Pergerakan lambat PDI-P dalam menyorong nama capres walaupun sudah menggelar rapat kerja nasional beberapa hari yang lalu, tidak urung membuat Gerindra mencari “jalan aman”. Gerindra tidak akan berlabuh dan sulit seiring sejalan bersama Demokrat mengingat sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dianggap tidak “klop” mendampingi Prabowo maka cara yang sama-sama aman, baik bagi Gerindra adalah menggandeng Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dengan mengusung Koalisi Silahturami Indonesia Raya, Gerindra seakan mengulang pakem kestabilan koalisi, yakni berkelindannya poros nasionalis dan nadhliyin dalam aras politik bersama. Padahal selama ini, Gerindra begitu yakin dengan jalinan historis kerjasama politik dengan PDI-P. Pengalaman pernah berkoalisi dalam Pilpres 2009 yang menyandingkan Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto (MegaPro) menjadi modal untuk kerjasama politik. Demikian juga relasi Megawati dengan Prabowo pun berjalan baik tetapi Gerindra tidak bisa “berlama-lama” menunggu keputusan PDI-P yang lama menyatakan “ijab kabul”. Gerindra harus bergerak cepat menggandeng PKB mengingat hanya partai ini yang belum mendapat “teman” di koalisi- koalisi yang sementara terbentuk.

Koalisi partai = koalisi kekuasaan

Melihat koalisi-koalisi yang terbentuk dalam beberapa kali pilpres, sejatinya hanya PDI-P yang tetap mempertahankan sebagai oposisi jika kalah dalam pilpres (2004 & 2009). Berbeda dengan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang di dua kali pilpres (2014 & 2019) tetap berada di luar gelanggang kekuasaan karena memang tidak ada “ajakan” untuk bergabung di pemerintahan.

Baca juga: Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Kultur oposisi tidak dimiliki PPP, PKB, PAN apalagi Golkar sehingga kepentingan pragmatis menjadi pilihan jalan keluar ketika kalah di pentas pilpres. Golkar dengan kekuatan kursi di parlemen di setiap rezim yang berkuasa selalu stabil, menjadi pilihan setiap rezim untuk menggandengnya di kekuasaan agar meredam potensi “gangguan” di parlemen.

Begitu menggelikan jika di setiap pertemuan antar ketua umum partai-partai, selalu terlontar kalau masalah kebangsaan dan kondisi global terkini menjadi topik bahasan. Padahal kita semua tahu dan paham, tentu yang dibincangkan adalah “otak-atik gathuk” agar elite mendapat porsi kekuasaan maksimal. Politik “dagang sapi”, gua dapat apa, ente minta apa, selalu mencuat dalam manuver pertemuan elite partai-partai akhir ini. Yang dipikirkan hanyalah kerjasama antar partai untuk meraih kekuasaan tanpa mengedepankan kesejahteraan rakyat yang semakin mengkhawatirkan atau hutang negara yang semakin menggunung.

Keengenan partai politik tertentu seperti PDI-P yang “ogah” membangun koalisi dengan PKS atau Demokrat seharusnya tidak dipandang dengan “nyinyir” atau bentuk kesombongan politik. Sikap seperti PDI-P dalam membangun platform kerja sama politik tidak terlepas dari jatidiri yang hendak dibangun oleh suatu partai politik.

Dalam ranah ilmu politik, terdapat sebuah teori koalisi yang menjabarkan bahwa tidak semua partai politik itu pantas dan layak untuk dijadikan sebagai “sahabat seiring sekata” terutama dalam pembentukan kabinet koalisi. Hanya partai-partai politik tertentu saja yang dapat menciptakan sebuah koalisi secara efektif dan kondusif bagi kelanjutan sekaligus perkembangan pada sistem partai.

Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menerapkan minimal winning coalitions dimana pembentukan koalisi tanpa memperdulikan posisi partai dan spektrum ideologi. Koalisi ini memiliki prinsip dengan tujuan untuk memaksimalkan kekuasaan sebanyak mungkin guna memperoleh kursi di kabinet dan mengabaikan partai yang sekiranya tidak diperlukan. Adakalanya, partai dengan perolehan suara terbanyak cenderung akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekadar mencapai suara mayoritas sekaligus memperkuat posisinya di parlemen.

Saya hanya membayangkan, minimum size coalitions ini terjadi antara PDI-P dengan Nasdem. Andai relasi kedua partai ini bisa berjalan seiring tanpa adanya barrier tentu koalisi ini menjadi ideal karena kesepahaman akan jalannya kebangsaan yang sama. Atau bisa juga Gerindra dengan PKB akhirnya kekal dan abadi dalam berkoalisi maka nantinya akan ada kekuatan oposisi yang kritis dan seimbang di parlemen. Itu pun dengan catatan, Golkar, PAN serta PPP akan “menyeberang” ke kubu pemenang. Dan oposisi masih menyisahkan Demokrat, PKS, PDI-P dan Nasdem.

Jika saja Koalisi Indonesia Bersatu yang dibangun Golkar, PPP dan PAN menang dalam Pilpres 2024 serta tidak membuka peluang lagi bagi partai-partai lain untuk bergabung maka terjadilah koalisi bargaining proposition. Prinsip dasar dalam koalisi ini memudahkan proses negosiasi dan tawar-menawar sebab anggota atau rekan koalisinya berjumlah minimal.

Baca juga: Koalisi Gerindra-PKB Disebut Putuskan Capres-Cawapres dalam Waktu Dekat

Bahkan dapat disebut juga bahwa proses negosiasi yang berlangsung pada koalisi tersebut dapat berjalan tanpa hambatan sebab koalisinya paling sedikit. Hanya saja kekhawatiran terjadinya sabotase di parlemen membuat koalisi rentan menjadi gemuk bahkan semok semlohay seperti di era Jokowi ini.

Andai ketua umum partai menjadi pandhito

Semula sempat diidealkan andaikan saja para pandhito partai seperti Megawati Soekarnoputeri dari PDI-P dan Prabowo Subianto dari Gerindra ingin membuka “jalan baru” bagi sejarah kepemimpinan nasional dengan merelakan tiket capres-cawapres bagi kader-kader muda seperti Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno untuk maju bersama dalam sepasang “pengantin” politik maka lembar suksesi memasuki bab baru berupa buku berjudul estafet kepemimpinan muda.

Atau andai saja mimpi politik di tengah tidur siang bisa terwujud, Demokrat menyorong nama Ridwan Kamil serta Nasdem mengusung Anies Baswedan atau PKB menyodorkan Khofifah Indar Parawansa maka Nasdem, Demokrat, atau PKB akan memiliki potensi menang yang besar ketimbang selalu memaksakan nama AHY sebagai “harga mati” untuk menjalin koalisi dengan partai-partai lain (Kompas.com, 6 Juli 2022). Atau PKB yang selalu memaksakan nama Cak Imin sebagai capres (Kompas.com, 2 Juli 2022).

Butuh kearifan SBY untuk merelakan tiket pencapresan atau pencawapresan dari partainya berasal dari luar trah Cikeas. Setidaknya, SBY bisa belajar dari pengalaman politik Megawati yang meng-endorse Jokowi sebagai capres di Pilpres 2014 dan 2019.

Demikian juga, Muhaimin Iskandar juga harus belajar arti ikhlas akan kursi kekuasaan dan selalu mengingat PKB bukan tercipta untuknya belaka, tetapi untuk umat. Minimal range coalitions ini terbangun karena kedekatan pada kecenderungan ideologis sehingga memudahkan partai-partai politik untuk berkoalisi membentuk pemerintahan.

Sayangnya pula, dalam teori koalisi ini tidak mudah terwujud karena mengabaikan perbedaan arah dan prioritas kebijaksanaan dari masing-masing partai politik. Apakah SBY legowo memberikan kursi “panas” untuk sosok bukan putranya sendiri? Apakah Prabowo ikhlas memberikan “sangkur” kekuasaan untuk Sandiaga Uno sementara ambisinya untuk menggapai RI-1 tidak akan pernah padam sampai kapan pun?

Tentu kita mengidealkan adanya keseimbangan antara koalisi partai yang berkuasa dan koalisi partai yang menjadi oposisi agar koreksi dan kekritisan terhadap praktek kebangsaan dan kenegaraan terus terjaga. Pemerintahan yang sangat kuat seperti rezim Jokowi sekarang ini menjadikan suara-suara kritis mudah untuk dipadamkan. Suara kritis kerap dianggap anti pemerintah padahal tidak semua kritik adalah jelek.

Kita perlu adanya minimal connected winning coalitions yang banyak diterapkan di negara-negara lain. Dasar pijakannya adalah bahwa partai-partai politik yang berkoalisi lebih dikarenakan masing-masing partai memiliki kedekatan dalam orientasi kebijaksanaannya. Partai-partai politik ini akan mencari anggota koalisi dari partai yang terdekat secara ideologis dan tercermin pada orientasi kebijaksanaan partai.

Ringkasnya, teori koalisi ini tetap memperhatikan dan berpijak pada kesamaan ideologi. Dengan kondisi prasyarat untuk berkoalisi selalu mengedepankan figur - entah yang laik dan layak memimpin rakyat atau sekedar menjadi bintang di tiktok - masih mungkinkan kita memimpikan koalisi-koalisi terbentuk karena memikirkan rakyat?

Makin hari makin susah saja

Menjadi manusia yang manusia sepertinya menjadi manusia

Adalah masalah buat manusia

Menjadi bintang ketinggian

Menjadi tanah kerendahan

Jadi matahari tak sanggup

Menjadi bulan terlalu redup

Gedung gedung ditinggikan

Akal sehat dihancurkan

Sekolah dimahalkan

Ilmu dibuang ke selokan (Lirik lagu “Bingung” – Iksan Skuter)