Kompas.com - 01/07/2022, 04:22 WIB
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR menyetujui Nani Indrawati sebagai hakim agung pada Mahkamah Agung (MA) untuk Kamar Perdata.

Nani disepakati para wakil rakyat setelah melewati uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR.

Dilansir dari situs resmi Pengadilan Tinggi Pontianak, Nani Indrawati lahir di Yogyakarta 7 Juni 1962.

Baca juga: KY Kirim 8 Nama Calon Hakim Agung ke DPR

Ia menempuh pendidikan hingga jenjang S2 Hukum Bisnis di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2006.

Nani yang menjabat wakil ketua Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak ini sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua PT Palangkaraya tahun 2020-2021.

Ia juga pernah menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan selama tiga tahun dari 2013 sampai dengan 2016.

Nani juga tercatat pernah duduk sebagai ketua PN Selong pada 2012-2013 lalu serta menjadi asisten wakil ketua Mahkamah Agung (MA) dalam kurun waktu 2006-2019.

Baca juga: DPR Setujui 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor MA

Selama jadi hakim, Nani telah mengadili banyak terdakwa di PT Bandung, PT Makassar, PN Tipikor Jakarta, PN Balikpapan, PN Yogyakarta, PN Bantul dan PN Wonosari.

Adapun selain memilih hakim agung Kamar Perdata, DPR juga telah memilih calon hakim agung untuk Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak.

DPR memilih Cerah Bangun yang menjabat sebagai Direktur Keberatan Banding dan Peraturan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istri Ferdy Sambo Masih Enggan Berikan Keterangan Kepada LPSK

Istri Ferdy Sambo Masih Enggan Berikan Keterangan Kepada LPSK

Nasional
TNI AD Harap Anggota NII yang Masih Aktif Kembali ke Pangkuan NKRI

TNI AD Harap Anggota NII yang Masih Aktif Kembali ke Pangkuan NKRI

Nasional
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat

Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat

Nasional
Airlangga: Politik Primordial Tak Lagi Penting, Lebih Penting Kebersamaan

Airlangga: Politik Primordial Tak Lagi Penting, Lebih Penting Kebersamaan

Nasional
Perjalanan Panjang Kasus Kematian Brigadir J hingga Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan

Perjalanan Panjang Kasus Kematian Brigadir J hingga Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan

Nasional
KemenPPPA: Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS Perlu Perhatikan Wilayah 3T

KemenPPPA: Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS Perlu Perhatikan Wilayah 3T

Nasional
Temui Fraksi PKB, Dewan Pers Soroti Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Temui Fraksi PKB, Dewan Pers Soroti Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
LPSK: Perlindungan untuk Bharada E Segera Diputuskan

LPSK: Perlindungan untuk Bharada E Segera Diputuskan

Nasional
LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis Saat Dimintai Keterangan

LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis Saat Dimintai Keterangan

Nasional
Bareskrim Bongkar Percetakan Uang Palsu di Bandung, 2 Orang Diringkus saat Beraksi

Bareskrim Bongkar Percetakan Uang Palsu di Bandung, 2 Orang Diringkus saat Beraksi

Nasional
5 Juta Bidang Tanah Milik NU Belum Punya Kejelasan, Kementerian ATR/BPN Janji Akan Bantu

5 Juta Bidang Tanah Milik NU Belum Punya Kejelasan, Kementerian ATR/BPN Janji Akan Bantu

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Konflik Rusia-Ukraina Sensitif dan Politis bagi Presidensi G20 Indonesia

Ketua Komisi I Nilai Konflik Rusia-Ukraina Sensitif dan Politis bagi Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK Kerja Sama Percepat Redistribusi TORA dan Pelepasan Kawasan Hutan

Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK Kerja Sama Percepat Redistribusi TORA dan Pelepasan Kawasan Hutan

Nasional
Penetapan Ferdy Sambo Sebagai Tersangka Tak Ganggu Proses Penyelidikan Komnas HAM

Penetapan Ferdy Sambo Sebagai Tersangka Tak Ganggu Proses Penyelidikan Komnas HAM

Nasional
Wapres Kunker ke Kalsel, Buka Pameran 'One Pesantren One Product' hingga Tinjau Posyandu

Wapres Kunker ke Kalsel, Buka Pameran "One Pesantren One Product" hingga Tinjau Posyandu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.