Izin Dicabut Kemensos, Kantor Pusat ACT Masih Beroperasi Normal

JAKARTA, KOMPAS.com - Head of Media & Public Relations ACT Clara mengatakan kantor pusat tempat dia bekerja, di Menara 165, TB Simatupang, Jakarta Selatan masih beroperasi normal meskipun Kementerian Sosial telah mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).

"Iya masih ya (beroperasi normal)," kata dia saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (6/7/2022).

Baca juga: Suasana Terkini Kantor Pusat ACT Usai Izinnya Dicabut Kemensos

Tetapi, Clara enggan berkomentar lebih jauh terkait dengan pencabutan izin PUB yang dilakukan Kementerian Sosial.

Dia meminta agar awak media menunggu pernyataan resmi dari Manajemen ACT terkait pencabutan izin tersebut.

"Kami belum ada statement apa pun terkait isu (pencabutan izin) itu," ucap Clara.

"Jadi nunggu statement resmi dulu ya mas, kalau sudah ada nanti saya share kok," kata dia.

Baca juga: Duduk Perkara Dugaan Penyelewengan Dana Sumbangan ACT Berujung Pencabutan Izin

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada 2022.

Pencabutan ini dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan yayasan.

Baca juga: Potongan Donasi 13,7 Persen Jadi Alasan Kemensos Cabut Izin ACT

Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy mengungkapkan, pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

"Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut”, kata Muhadjir dalam keterangan tertulis, Rabu.

Muhadjir menuturkan, langkah pencabutan izin ditempuh lantaran pemotongan uang donasi lebih besar dari ketentuan yang diatur.

Baca juga: Buntut Dugaan Penyelewengan Dana Sosial, Kemensos Cabut Izin ACT

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menyebutkan, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

Sedangkan dari hasil klarifikasi, Presiden ACT lbnu Khajar mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7 persen dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan.

"Angka 13,7 persen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 persen. Sementara itu, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul," beberapa Muhadjir.