Kompas.com - 01/07/2022, 11:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan akan transparan dan menyampaikan hasil dari sidang peninjauan kembali terhadap putusan kode etik terhadap AKBP Raden Brotoseno.

Adapun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Peninjauan Kembali (PK) usai Brotoseno menjadi sorotan di publik karena mantan narapidana korupsi itu tidak dipecat.

"Yang jelas apapun keputusan yang nanti diputuskan Komisi PK kami transparan untuk menyampaikan ke publik," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Jumat (1/7/2022).

Baca juga: Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Kendati demikian, Ramadhan belum bisa menyampaikan soal mekanisme sidang KKEP PK untuk Brotoseno.

Menurut dia, soal teknis pelaksanaan sidang akan ditentukan oleh tim KKEP PK.

"Tapi masalah umum, ditonton sama umum itu teknis. Saya tidak tahu teknis seperti apa, itu adalah kewenangan komisi," jelasnya.

Baca juga: Polri Diharapkan Pecat Brotoseno lewat PK Putusan Sidang Etik

Adapun KKEP PK terhadap kasus Brotoseno akan dipimpin oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy Pramono.

KKEP PK itu akan beranggotakan Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto, Kepala Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Remigius Sigid Tri Hardjanto, dan Asisten Sumber Daya Manusia (SDM) Kapolri Irjen Wahyu Widada.

Baca juga: Tim Peneliti Rekomendasikan Kapolri Bentuk Komisi Banding Putusan Sidang Etik AKBP Brotoseno

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan, sidang KKEP PK terhadap Brotoseno akan segera digelar. Tim KKEP PK itu, lanjut dia, akan bekerja dalam waktu 14 hari.

"Telah dibentuk dan segera mungkin tim ini akan bekerja. Bapak Kapolri juga sudah menyampaikan ke Pak Wakapolri segera mungkin sidang ini digelar," tuturnya.

Sebelumnya, dalam sidang Komisi Kode Etik yang telah dijalani Brotoseno pada 2020 hanya memberikan sanksi demosi dan permintaan maaf. Bahkan, Brotoseno juga kembali bertugas menjadi staf di Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Div TIK) Polri.

Baca juga: Polri Resmi Betuk Tim Peneliti Peninjauan Kembali Putusan Etik AKBP Brotoseno

Banyak pihak pun mengkritisi hasil putusan sidang kode etik karena tidak memecat Brotoseno. Hal ini pun berujung revisi peraturan terkait kode etik dan profesi Polri.

Dilihat dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022, ada poin baru tentang Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali (KKEP PK). Pada Bab VI, diatur tentang KKEP PK mulai Pasal 83 sampai Pasal 91. Dengan adanya KKEP PK, Kapori berwenang melakukan peninjauan kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP Banding yang telah final dan mengikat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain Minta 'Fee' Rp 15 Triliun ke Negara Melalui Jokowi, Deolipa Gugat Bharada E hingga Kapolri Rp 15 Miliar

Selain Minta "Fee" Rp 15 Triliun ke Negara Melalui Jokowi, Deolipa Gugat Bharada E hingga Kapolri Rp 15 Miliar

Nasional
KPK Koordinasi dengan Kejagung Terkait Pemeriksaan Surya Darmadi

KPK Koordinasi dengan Kejagung Terkait Pemeriksaan Surya Darmadi

Nasional
Dewan Pers Serahkan DIM RKUHP Ke Fraksi PPP, Arsul Sani: Wajib Dibahas di DPR

Dewan Pers Serahkan DIM RKUHP Ke Fraksi PPP, Arsul Sani: Wajib Dibahas di DPR

Nasional
Terima 4 Bintang Kehormatan Utama, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Terima 4 Bintang Kehormatan Utama, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
Rencana Pemeriksaan Istri Ferdy Sambo, LPSK Nyatakan Bisa Jadi Saksi Kunci tapi Butuh Layanan Psikologis

Rencana Pemeriksaan Istri Ferdy Sambo, LPSK Nyatakan Bisa Jadi Saksi Kunci tapi Butuh Layanan Psikologis

Nasional
Megawati dan Langkah Politiknya sebagai 'Queen Maker' Jelang Pilpres 2024

Megawati dan Langkah Politiknya sebagai "Queen Maker" Jelang Pilpres 2024

Nasional
Jokowi dan Puan Bakal Hadiri Rapat Pembukaan Sidang DPR Tahun 2022-2023 Hari Ini

Jokowi dan Puan Bakal Hadiri Rapat Pembukaan Sidang DPR Tahun 2022-2023 Hari Ini

Nasional
Ekonomi RI Tumbuh 5,44 Persen, KSP: Didorong Industri Pengolahan

Ekonomi RI Tumbuh 5,44 Persen, KSP: Didorong Industri Pengolahan

Nasional
Prabowo Terima 4 Bintang Kehormatan dari Panglima TNI dan 3 Kepala Staf Angkatan

Prabowo Terima 4 Bintang Kehormatan dari Panglima TNI dan 3 Kepala Staf Angkatan

Nasional
Sekali Merengkuh Dayung ala Prabowo: Puji Jokowi, Rebut Hati Para Loyalisnya

Sekali Merengkuh Dayung ala Prabowo: Puji Jokowi, Rebut Hati Para Loyalisnya

Nasional
Giliran Istri Ferdy Sambo Dibidik di Kasus Pembunuhan Brigadir J...

Giliran Istri Ferdy Sambo Dibidik di Kasus Pembunuhan Brigadir J...

Nasional
Simak Pidato Kenegaraan Jokowi di DPR Hari Ini, Dimulai Pukul 10.00 WIB

Simak Pidato Kenegaraan Jokowi di DPR Hari Ini, Dimulai Pukul 10.00 WIB

Nasional
Berebut 'Restu' Jokowi Menuju Pemilu Presiden 2024...

Berebut "Restu" Jokowi Menuju Pemilu Presiden 2024...

Nasional
[POPULER NASIONAL] 24 Parpol Lolos ke Verifikasi Peserta Pemilu | Misteri Peristiwa antara Brigadir J dan Istri Sambo

[POPULER NASIONAL] 24 Parpol Lolos ke Verifikasi Peserta Pemilu | Misteri Peristiwa antara Brigadir J dan Istri Sambo

Nasional
5 Fakta Kepulangan Surya Darmadi, Tersangka Megakorupsi Rp 78 T

5 Fakta Kepulangan Surya Darmadi, Tersangka Megakorupsi Rp 78 T

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.