Anggota DPR Sebut RUU KIA Wajibkan Tempat Kerja Siapkan "Daycare"

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi DPR Luluk Nur Hamidah menyebutkan, Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) mewajibkan fasilitas umum dan tempat kerja menyiapkan tempat penitipan anak atau daycare hingga ruang laktasi.

"Fasilitas sarana dan prasana (sarpras) yang harus disediakan seperti tersedianya daycare, ruang bermain, dan ruang laktasi yang wajib dipenuhi oleh pihak manapun, khususnya pengelola sarpras umum ataupun di tempat kerja,” kata Luluk dalam siaran pers, Senin (27/6/2022).

Ia menjelaskan, kewajiban menyediakan daycare, ruang bermain, hingga ruang Laktasi tertuang dalam Pasal 22 dan 23 draf RUU KIA.

Baca juga: RUU KIA, Cuti Melahirkan 6 Bulan, serta Respons Pengusaha dan DPR

Pada Pasal 22 disebutkan bahwa penyedia atau pengelola fasilitas dan sarana prasarana umum harus memberikan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum bagi bu dan anak.

Pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas dan sarana prasarana umum bagi ibu dan anak tersebut meliputi dukungan fasilitas di tempat kerja, tempat umum, dan alat transportasi umum.

Dukungan fasilitas yang dimaksud ada dalam Pasal 22 Ayat (3) RUU KIA berupa penyediaan ruang laktasi, penyediaan ruang perawatan anak, tempat penitipan anak, hingga tempat bermain anak.

Lalu, Pasal 23 RUU KIA mengatur pemberian pembinaan dan/atau sanksi administratif bagi penyedia atau pengelola fasilitas umum yang tidak melaksanakan ketentuan di atas.

Baca juga: Puan Sebut RUU KIA Akan Disahkan sebagai Inisiatif DPR 30 Juni 2022

“Daycare di tempat kerja tidak dapat kita anggap perkara sederhana jika paham manfaatnya. Daycare ini sekaligus menjamin ibu atau orangtua tetap dapat bekerja secara produktif, tenang, nyaman, bahkan memberikan ASI lebih dari 6 bulan,” kata Luluk.

“Dan yang pasti, kebutuhan atau hak anak juga tetap dapat terpenuhi. Terutama dalam hal pemantauan perkembangan, dan juga kesehatan mental anak di masa yang akan datang,” imbuh dia.

Luluk menegaskan, negara harus dapat memastikan agar ibu punya kesempatan terbaik dalam memberikan ASI sekaligus memantau perkembangan mental, fisik, psikis, dan sosial anak di usia awal.

Ia menyebutkan, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan inisiasi penambahan cuti melahirkan bagi ibu pekerja dari 3 bulan menjadi 6 bulan.

Baca juga: Komnas Perempuan Ungkap Potensi Domestikasi Perempuan dalam RUU KIA

Selain itu, kata Luluk, dengan penyediaan fasilitas serta sarana dan prasadana seperti ruang laktasi hingga daycare di tempat kerja.

“Negara harus menjamin bahwa kebijakan ini harus diambil jika tidak ingin rugi di masa-masa mendatang,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyebut RUU KIA akan disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR pada rapat paripurna DPR terdekat, Kamis (30/6/2022).

“Badan musyawarah (Bamus) DPR sudah menyepakati RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA akan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna terdekat,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (24/6/2022).

Baca juga: Komnas Perempuan Dorong RUU KIA Atur Hak Keibuan bagi Buruh Perempuan di Sektor Informal

Ketua DPP PDI-P itu mengatakan, RUU KIA sangat penting untuk mengatur percepatan mewujudkan kesejahteraan keluarga, terutama ibu yang melahirkan.

Sebab, menurut Puan, seorang ibu akan melahirkan generasi penerus bangsa. Untuk itu RUU KIA penting untuk kesejahteraan anak sebagai pewaris dan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Puan, kesejahteraan keluarga menjadi jaminan dalam menciptakan manusia unggul guna mencapai Indonesia Emas 2045.

“Sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memajukan SDM bangsanya lewat kesejahteraan keluarga tiap-tiap rakyatnya,” tutur dia.