Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Lawatan Jokowi, UEA Sepakati Bentuk IKN Fund

Kompas.com - 02/07/2022, 08:53 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Uni Emirat Arab (UEA) makin memantapkan niatnya untuk menanamkan modalnya alias berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN).

Teranyar, ada kesepakatan membentuk pendanaan pembangunan IKN (IKN Fund) melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA).

"Beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan terkait dengan rencana investasi di IKN antara lain adalah pembentukan pendanaan pembangunan IKN berupa IKN Fund oleh INA dengan pihak UEA," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers secara daring, Jumat (1/7/2022).

Rencana ini merupakan tindak lanjut dari kedua negara pasca-lawatan Presiden Joko Widodo ke Abu Dhabi setelah mengunjungi Ukraina dan Rusia dalam rangkaian kunjungan luar negeri.

Baca juga: Dana Wakaf Bisa Dimanfaatkan untuk Pembangunan IKN Nusantara

Saat kunjungan, Jokowi dan putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan menindaklanjuti pembahasan sebelumnya mengenai kerja sama investasi pembangunan IKN Nusantara.

Retno menuturkan, lawatan Jokowi ke Abu Dhabi menghasilkan kesepakatan lain, yaitu sepakat untuk menyiapkan paket investasi oleh Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah tengah menggodok rancangan Peraturan Pemerintah (PP) terkait investasi di IKN.

"Terus dibahas implementasi komitmen investasi UEA untuk pembangunan IKN. Jadi masalah investasi untuk IKN terus dibahas oleh kedua negara," beber Retno.

Adapun saat ini, INA tengah memproses realisasi investasi di berbagai proyek, dengan memanfaatkan komitmen investasi UEA yang sudah ada sebelumnya, yaitu sebesar 10 miliar dollar AS.

Retno bilang, ada beberapa proyek yang sedang dibahas dengan dana 10 miliar dollar AS tersebut, salah satunya Komodo Fund. Pendanaan ini dialokasikan untuk mendukung perusahaan-perusahaan startup.

Baca juga: Jika Ingin Gaet Investor, Status Lahan di IKN Nusantara Harus Jelas

"(Komodo Fund) diperuntukkan bagi dukungan startup di bidang digital, pembangunan jalan tol, pengembangan terminal kontainer di pelabuhan Tanjung Priok, dan pengembangan kargo village di Bandara Soekarno Hatta," jelas Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com