Kompas.com - 05/07/2022, 08:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto memilih konsentrasi dan fokus menjalankan tugas di partai.

Menurut dia, tugas sebagai Sekjen PDI-P tidak ringan. Sehingga hal tersebut perlu menjadi fokus dibandingkan yang lainnya.

"Tugas membantu Bu Mega dan Pak Jokowi sebagai sekjen partai tidak ringan. Memerlukan konsentrasi tinggi dan totalitas," kata Hasto kepada Kompas.com, Selasa (5/7/2022).]

Hasto menyatakan hal tersebut menanggapi pemberitaan yang menyebutkan namanya masuk dalam bursa pengganti Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Baca juga: Soal Menpan-RB Pengganti Tjahjo, Mahfud: Pasti Sudah di Kantong Pak Jokowi

Dia mengaku, PDI-P merasa keberatan dengan ramainya pemberitaan itu.

Padahal, PDI-P tengah diliputi suasana duka cita kehilangan Tjahjo yang meninggal dunia pada Jumat (1/7/2022).

"Jujur saja PDI Perjuangan merasa terganggu dengan berita-berita tersebut. PDI Perjuangan sungguh berduka atas wafatnya Mas Tjahjo," ucapnya.

Oleh karena itu, Hasto berpandangan bahwa saat ini lebih baik mendoakan Tjahjo dan keluarga yang ditinggalkan.

"Tidak elok belum-belum sudah muncul berita terkait dengan posisi Menpan-RB. Biarlah sementara ini mekanisme menteri ad interim yang berjalan. Sebab ini semua masih periode dukacita," imbuh Hasto.

Sebelumnya, nama Hasto muncul sebagai salah satu kandidat pengganti Tjahjo Kumolo di kursi Menpan-RB.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat. Ia mengatakan, selain Hasto, ada pula sejumlah nama lainnya di internal PDI-P.

Baca juga: Djarot: Stok Kader PDI-P Banyak untuk Jadi Menpan RB, Ada Ganjar, Olly, Basarah, Hasto..

"Pak Hasto juga bisa. Artinya apa, kita banyak stok, Pak Basarah juga bisa, kita banyak stok ya dari PDI-P banyak stok. Pak Basarah ok, Pak Hasto ok, tergantung kepada dari penugasan," tutur Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/7/2022).

Ia melanjutkan, nantinya di internal PDI-P yang memiliki kewenangan untuk mengajukan nama-nama itu ialah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Namun, sekali lagi Djarot mengatakan bahwa yang menentukan adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Sahkan Politikus Golkar Ahmadi Noor Supit sebagai Anggota BPK

DPR Sahkan Politikus Golkar Ahmadi Noor Supit sebagai Anggota BPK

Nasional
Hakim Agung Jadi Tersangka Suap, Mahfud: Ini Industri Hukum Gila-gilaan

Hakim Agung Jadi Tersangka Suap, Mahfud: Ini Industri Hukum Gila-gilaan

Nasional
Lukas Enembe Judi di Singapura meski Sedang Sakit, Kuasa Hukum: Dia Cari Refreshing

Lukas Enembe Judi di Singapura meski Sedang Sakit, Kuasa Hukum: Dia Cari Refreshing

Nasional
Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik AKBP Raindra Ramadhan Terkait Kasus Brigadir J

Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik AKBP Raindra Ramadhan Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun, Apa Perannya di Kasus Brigadir J?

Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun, Apa Perannya di Kasus Brigadir J?

Nasional
Polri: Seragam Baru Polantas Akan Dilengkapi “Body Camera”

Polri: Seragam Baru Polantas Akan Dilengkapi “Body Camera”

Nasional
Soal Peralihan Pandemi ke Endemi, PB IDI: Tak Perlu Terburu-buru Seperti Amerika

Soal Peralihan Pandemi ke Endemi, PB IDI: Tak Perlu Terburu-buru Seperti Amerika

Nasional
Ironi 'Wakil Tuhan di Dunia', Ketika Hakim MK hingga Hakim Agung Terjerat Korupsi

Ironi "Wakil Tuhan di Dunia", Ketika Hakim MK hingga Hakim Agung Terjerat Korupsi

Nasional
Kutip Pernyataan Jokowi, Pengacara Lukas Enembe Koreksi Mahfud MD soal Dana Otsus Rp 500 Triliun

Kutip Pernyataan Jokowi, Pengacara Lukas Enembe Koreksi Mahfud MD soal Dana Otsus Rp 500 Triliun

Nasional
Asisten Jenderal Andika, Laksda Heru Kusmanto Jadi Pangkoarmada RI

Asisten Jenderal Andika, Laksda Heru Kusmanto Jadi Pangkoarmada RI

Nasional
Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

Nasional
Jokowi Dapat Gelar Adat dari Kesultanan Buton yang Maknanya Laki-Laki Jujur dan Adil

Jokowi Dapat Gelar Adat dari Kesultanan Buton yang Maknanya Laki-Laki Jujur dan Adil

Nasional
Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun Buntut Tak Profesional di Kasus Brigadir J

Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun Buntut Tak Profesional di Kasus Brigadir J

Nasional
Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemenhan Rp 134 Triliun, Prabowo Sebut Kurang

Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemenhan Rp 134 Triliun, Prabowo Sebut Kurang

Nasional
KPK Ragukan Penjelasan Tim Medis Lukas Enembe karena Tak Bisa Jawab Hal Teknis

KPK Ragukan Penjelasan Tim Medis Lukas Enembe karena Tak Bisa Jawab Hal Teknis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.