Salin Artikel

Izin Dicabut Kemensos, Kantor Pusat ACT Masih Beroperasi Normal

JAKARTA, KOMPAS.com - Head of Media & Public Relations ACT Clara mengatakan kantor pusat tempat dia bekerja, di Menara 165, TB Simatupang, Jakarta Selatan masih beroperasi normal meskipun Kementerian Sosial telah mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).

"Iya masih ya (beroperasi normal)," kata dia saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (6/7/2022).

Tetapi, Clara enggan berkomentar lebih jauh terkait dengan pencabutan izin PUB yang dilakukan Kementerian Sosial.

Dia meminta agar awak media menunggu pernyataan resmi dari Manajemen ACT terkait pencabutan izin tersebut.

"Kami belum ada statement apa pun terkait isu (pencabutan izin) itu," ucap Clara.

"Jadi nunggu statement resmi dulu ya mas, kalau sudah ada nanti saya share kok," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada 2022.

Pencabutan ini dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan yayasan.

Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy mengungkapkan, pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

"Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut”, kata Muhadjir dalam keterangan tertulis, Rabu.

Muhadjir menuturkan, langkah pencabutan izin ditempuh lantaran pemotongan uang donasi lebih besar dari ketentuan yang diatur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menyebutkan, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

Sedangkan dari hasil klarifikasi, Presiden ACT lbnu Khajar mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7 persen dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan.

"Angka 13,7 persen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 persen. Sementara itu, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul," beberapa Muhadjir.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/06/14512071/izin-dicabut-kemensos-kantor-pusat-act-masih-beroperasi-normal

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AHY Sebut Lukas Enembe dapat Dua Kali Ancaman Terkait Jabatan Wagub Papua

AHY Sebut Lukas Enembe dapat Dua Kali Ancaman Terkait Jabatan Wagub Papua

Nasional
Komnas HAM Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum Kasus Korupsi Lukas Enembe

Komnas HAM Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum Kasus Korupsi Lukas Enembe

Nasional
PKS Dinilai Lebih Diuntungkan jika Tinggalkan Nasdem-Demokrat dan Gabung dengan KIB

PKS Dinilai Lebih Diuntungkan jika Tinggalkan Nasdem-Demokrat dan Gabung dengan KIB

Nasional
DPR Sahkan Johanis Tanak sebagai Capim KPK Pengganti Lili Pintauli

DPR Sahkan Johanis Tanak sebagai Capim KPK Pengganti Lili Pintauli

Nasional
Menlu Retno: Akhir Pandemi Sudah Tampak di Depan Mata

Menlu Retno: Akhir Pandemi Sudah Tampak di Depan Mata

Nasional
Survei SMRC: Elektabilitas PDI-P Naik jika Calonkan Anies Sebagai Capres

Survei SMRC: Elektabilitas PDI-P Naik jika Calonkan Anies Sebagai Capres

Nasional
Survei SMRC: Ganjar Perkuat Elektabilitas PDI-P 15 Persen, Tertinggi Dibandingkan Lainnya

Survei SMRC: Ganjar Perkuat Elektabilitas PDI-P 15 Persen, Tertinggi Dibandingkan Lainnya

Nasional
TB Hasanuddin Kritik Panglima yang Turunkan Syarat Masuk TNI

TB Hasanuddin Kritik Panglima yang Turunkan Syarat Masuk TNI

Nasional
Polri: “Konsorsium 303” Judi Online Tidak Ada

Polri: “Konsorsium 303” Judi Online Tidak Ada

Nasional
Mahfud MD Disebut Apresiasi Langkah Komnas HAM Cari Solusi Kesehatan untuk Lukas Enembe

Mahfud MD Disebut Apresiasi Langkah Komnas HAM Cari Solusi Kesehatan untuk Lukas Enembe

Nasional
Golkar: Kami Sangat Terbuka jika Ridwan Kamil Mau Bergabung

Golkar: Kami Sangat Terbuka jika Ridwan Kamil Mau Bergabung

Nasional
AHY Curiga Ada Muatan Politik dalam Penetapan Status Tersangka Lukas Enembe

AHY Curiga Ada Muatan Politik dalam Penetapan Status Tersangka Lukas Enembe

Nasional
Syarat Baru Tinggi Badan Calon Taruna TNI Diharap Tak Ganggu Pengoperasian Alutsista

Syarat Baru Tinggi Badan Calon Taruna TNI Diharap Tak Ganggu Pengoperasian Alutsista

Nasional
Survei SMRC Sebut Puan Tak Tingkatkan Elektabilitas PDI-P, Justru Gerus Suara

Survei SMRC Sebut Puan Tak Tingkatkan Elektabilitas PDI-P, Justru Gerus Suara

Nasional
Komnas HAM Berjanji Sampaikan Kondisi Kesehatan Lukas Enembe ke KPK

Komnas HAM Berjanji Sampaikan Kondisi Kesehatan Lukas Enembe ke KPK

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.