Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ronny P Sasmita
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution

Penikmat kopi yang nyambi jadi Pengamat Ekonomi

Menyambut dan Menyoal Peran Global Jokowi

Kompas.com - 01/07/2022, 12:17 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SAAT mendengar berita bahwa Presiden Joko Widodo akan pergi ke Kiev dan Moskow setelah menghadiri acara KTT G7 di Jerman, saya agak bingung.

Sebenarnya niatnya mau apa? Briefing seperti apa yang diterima Jokowi dari para staf ahli hubungan internasional Istana dan kementerian luar negeri, sampai-sampai terbesit di dalam hati Jokowi untuk mencoba upaya yang gagal dilakukan oleh Jerman dan Perancis, pun oleh Turkiye dan Israel beberapa waktu lalu?

Apalagi toh untuk menghukum jenderal yang mengkudeta kekuasaan di Myanmar saja Indonesia sebagai pemain utama ASEAN tak mampu, apalagi untuk meminta Putin menarik pasukan dari Ukraina, yang notabene Xi Jinping dan Narendra Modi saja tak kuasa melakukannya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky (kanan) dan mitranya Presiden Joko Widodo berjabat tangan dalam konferensi pers di Kyiv, Ukraina, 29 Juni 2022.AFP via VOA INDONESIA Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky (kanan) dan mitranya Presiden Joko Widodo berjabat tangan dalam konferensi pers di Kyiv, Ukraina, 29 Juni 2022.
Karena itu, secara geopolitik ekonomi politik internasional, kehadiran Jokowi sangat berpeluang untuk tidak menghasilkan apa-apa, kecuali sekadar seremoni dan sedikit peluang mendapatkan sensasi internasional.

Bahkan nyatanya Jokowi tidak saja minus tawaran strategis untuk kedua negara agar segera berdamai, tapi justru Jokowi digadang-gadang membawa permintaan kepada kedua negara.

Permintaan yang konon merepresentasikan negara-negara berkembang yang mulai kelabakan oleh bibit-bibit resesi dunia akibat baku hantam kedua negara, selain permintaan soal "kepastian rantai pasok gandum dari Rusia dan Ukraina," mengingat eksposur impor gandum Indonesia dari Ukraina tidaklah kecil.

Namun demikian, Jokowi tentu tetap punya konteks dan legitimasi legal untuk mendatangi kedua pemimpin negara yang sedang berseteru itu, yakni tugas konstitusional yang tercantum dengan jelas di dalam pembukaan UUD 1945, untuk mengupayakan perdamaian dunia.

Setidaknya, terlepas dari minimnya potensi keberhasilan dari misi perdamaian tersebut, Jokowi telah berupaya memainkan peran konstitusional Indonesia di tingkat global.

Lumayanlah, daripada tidak sama sekali toh. Jadi tak salah juga jika beberapa pihak justru menglorifikasi dan merayakan peran global Jokowi tersebut.

Untuk konteks yang satu ini, bagaimanapun seluruh rakyat Indonesia harus mendukung misi beliau yang satu itu.

Tak perlu dikritik, meskipun kita menyadari bahwa Indonesia bukanlah pemain kunci di tingkat global yang suaranya perlu dipatuhi oleh Putin dan Zelenski.

Dengan lain perkataan, nanti setelah kembali lagi ke Indonesia, Jokowi tetap masih bertanggung jawab atas berbagai persoalan di dalam negeri.

Jokowi masih boleh dikritik atas mahalnya harga cabe dan minyak goreng. Itu yang terpenting.

Jangan sampai kartu global Indonesia yang sedang dimainkan oleh Jokowi dimaksudkan untuk membangun reputasi internasional agar reputasi dalam negeri yang mulai melorot terlupakan.

Jika sampai demikian, tentu akhirnya Jokowi tak berbeda dengan Vladimir Putin sendiri. Secara politik, aksi koboi Putin menginvasi Ukraina bersamaan dengan ternggelamnya peringkat "approval" pemerintahan Putin di level domestik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com