Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Direktorat PPA Polri Dibentuk untuk Dukung UU TPKS, Puan Maharani Berikan Apresiasi

Kompas.com - 01/07/2022, 19:17 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengapresiasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang membentuk Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Direktorat ini didirikan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres).

Menurutnya, Direktorat PPA sejalan dengan langkah dari Polri yang mengedapankan restorative justice untuk kestabilan keamanan nasional.

“Kami berharap proses pembentukan Direktorat PPA Polri dapat berjalan lancar karena sangat diperlukan, mengingat tingginya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ungkap Puan dalam keterangan persnya, Jumat (1/7/2022).

Baca juga: Ketua DPR RI: Prestasi Atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 Hadiah Ulang Tahun Kemerdekaan yang Indah

Menurut mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu, hadirnya Direktorat PPA akan mendukung pelaksanaan teknis dari Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) karena nantinya direktorat ini lebih banyak diisi oleh polisi wanita (polwan).

“Direktorat PPA sejalan dengan UU TPKS yang sudah terealisasi setelah lama diperjuangankan. Dengan polwan berada di lini terdepan, Direktorat PPA Polri tentunya akan membuat korban merasa lebih nyaman. Mengingat korban kekerasan seksual mayoritas adalah perempuan dan anak,” jelas Puan.

Lebih lanjut, ia berharap, Direktorat PPA Polri dapat berperan dalam program-program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baca juga: Puji Puan Maharani di Rakernas PDI-P, Megawati: Susah Lho Jadi Ketua IPU

Adapun kerja sama antar Polri dengan lintas instansi dan beberapa elemen masyarakat tersebut diyakini dapat membantu penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual, salah satunya pendampingan untuk korban.

“Kami percaya Polri akan terus berintegritas dalam melayani masyarakat. Polisi harus bisa tegas dalam menindak kejahatan terhadap perempuan dan anak,” ucapnya.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu mengatakan, pada hari ulang tahun (HUT) ke-76 Bhayangkara, Polri diharapkan dapat terus humanis dalam memberikan pelayanannya kepada rakyat.

Baca juga: Gagal Temui Puan Maharani, Mahasiswa Bubarkan Barisan di Depan Gedung DPR/MPR RI

“Saya yakin dengan terus meningkatkan sikap profesionalisme dan mengedepankan sikap humanis, Polri akan terus menjadi alat negara yang diterima dan selalu bersama dengan masyarakat serta berpegang pada tugas pokok dan fungsi Polri yang sesuai dengan amanat UU."

“Mulai dari penurunan angka kejahatan, optimalisasi penanganan aksi-aksi terorisme, hingga prestasi Polri yang ikut membantu dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program vaksinasi. Selain itu, tema HUT kali ini juga sejalan dengan keikutsertaan Polri dalam pemulihan ekonomi pascapandemi,” jelasnya.

Sebagai informasi, di bawah kepemimpinan Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri kini memasuki tahap transformasi menuju Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan (Presisi).

Sejalan dengan itu, HUT ke-76 Bhayangkara  kali ini mengambil tema “Polri yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com