Ancaman Megawati dan Sederet Kader Banteng yang Berurusan dengan KPK...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengancam akan memecat kadernya jika mereka terlibat kasus korupsi.

Sanksi itu disampaikan Megawati melalui rekaman video yang diputar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto, ketika mengikuti kegiatan pembekalan antikorupsi bagi partai politik (parpol) dalam acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Betapa malunya kalian itu (jika korupsi), seumur hidup di sini tercoreng, anak-istri, kalian enggak kasian? Enggak kasian ya sama turunan?,” kata Mega, Senin (27/6/2022).

“Saya bilang jangan korupsi, masih saja ada korupsi, get out! Keluar kamu daripada merusak partai kita," ujar Mega.

Lewat video tersebut, juga dijelaskan sejumlah program yang dibentuk dan telah dijalankan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Baca juga: Megawati: Siapa yang Korupsi, Pecat, Keluarkan dari PDI Perjuangan!

Misalnya, program pendidikan politik yang dibuat untuk melahirkan negarawan dengan standar moral dan etika yang baik.

Dalam program itu, setiap calon pengurus partai, kepala daerah, dan anggota legislatif wajib mengikuti psikotes dan sekolah partai.

Selain itu, ada juga program pembangunan integritas yang dibuat di dalam sistem peraturan partai.

"Di antaranya kewajiban pimpinan partai melaporkan kekayaan partai kepada ketua umum, sanksi pemecatan bagi anggota dan kader partai yang tertangkap tangan KPK," jelas video tersebut.

Dalam video juga disebutkan bahwa setiap kader partai berlambang kepala banteng yang berstatus tersangka korupsi, tidak bisa dicalonkan sebagai calon kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota legislatif.

"Siapa berbuat itu (korupsi), pecat! Keluarkan dia dari PDI Perjuangan!" ucap Mega menambahkan dalam video tersebut.

Baca juga: Blunder Partai Wong Cilik: Megawati di Antara Minyak Goreng, Tukang Bakso, dan Kecerobohan Komunikasi Politik

Sederet kader yang ditangkap KPK

Meskipun sanksi tegas telah diperingatkan ketua umum, nyatanya tidak sedikit kader PDIP yang pernah tertangkap oleh KPK.

Bahkan, lembaga antikorupsi itu telah menangkap bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR  hingga menteri yang berasal dari partai berlambang banteng tersebut.

Terkini, KPK tengah memproses hukum mantan bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti lantaran terlibat kasus dugaan korupsi pengurusan dana insentif daerah (DID) tahun 2018.

Berikut nama-nama kader PDIP yang tertangkap KPK:

Sri Hartini

Sri Hartini merupakan mantan Bupati Klaten ini terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sri Hartini kini telah dipecat PDI Perjuangan.

Wenny Bukamo

Wenny merupakan mantan Bupati Banggai Laut yang ditangkap KPK lantaran kasus suap terkait proyek di Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2020. 

Baca juga: Ganjar Pranowo di antara Megawati dan Surya Paloh Menuju Pilpres 2024...

Ajay M. Priatna

Ajay merupakan Wali Kota Cimahi yang ditangkap KPK terkait suap proyek pengadaan pembangunan rumah sakit di kota Cimahi. Ajay telah dipecat sebagai kader PDI-P setelah kedapatan terlibat kasus ini.

Muhammad Samanhudi Anwar

Samanhudi Anwar merupakan Wali Kota Blitar yang terjerat kasus korupsi proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar. Anwar pun telah dipecat PDI-P.

Nurdin Abdullah

Nurdin merupakan Gubernur Sulawesi Selatan yang ditangkap KPK terkait kasus suap serta gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Ketika ditangkap, saat itu Hasto menyatakan bahwa PDI-P siap memberikan bantuan advokasi.

Andreau Misanta Pribadi

Andreau merupakan Staf Ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terjerat suap ekspor benih lobster. Andreau diketahui pernah menjadi anggota PDI-P namun tidak aktif lagi di partai setelah gagal mencalonkan diri sebagai caleg pada 2019 lalu.

Baca juga: Puan Sebut Megawati Pantau Kondisi Tjahjo Kumolo yang Dirawat di RS

Juliari Batubara

Juliari merupakan mantan Menteri Sosial (Mensos) yang tersandung kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Hingga kini Juliari belum dipecat PDI Perjuangan.

Harun Masiku

Harun merupakan politisi PDI-P yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dan telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Harun hingga kini masih buron.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyatakan bahwa keanggotaan Harun telah dicabut oleh partai.