Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Kompas.com - 06/07/2022, 19:29 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengatakan, pelaksanaan haji 2022 secara keseluruhan berjalan cukup baik dan tanpa hambatan signifikan.

“Setelah dua tahun pandemi, kita bersyukur semua kita monitor, kita ikuti. Semua berjalan lancar. Berbagai hambatan di lapisan paling bawah tidak muncul,” ujar Gus Muhaimin.

Dia mengatakan itu saat mengikuti rapat koordinasi dengan Amirul Hajj dan tim pengawas haji di Hotel Retaj al Rayyan, Makkah, Selasa (5/7/2022).

Meski begitu, ia mengakui masih ada beberapa isu di level elite, khususnya terkait visa furada dan penambahan kuota 10.000 yang sempat ramai beberapa waktu yang lalu.

“Di lapisan elite agak muncul sedikit isu furada. Tapi semua liku-liku, semua lancar. Penambahan mendadak kuota 10.000 itu juga bisa kita putuskan dengan cepat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Tunggu Laporan Korban, Polisi Belum Bisa Tindak Travel Bodong yang Berangkatkan 46 Haji Furoda

Oleh karenanya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun mengapresiasi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beserta seluruh petugas haji yang sudah bekerja dengan baik.

“Kami apresiasi seluruh petugas dari yang paling bawah sampai menteri semua berkoordinasi dan terawasi dengan baik,” terangnya.

Lebih lanjut, Gus Muhaimin juga mengatakan, Undang-Undang (UU) tentang pelaksanaan haji yang memerintahkan pemerintah menjadi pelaksana haji masih sangat relevan dan efektif.

Menurutnya, hal itu terlihat dalam sistem pelaksanaan haji 2022 yang dikelola pemerintah.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji kita semakin baik. Jamaah dapat subsidi yang bagus dari seluruh sistem yang ada,” katanya.

Gus Muhaimin menilai, hal tersebut membuktikan UU tersebut masih relevan sembari mengantisipasi perubahan cara kerja Arab Saudi yang terus berubah.

Baca juga: Travel Haji Diminta Bijak Informasikan Haji Furoda: Kalau Tak Ada Kuotanya, Jangan Ditawarkan

"Ini momentum kita semua bahwa sistem yang kita pilih di mana negara terlibat langsung menjadi bagian pelaksana utama seluruh pelaksanaan haji terus diuji sejarah,” tutup Gus Muhaimin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Diadukan ke Polisi karena Bertemu Pejabat Bea Cukai, Wakil Ketua KPK: Saat Itu Dia Lapor Korupsi Impor Emas

Diadukan ke Polisi karena Bertemu Pejabat Bea Cukai, Wakil Ketua KPK: Saat Itu Dia Lapor Korupsi Impor Emas

Nasional
MK Nilai Jokowi Tak Lakukan Nepotisme meski Dukung Gibran Cawapres

MK Nilai Jokowi Tak Lakukan Nepotisme meski Dukung Gibran Cawapres

Nasional
MK: Tak Ada Capres-cawapres dan Parpol yang Keberatan KPU Loloskan Gibran

MK: Tak Ada Capres-cawapres dan Parpol yang Keberatan KPU Loloskan Gibran

Nasional
MK Bela KPU Tak Segera Ubah Syarat Usia Capres-cawapres karena DPR Reses

MK Bela KPU Tak Segera Ubah Syarat Usia Capres-cawapres karena DPR Reses

Nasional
MK Nilai Tak Ada Bukti KPU Berpihak karena Loloskan Pencalonan Gibran

MK Nilai Tak Ada Bukti KPU Berpihak karena Loloskan Pencalonan Gibran

Nasional
Pastikan Penangkapan Benih Bening Lobster Terlacak, Kementerian KP Siapkan Aplikasi Canggih

Pastikan Penangkapan Benih Bening Lobster Terlacak, Kementerian KP Siapkan Aplikasi Canggih

Nasional
MK: Tak Ada Bukti Jokowi Intervensi Perubahan Syarat Capres-Cawapres

MK: Tak Ada Bukti Jokowi Intervensi Perubahan Syarat Capres-Cawapres

Nasional
MK: Sebagian Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Terkesan Formalitas

MK: Sebagian Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Terkesan Formalitas

Nasional
MK: Pelanggaran Etik Ketua KPU Tak Bisa Jadi Dasar Batalkan Pencalonan Gibran

MK: Pelanggaran Etik Ketua KPU Tak Bisa Jadi Dasar Batalkan Pencalonan Gibran

Nasional
MK Tolak Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Bawaslu Tak Tindak Lanjuti Kecurangan Prabowo-Gibran

MK Tolak Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Bawaslu Tak Tindak Lanjuti Kecurangan Prabowo-Gibran

Nasional
Tolak Eksepsi KPU dan Prabowo-Gibran, MK Tegaskan Tak Cuma Adili Perolehan Suara

Tolak Eksepsi KPU dan Prabowo-Gibran, MK Tegaskan Tak Cuma Adili Perolehan Suara

Nasional
Polri Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Sidang Putusan PHPU di MK

Polri Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Sidang Putusan PHPU di MK

Nasional
Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 'Amicus Curiae'

Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 "Amicus Curiae"

Nasional
Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Nasional
Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan 'Smelter'

Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan "Smelter"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com