Politikus PKS Sebut Beli Minyak Goreng Curah Mestinya Cukup Pakai NIK

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR Amin AK menilai, aplikasi PeduliLindungi tidak seharusnya menjadi syarat untuk pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR). 

Sebab, para penerima subsidi tersebut merupakan kelompok masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro yang belum tentu memiliki aplikasi tersebut.

Amin pun menyarankan agar cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pembelian MGCR.

“Jangankan menggunakan aplikasi PeduliLindungi, sebagian dari mereka bahkan tidak memiliki smartphone,” kata Amin kepada wartawan, Senin (27/6/2022) malam.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun berpendapat, penggunaan aplikasi PeduliLindungi juga terkesan mengaitkan syarat penerima subsidi dengan kewajiban vaksinasi.

Baca juga: Beli Minyak Goreng Curah Pakai Aplikasi PeduliLindungi dan NIK, Begini Respons Pedagang dan Pembeli

Padahal, semua kelompok masyarakat menengah bawah dan pelaku usaha mikro berhak menikmati subsidi minyak goreng curah, tanpa kecuali.

“Kalau menunjukkan KTP atau NIK saya setuju, agar distribusi tepat sasaran dan penyalurannya tidak diselewengkan,” ujar Amin.

Ia juga mengusulkan agar distribusi dilakukan secara tertutup, yakni tidak langsung ke pasar tetapi melalui distributor yang sudah ditunjuk dan terverifikasi.

"Sehingga bisa dilakukan deteksi dini jika terjadi penyelewengan distribusi ke pihak yang tidak berhak," kata Amin.

Di samping itu, ia mendorong pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data agar databasenya akurat.