Tjahjo Kumolo, Wakil Rakyat 5 Presiden yang Pernah Digaji Rp 1 Juta per Bulan

Kala itu, belum ada fasilitas seperti mesin cuci dan kulkas di rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, seperti saat ini.

"Saat itu kami mendapat kupon jaminan memperoleh tempat duduk di kereta api," kenang Tjahjo.

Baca juga: Jenazah Tjahjo Kumolo Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Dengan kupon itu, Tjahjo pulang ke Semarang, Jawa Tengah, menggunakan kereta api untuk menemui konstituennya, minimal dua kali sebulan.

Selama menjadi anggota DPR, politisi lulusan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini memang selalu mencalonkan diri dari daerah pemilihan di Jawa Tengah, tempat kelahirannya.

Saat berbincang dengan Harian Kompas di tahun 2014, Tjahjo mengaku gajinya sekitar Rp 50 juta tiap bulan.

Uang itu belum ditambah dengan pendapatan setiap kali reses senilai Rp 26 juta. Dalam setahun, DPR ada empat kali reses.

"Sekarang dalam satu tahun anggota DPR dapat beberapa kali ke luar negeri dengan biaya negara," ujar Tjahjo.

"Dahulu belum tentu dalam satu tahun kami ke luar negeri. Kami baru dapat ke luar negeri jika ada pertemuan parlemen internasional atau diajak pemerintah," tuturnya.

Baca juga: Anak Tjahjo Kumolo: Mohon Maaf bila Bapak Ada Salah

Kendati pendapatan anggota DPR sudah jauh lebih besar, menurut Tjahjo, tugas anggota DPR juga jauh lebih berat.

Katanya, masyarakat yang semakin kritis menuntut anggota DPR bekerja lebih giat dan aspiratif.

Menteri Jokowi

Tak hanya berperan penting di DPR, Tjahjo juga mengemban tugas krusial di PDI Perjuangan.

Awal bergabung dengan PDI-P di 1998, Tjahjo langsung dipercaya menjadi Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) di partai berlambang banteng itu.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tampak senang pada kinerja Tjahjo. Terbukti, kariernya di internal partai terus menanjak.

Setelah ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Politik PDI-P di tahun 2005, secara mengejutkan, tahun 2010 Tjahjo diberi amanat Megawati untuk menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai.

Jabatan itu Tjahjo emban selama 5 tahun hingga 2015, sebelum akhirnya digantikan oleh Hasto Kristyanto.