Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia

PERJALANAN Presiden Jokowi akhir Juni 2022, yang diawali dengan menghadiri KTT G7 di Jerman dan kemudian mengunjungi Ukraina dan Rusia merupakan misi menuntaskan cita-cita Indonesia yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, yakni mewujudkan perdamaian dunia.

Misi ini dikategorikan sebagai misi diplomasi tingkat tinggi dan berisiko oleh beberapa pengamat.

Para pengamat mengatakan bahwa berbekal pengalaman mendamaikan Afghanistan yang sempat mengalami konflik antarfaksi di dalamnya, bukan tidak mungkin Indonesia juga bisa mendamaikan Ukraina dan Rusia.

Sejumlah alasan dikemukakan, misalnya, kepemimpinan Indonesia di G20 di mana Rusia menjadi anggotanya dan Indonesia merupakan penentu kebijakan ASEAN soal indopacific.

Tentang alasan Indonesia netral meskipun menjadi salah satu co-inisiator proyek resolusi yang mengecam aksi Rusia di Ukraina, saya serahkan kepada para pembaca.

Menarik sekali membaca aksi berisiko Presiden Jokowi dalam kunjungannya kali ini. Bukan saja berisiko terhadap keamanan delegasi Indonesia yang ikut dalam misi tersebut, tetapi juga berisiko atas hasil atau target yang ingin dicapai oleh Indonesia lewat misi tersebut. Hasilnya bisa apa saja.

Misi ini, menurut Menlu Indonesia Bu Retno Marsudi, salah satunya mewakili kepentingan negara berkembang untuk mengantisipasi krisis pangan akibat konflik Ukraina-Rusia.

Meskipun saya pribadi lebih menganggap konflik ini bukan antara Ukraina dan Rusia saja, melainkan lebih dalam lagi merupakan konflik terbuka antara NATO dengan Rusia di tanah bersejarah bangsa Slavik, yaitu Ukraina.

Pertama, minimnya pemahaman terhadap apa yang sedang terjadi di Ukraina akan berdampak pada masuknya Indonesia dalam jebakan retorika yang dibangun sejak lama oleh negara-negara NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Apa yang sedang terjadi di Ukraina? Proses yang terjadi dalam perspektif Rusia adalah pembebasan Ukraina terhadap paham terlarang dunia yang muncul kembali sejak delapan tahun lalu.

Ada banyak dokumen sejarah yang membuktikan bahwa sejak berakhirnya perang dunia kedua, minimal Inggris dan AS dua kali pernah merencanakan untuk menyerang Uni Soviet yang kini diwarisi oleh Rusia, salah satunya adalah dokumen Juni 1945.

Ada apa delapan tahun lalu di Ukraina? Kudeta kekuasaan dari pemerintahan yang konstitusional oleh kelompok baru yang menamakan dirinya pro-maidan atau kelompok orange and yellow revolution.

Dalam wawancaranya di media televisi AS Victoria Nuland pernah menyatakan bahwa kelompok ini terang-terangan didanai hingga 5 miliar dollar AS dengan misi: Demokratisasi Ukraina.

Proses selanjutnya adalah proses demiliterisasi Ukraina untuk menghindari perang dunia ketiga yang lebih besar skalanya dari perang saat ini.

Bayangkan saja, seandainya Ukraina masih seperti delapan tahun lalu dan kemudian masuk kedalam grup NATO dan NATO menempatkan peluncur rudal termasuk rudal nuklir yang dalam 5 menit diluncurkan bisa menjangkau Moskow. Ini artinya perang dunia ketiga dimulai.

Mengapa? Rusia punya sistem pertahanan udara: dead hand alias dalam bahasa rusia: ??????? ???? (tangan mati) yang dapat secara otomatis tanpa bantuan dari siapapun menganalisa serangan dan membalas serangannya keseluruh penjuru ketika terjadi ini semua.

Tentu saja kita semua menghindari itu, dan itulah yang juga dihindari oleh Rusia dengan cara mendemiliterisasi Ukraina.

Pemahaman inilah yang diperlukan agar bisa menentukan sikap secara netral terhadap konflik Ukraina.

Kedua, konflik atau lebih tepatnya lagi krisis Ukraina ini juga berdampak pada dikenakannya sanksi ekonomi atas Rusia dari negara-negara barat ditambah Singapura dan Jepang.