Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puji Puan Maharani di Rakernas PDI-P, Megawati: Susah Lho Jadi Ketua IPU

Kompas.com - 21/06/2022, 19:52 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memuji Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang menjadi Ketua Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings ke-144 di Bali.

Menurut Megawati, menjadi Ketua IPU tidak lah mudah, tetapi Puan bisa melaluinya. Adapun Puan didapuk sebagai Ketua IPU karena dirinya merupakan Ketua DPR.

"Mbak Puan waktu IPU, IPU iku (itu) susah lho, lebih susah ngaturnya daripada kalau dengan pemerintahan," kata Megawati saat Rakernas Kedua PDI-P Tahun 2021 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).

"Opo meneh (apa lagi) negara-negara barat itu, jadi yang paling susah itu masuknya kalau membuat draf," sambung dia.

Baca juga: Usulkan Ganjar Jadi Bakal Capres, Nasdem: PDI-P Punya Stok Kader Handal

Dia menegaskan bahwa Puan menjadi Ketua IPU bukan karena anak dari Presiden ke-5 RI.

"Bukan karena mbak Puan anak saya. Ndak, susah lho dia bisa jadi ketua IPU," imbuhnya.

Usai menyatakan hal tersebut, Megawati pun disambut riuh tepuk tangan dari para peserta Rakernas.

Hanya saja, Megawati mendengar tepuk tangan itu kurang meriah oleh kader laki-laki.

"Lah, kelihatan toh sing lanang (yang laki-laki) tepuk tangannya nggak wah, sing piye ngono loh (yang bagaimana gitu lho). Jengkel banget deh," ujar Megawati.

Sesaat kemudian, Megawati mematikan mikrofon dan tampaknya berbicara kepada para kader PDI-P. Kurang lebih mikrofon itu dimatikan selama dua menit.

Baca juga: Tatkala Jokowi Salah Sebut Kabinet Indonesia Bersatu di Rakernas PDI-P

Dijumpai terpisah, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto merespons soal ujaran Megawati kepada kadernya saat mikrofon dimatikan.

Menurutnya, Megawati mengingatkan bahwa laki-laki dan perempuan harus dalam satu kepak sayap tanpa membeda-bedakan. Sehingga, tidak boleh ada diskriminasi terhadap kaum perempuan.

"Sehingga dengan ideologi Pancasila tidak boleh diskriminasi dengan cara apa pun. Baik itu agama, suku, gender, status sosial, itu yang diingatkan ibu dan secara bergilir ibu ingatkan ini yang laki-laki tidak akan ada kalau tidak ada perempuan," tutur Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com