Kompas.com - 06/07/2022, 14:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Suasana kantor pusat Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang berada di Menara 165 terlihat dijaga lebih ketat oleh aparat pada Rabu (6/7/2022) setelah Kementerian Sosial resmi mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).

Saat tiba di pintu masuk Menara 165, petugas keamanan agresif menanyakan tujuan Kompas.com ke tempat tersebut. Secara spesifik mereka menanyakan lantai berapa yang hendak dituju.

Baca juga: Meski Izin PUB Dicabut, Kantor ACT Lhokseumawe Masih Beroperasi

Sebagai perbandingan, saat konferensi pers Senin, (4/7/2022), petugas keamanan tidak mempertanyakan secara spesifik lantai yang dituju oleh orang yang datang dan hanya melakukan pengecekan suhu.

Begitu juga saat berada di lobi, sebagian awak media tertahan, tak diberikan akses untuk melihat kantor ACT di lantai 22.

Tetapi, Kompas.com berhasil masuk ke lantai 22, tempat konferensi pers dilangsungkan pada Senin, 4 Juli.

Baca juga: 6 Fakta Dugaan Penyelewengan Dana Donasi di ACT

Terlihat aktivitas karyawan ACT masih berlangsung normal. Mushala yang berada tepat di depan lift masih ramai digunakan sekitar pukul 12.30 WIB, saat jam istirahat.

Kompas.com menuju ke lobi lantai 22 dan menanyakan perihal keberadaan Presiden ACT Ibnu Khajar untuk diwawancarai. Petugas lobi menelepon atasannya untuk meminta arahan.

Petugas lobi kemudian bertemu seorang karyawan ACT. Karyawan tersebut memperkenalkan diri dengan nama Minto dan meminta agar kami mengikuti sampai kembali ke area Lobi.

Sampai di lobi, Minto menyerahkan selembar kartu nama yang bisa dihubungi oleh awak media yang bertuliskan Head of Media & Public Relations Clara.

Baca juga: Densus 88, PPATK, dan BNPT Dalami Dugaan Kejanggalan Pengelolaan Donasi ACT

Minto juga meminta agar awak media tidak mengambil gambar di lokasi gedung karena gedung tersebut bukan milik ACT.

Dihubungi terpisah, Head of Media & Public Relations ACT Clara membenarkan operasional kantor ACT dalam kondisi normal.

"Iya masih ya (beroperasi normal)," kata Clara melalui sambungan telepon.

Baca juga: Potongan Donasi 13,7 Persen Jadi Alasan Kemensos Cabut Izin ACT

Clara mengatakan, untuk saat ini, manajemen ACT belum memberikan pernyataan terkait kabar pencabutan izin tersebut.

"Kami belum ada statement apa pun terkait isu (pencabutan izin) itu," ucap Clara.

"Jadi nunggu statement resmi dulu ya mas, kalau sudah ada nanti saya share kok," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei SMRC: Ganjar Perkuat Elektabilitas PDI-P 15 Persen, Tertinggi Dibandingkan Lainnya

Survei SMRC: Ganjar Perkuat Elektabilitas PDI-P 15 Persen, Tertinggi Dibandingkan Lainnya

Nasional
TB Hasanuddin Kritik Panglima yang Turunkan Syarat Masuk TNI

TB Hasanuddin Kritik Panglima yang Turunkan Syarat Masuk TNI

Nasional
Polri: “Konsorsium 303” Judi Online Tidak Ada

Polri: “Konsorsium 303” Judi Online Tidak Ada

Nasional
Mahfud MD Disebut Apresiasi Langkah Komnas HAM Cari Solusi Kesehatan untuk Lukas Enembe

Mahfud MD Disebut Apresiasi Langkah Komnas HAM Cari Solusi Kesehatan untuk Lukas Enembe

Nasional
Golkar: Kami Sangat Terbuka jika Ridwan Kamil Mau Bergabung

Golkar: Kami Sangat Terbuka jika Ridwan Kamil Mau Bergabung

Nasional
AHY Curiga Ada Muatan Politik dalam Penetapan Status Tersangka Lukas Enembe

AHY Curiga Ada Muatan Politik dalam Penetapan Status Tersangka Lukas Enembe

Nasional
Syarat Baru Tinggi Badan Calon Taruna TNI Diharap Tak Ganggu Pengoperasian Alutsista

Syarat Baru Tinggi Badan Calon Taruna TNI Diharap Tak Ganggu Pengoperasian Alutsista

Nasional
Survei SMRC Sebut Puan Tak Tingkatkan Elektabilitas PDI-P, Justru Gerus Suara

Survei SMRC Sebut Puan Tak Tingkatkan Elektabilitas PDI-P, Justru Gerus Suara

Nasional
Komnas HAM Berjanji Sampaikan Kondisi Kesehatan Lukas Enembe ke KPK

Komnas HAM Berjanji Sampaikan Kondisi Kesehatan Lukas Enembe ke KPK

Nasional
Ferdy Sambo Disebut Berpengaruh Besar di Polri, Jaksa Agung: Saya Jamin, Tak Ada Lobi ke Kami

Ferdy Sambo Disebut Berpengaruh Besar di Polri, Jaksa Agung: Saya Jamin, Tak Ada Lobi ke Kami

Nasional
KY Pertimbangkan 'Safe House' untuk Hakim yang Tangani Sidang Kasus Ferdy Sambo dkk

KY Pertimbangkan "Safe House" untuk Hakim yang Tangani Sidang Kasus Ferdy Sambo dkk

Nasional
AHY Sebut Tak Akan Intervensi Proses Hukum Lukas Enembe

AHY Sebut Tak Akan Intervensi Proses Hukum Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Sebut Pemulihan Ekonomi Indonesia Relatif Kuat

Jokowi Sebut Pemulihan Ekonomi Indonesia Relatif Kuat

Nasional
Temui Lukas Enembe, Komnas HAM Sebut Kondisi Kesehatannya Tak Baik

Temui Lukas Enembe, Komnas HAM Sebut Kondisi Kesehatannya Tak Baik

Nasional
Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Moeldoko: Prajurit Disiapkan untuk Perang, Bukan Berbaris

Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Moeldoko: Prajurit Disiapkan untuk Perang, Bukan Berbaris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.