Kompas.com - 01/07/2022, 17:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil rakyat lima presiden. Julukan tersebut tepat diberikan untuk mendiang Tjahjo Kumolo.

Selama masa hidupnya, Tjahjo malang melintang di politik dan pemerintahan. Sebelum menjadi menteri, politisi PDI Perjuangan itu merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selama 6 periode.

Tercatat, Tjahjo menjadi legislator selama 27 tahun, terhitung sejak 1987 hingga 2014.

Baca juga: BREAKING NEWS: Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

Politisi kelahiran Solo, 1 Desember 1957 itu mengawali kariernya sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar pada 1987. Saat itu, usianya baru 30 tahun.

Awal berkarier di DPR, Tjahjo sempat ditempatkan di Komisi II, kemudian komisi III, selain juga di Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP).

Menyusul jatuhnya rezim Soeharto, Tjahjo berpindah haluan ke PDI-P tahun 1998.

Lewat Pemilu 1999, Tjahjo kembali terpilih sebagai anggota dewan. Kala itu dia ditunjuk menjadi Wakil Sekretaris Fraksi PDI-P.

Tjahjo kembali terpilih sebagai anggota DPR RI lewat Pemilu 2004, lalu Pemilu 2009. Saat itu, dia menjadi anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi.

Dalam periode yang sama tepatnya tahun 2010, Tjahjo dipercaya menjadi Ketua Fraksi PDI-P di Parlemen.

Baca juga: Tjahjo Berpulang, PDI-P Kibarkan Bendera Setengah Tiang Selama 7 Hari

Atas perjalanan panjang ini, tak berlebihan jika Tjahjo diberi julukan wakil rakyat lima presiden.

Selama berdinas di gedung parlemen, Tjahjo mengalami pemerintahan lima kepala negara, mulai dari Soeharto, lalu BJ Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid, berlanjut Megawati Soekarnoputri, dan terakhir di era Susilo Bambang Yudhoyono.

Hampir 3 dekade menjadi anggota dewan, Tjahjo menjadi saksi berbagai perubahan di tubuh Parlemen.

Kepada Harian Kompas, 21 Oktober 2014, Tjahjo mengisahkan perjalanannya sebagai anggota dewan dari masa ke masa.

Menurut Tjahjo, pendidikan rata-rata anggota DPR dari tahun ke tahun semakin tinggi. Gaji dan fasilitas yang didapat juga makin baik.

Pernah digaji Rp 1 juta

Pertama kali duduk sebagai anggota dewan di tahun 1987, gaji Tjahjo hanya sekitar Rp 1 juta tiap bulan. Itu pun masih harus dipotong pajak.

Kala itu, belum ada fasilitas seperti mesin cuci dan kulkas di rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, seperti saat ini.

"Saat itu kami mendapat kupon jaminan memperoleh tempat duduk di kereta api," kenang Tjahjo.

Baca juga: Jenazah Tjahjo Kumolo Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Dengan kupon itu, Tjahjo pulang ke Semarang, Jawa Tengah, menggunakan kereta api untuk menemui konstituennya, minimal dua kali sebulan.

Selama menjadi anggota DPR, politisi lulusan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini memang selalu mencalonkan diri dari daerah pemilihan di Jawa Tengah, tempat kelahirannya.

Saat berbincang dengan Harian Kompas di tahun 2014, Tjahjo mengaku gajinya sekitar Rp 50 juta tiap bulan.

Uang itu belum ditambah dengan pendapatan setiap kali reses senilai Rp 26 juta. Dalam setahun, DPR ada empat kali reses.

"Sekarang dalam satu tahun anggota DPR dapat beberapa kali ke luar negeri dengan biaya negara," ujar Tjahjo.

"Dahulu belum tentu dalam satu tahun kami ke luar negeri. Kami baru dapat ke luar negeri jika ada pertemuan parlemen internasional atau diajak pemerintah," tuturnya.

Baca juga: Anak Tjahjo Kumolo: Mohon Maaf bila Bapak Ada Salah

Kendati pendapatan anggota DPR sudah jauh lebih besar, menurut Tjahjo, tugas anggota DPR juga jauh lebih berat.

Katanya, masyarakat yang semakin kritis menuntut anggota DPR bekerja lebih giat dan aspiratif.

Menteri Jokowi

Tak hanya berperan penting di DPR, Tjahjo juga mengemban tugas krusial di PDI Perjuangan.

Awal bergabung dengan PDI-P di 1998, Tjahjo langsung dipercaya menjadi Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) di partai berlambang banteng itu.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tampak senang pada kinerja Tjahjo. Terbukti, kariernya di internal partai terus menanjak.

Setelah ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Politik PDI-P di tahun 2005, secara mengejutkan, tahun 2010 Tjahjo diberi amanat Megawati untuk menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai.

Jabatan itu Tjahjo emban selama 5 tahun hingga 2015, sebelum akhirnya digantikan oleh Hasto Kristyanto.

Usai tak menjabat sebagai anggota legislatif tahun 2014, Tjahjo masuk ke pemerintahan. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Jusuf Kalla, dia dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

Jabatan menteri Kabinet Kerja tersebut Tjahjo emban selama 5 tahun, yakni Oktober 2014 sampai Oktober 2019 sebelum kemudian digantikan oleh mantan Kapolri Tito Karnavian.

Baca juga: PDI-P: Megawati Perintahkan Seluruh Pengurus Beri Penghormatan Terbaik untuk Tjahjo Kumolo

Di periode Jokowi yang kedua bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Tjahjo tetap dipertahankan. Dia ditunjuk sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Hingga akhir hayatnya, Tjahjo masih menjabat sebagai Menpan RB di Kabinet Indonesia Maju.

Akhir hayat

Tjahjo Kumolo mengembuskan napas terakhir pada Jumat (1/7/2022) pukul 11.10 WIB karena penyakit komplikasi organ dalam.

Sebelum tutup usia, Tjahjo sempat dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat, selama hampir 2 pekan.

Jenazah Tjahjo akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.

Kepergian Tjahjo meninggalkan luka mendalam tidak hanya bagi keluarga, PDI-P, tetapi juga politik dan pemerintahan Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertemuan Komisioner Komnas HAM dengan Lukas Enembe Dipertanyakan

Pertemuan Komisioner Komnas HAM dengan Lukas Enembe Dipertanyakan

Nasional
Pengusaha Sarang Walet Curhat ke Wapres Sulit Ekspor ke China

Pengusaha Sarang Walet Curhat ke Wapres Sulit Ekspor ke China

Nasional
Kapolri: Tolong Awasi Kami, Pelanggaran Pasti Akan Ditindak

Kapolri: Tolong Awasi Kami, Pelanggaran Pasti Akan Ditindak

Nasional
Permohonan Turunkan 'Presidential Threshold' Ditolak MK, PKS: Kami Pahami Ketidakberanian MK

Permohonan Turunkan "Presidential Threshold" Ditolak MK, PKS: Kami Pahami Ketidakberanian MK

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 Sisa 5 Juta Dosis, di Bali hingga Yogyakarta Langka

Kemenkes: Vaksin Covid-19 Sisa 5 Juta Dosis, di Bali hingga Yogyakarta Langka

Nasional
Kapolri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin atau Rabu Pekan Depan

Kapolri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin atau Rabu Pekan Depan

Nasional
Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Pemilu 2024

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Pemilu 2024

Nasional
Ini Efikasi dan Efek Samping Indovac dan AWcorna yang Baru Mendapat Izin Edar BPOM

Ini Efikasi dan Efek Samping Indovac dan AWcorna yang Baru Mendapat Izin Edar BPOM

Nasional
Peringatan HUT TNI di Sekitar Istana, Polda Metro Pastikan Tak Ada Penutupan Arus Lalin

Peringatan HUT TNI di Sekitar Istana, Polda Metro Pastikan Tak Ada Penutupan Arus Lalin

Nasional
Terlibat Kasus Brigadir J, AKBP Ridwan Soplanit Disanksi Demosi 8 Tahun

Terlibat Kasus Brigadir J, AKBP Ridwan Soplanit Disanksi Demosi 8 Tahun

Nasional
KDRT Bukan Kejahatan Biasa

KDRT Bukan Kejahatan Biasa

Nasional
Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Beda Atensi Komnas HAM di Kasus Brigadir J dan Km 50

Anggota DPR Pertanyakan Beda Atensi Komnas HAM di Kasus Brigadir J dan Km 50

Nasional
Kapolri Pastikan Usut Asal Uang Brigjen Hendra Kurniawan untuk Sewa Jet Pribadi

Kapolri Pastikan Usut Asal Uang Brigjen Hendra Kurniawan untuk Sewa Jet Pribadi

Nasional
Kapolri Harap Penahanan Putri Candrawathi Menjawab Pertanyaan Publik

Kapolri Harap Penahanan Putri Candrawathi Menjawab Pertanyaan Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.