Parpol Perlu Segera Bentuk Koalisi, jika Tak Mau Dicap Hanya Jadi EO

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik (parpol) disarankan segera membentuk koalisi untuk pemilihan presiden 2024 mendatang.

Alasannya, tahun 2022 dinilai sebagai momentum untuk melakukan terobosan dan bisa memberikan kesempatan panjang melakukan sosialisasi visi misi program kebijakan.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (6/7/2022).

"Ini menjadi fase lanjutan setelah berkoalisi atau mampu secara mandiri maju pilpres untuk menelurkan dan membumikan visi, misi program dan inovasi kebijakan platform pilpres ke publik ketika masih kesulitan bicara capres-cawapres," kata Agung.

Baca juga: Menakar Kans Puan Jadi Penerus Mega di Kursi Ketum PDI-P, Regenerasi Trah Soekarno?

Dia memberikan contoh koalisi yang sudah terbentuk yaitu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) antara PAN, Golkar dan PPP yang bisa secara leluasa membuat program sesuai dengan koalisi yang terbentuk.

Agung menilai, beberapa partai politik yang mulai membuat poros koalisi sebaiknya segera melakukan deklarasi.

Misalnya, Partai Gerindra dan PKB yang digembar-gemborkan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan poros Gondangdia dari Partai NasDem, Demokrat dan PKS.

Baca juga: Buntut Dugaan Penyelewengan Dana Sosial, Kemensos Cabut Izin ACT

"Ini waktu yang tepat untuk mendeklarasikan resmi koalisi atau kembali menjajaki komunikasi dengan partai lainnya agar kans masing-masing ketua umum atau capres rekomendasinya dapat maju dalam Pilpres semakin besar" ucap Agung.

Menurut dia, apabila momentum tahun ini tidak digunakan untuk mendeklarasikan koalisi Pilpres 2024, partai yang lambat bisa jadi hanya sebagai pelengkap saja dalam koalisi yang sudah terbentuk.

"Koalisi yang tercapai di penghujung (juga) acapkali semakin mengafirmasi bahwa partai tak ubahnya event organizer bagi capres-cawapres yang diusung ketimbang institusi politik yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan bangsa dan nasib rakyat selama lima tahun ke depan," ucap Agung.