Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Laurentius Raymond Jr Pardamean Ph.D
Pengamat Politik dan Akademisi di Rusia

Pengamat Politik Internasional, Politik Rusia dan akademisi di Rusia - Alumnus Universitas Persahabatan Bangsa-Bangsa Rusia. Domisili: Moskow

Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia

Kompas.com - 29/06/2022, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Singapura adalah negara terjauh dari semua itu yang ikut ambil bagian dalam menjatuhkan sanksi untuk Rusia.

Tentu kita tahu mengapa Singapura ikut aktif terlibat di sini. Tetapi kemudian, sanksi yang awalnya bertujuan mem-bom atom-kan ekonomi Rusia hingga luluh lantah justru berbalik kepada negara-negara yang menjatuhkannya.

Perusahaan-perusahaan besar yang keluar dari Rusia mulai menuai kerugian karena pasar terbesar mereka di eropa timur hilang.

Belum lagi cerita panjang soal kejatuhan mata uang dollar AS dan euro terhadap Rubel dan tingginya harga gas serta minyak dunia akibat sanksi yang tidak dipersiapkan matang oleh negara-negara tersebut.

Tentu kemudian, pada akhirnya rakyat biasa di negara-negara pemberi sanksi tersebutlah yang merasakan sama seperti rakyat biasa di Rusia yang merasakan kehilangan IKEA, McD, KFC, dst…

Bisa kita lihat setiap hari situasi di eropa barat dan Amerika Serikat semakin buruk ditambah musim dingin yang sebentar lagi akan datang.

Indonesia mungkin tidak terlalu terdampak akibat sanksi ini karena kita tidak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia.

Tetapi Indonesia seperti negara-negara ASEAN lainnya pada akhirnya akan terpengaruh akibat sanksi ini.

Ketiga, krisis pangan dunia. Bahkan beberapa pengamat dunia mengatakan bahwa krisis pangan yang akan terjadi nanti diakibatkan oleh blokade terhadap ekspor gandum Ukraina oleh Rusia.

Apakah demikian? Produksi gandum Ukraina tahun ini ditambah cadangan gandum di Ukraina secara statistik berkisar maksimal 5 persen, kalaupun tidak bisa dikatakan 1 persen dari kebutuhan gandum dunia.

Yang menariknya lagi, ada beberapa tabiat aneh yang dilakukan oleh Uni Eropa dan AS dalam krisis gandum ini.

Pertama, negara-negara eropa barat dan AS meminta Rusia untuk mengirimkan gandum tersebut ke eropa barat.

Kedua dikatakan dalam banyak sumber resmi UE dan AS bahwa gandum Rusia tidak masuk dalam daftar sanksi, tetapi seluruh moda transportasi dari dan yang berbendera Rusia di bawah perusahaan-perusahaan logistik Rusia dilarang masuk ke eropa dan Amerika karena masuk dalam daftar sanksi terbaru edisi keenam.

Bukan hanya itu, produk turunan minyak bumi Rusia, yakni pupuk dan bahan kimia lainnya yang diperlukan untuk lahan pertanian dan perkebunan di manapun di seluruh dunia juga masuk dalam daftar sanksi.

Ini artinya memang benar bahwa mulai pada akhir 2023, akan terjadi krisis pangan di seluruh dunia.

Indonesia pada akhirnya memang akan terpengaruh juga akibat sanksi terhadap gandum, pupuk dan perusahaan logistik Rusia.

Keempat, misi perdamaian Jokowi ke Ukraina lalu ke Rusia semestinya diawali dengan perjalanan ke Moskow, dilanjutkan dengan Kiev, lalu ke forum G7.

Mengapa? Karena informasi yang minim sekali di Indonesia adalah perspektif Rusia.

Begitu banyak sumber dan media propaganda barat di tanah air kita meskipun sumber Rusia mulai bermunculan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com