Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rusia Tarik Pasukan supaya Ukraina Bisa Ekspor Gandum, Berkat Jokowi?

Kompas.com - 01/07/2022, 13:24 WIB
Fika Nurul Ulya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rusia menarik mundur pasukannya dari Pulau Ular agar Ukraina bisa mengekspor produk pertanian ke dunia.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rusia menyatakan penarikan mundur pasukan merupakan niat baik.

Penarikan pasukan pada Kamis (30/6/2022) dari Pulau Ular itu berbarengan dengan tanggal kunjungan Presiden Joko Widodo ke Istana Kremlin, Moskow, Rusia, pasca mengunjungi Ukraina.

Pengamat Hubungan Internasional UGM Riza Noer Arfani mengatakan, mundurnya pasukan Ukraina dari Pulau Ular tidak memiliki keterkaitan langsung dari kedatangan Jokowi maupun perundingan yang dilakukan kedua negara di Moskow.

Baca juga: Misi Jokowi di Ukraina-Rusia: Dorong Perdamaian, Atasi Krisis Pangan

Riza mengatakan, ditarik mundurnya pasukan bersenjata Rusia merupakan taktik perang, terlepas dari ketidakhadiran atau kedatangan Jokowi.

Namun, dia meyakini peristiwa tersebut memiliki keterkaitan tidak langsung untuk meredam perang.

"Menurut saya tidak ada kaitan langsung (bahwa penarikan pasukan Rusia dari Pulau Ular sebagai) hasil dari kunjungan Pak Jokowi menemui kedua pemimpin. Tapi kaitannya tidak langsung," kata Riza saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/7/2022).

Riza menyebutkan, dunia akan membentuk opini mengenai kedatangan Jokowi.

Kedua negara kata Riza, bisa saja mendengar aspirasi Jokowi sebagai bahan untuk merancang strategi perundingan.

Baca juga: 5 Fakta Pulau Ular yang Jadi Rebutan Rusia dan Ukraina

Pasalnya, Jokowi sudah memposisikan diri sebagai jembatan komunikasi antara kedua pemimpin, yang tidak memiliki kepentingan kecuali untuk mendamaikan perang dan menjaga kestabilan ekonomi.

"Jadi ini semacam outline Pak Jokowi sudah bisa menempatkan diri di tengah. Dan oleh karenanya perlu dimanfaatkan," ucap Riza.

Lebih lanjut Riza menilai, Jokowi ingin terlibat atau menyumbang kiprah dalam proses perdamaian antara Rusia dan Ukraina melalui lawatannya.

Menurut Riza, kiprah ini adalah target jangka panjang yang dikejar pemerintah ketika Rusia-Ukraina berdamai.

Baca juga: Menyambut dan Menyoal Peran Global Jokowi

Sementara untuk target jangka pendek, Jokowi ingin memastikan kedua pemimpin negara memiliki komitmen terhadap pemulihan ekonomi global, terutama yang berkaitan dengan krisis pangan dan krisis energi.

Dia lantas berharap, target jangka pendek ini bisa dilihat dalam 3-5 bulan ke depan, berupa membuat kesepakatan bersama terkait sektor pangan dan energi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 bulan November 2022.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com