Kompas.com - 24/06/2022, 19:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memerintahkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat melakukan pengawasan terhadap jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Perintah ini tercantum pada Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2022, yang merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Dilansir dari siaran pers KemenpanRB, pada SE tersebut disampaikan bahwa PPK diminta agar melakukan pengawasan terhadap ketentuan jam kerja ASN di lingkungan instansi masing-masing.

PPK juga diminta meningkatkan kepatuhan ASN dalam menaati ketentuan jam kerja.

Baca juga: Aturan Jam Kerja ASN dan Sanksi bagi yang Melanggar

Kemudian, bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun akan diberikan hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Selain itu, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS juga diberikan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja.

Hal tersebut tertuang pada Pasal 11 ayat (2) huruf d angka (3) dan angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Adapun tujuan pemberian sanksi tersebut sebagai upaya pencegahan pelanggaran tidak masuk kerja yang lebih berat.

Serta agar ada percepatan pembinaan PNS yang melanggar ketentuan masuk kerja di lingkungannya.

Dalam SE Nomor 16 Tahun 2022 itu pun dijelaskan bahwa PPK perlu membangun sistem pengawasan terhadap kehadiran pegawai dengan lebih cepat dan akurat sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Baca juga: PNS Bolos Kerja 10 Hari Bisa Diberhentikan, Ini Aturan Terbarunya!

SE yang sama juga menjelaskan bahwa jumlah jam kerja efektif bagi instansi pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja memenuhi minimal 37,5 jam per minggu.

Untuk itu PPK diharapkan melakukan pengawasan terhadap ASN agar menaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menjamin tercapainya kinerja individu dan organisasi.

SE ini ditujukan bagi Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, Kepala BIN, Kepala LPNK, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Kesekretariatan Lembaga Non-Struktural, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Koordinasi dengan Kejagung Terkait Pemeriksaan Surya Darmadi

KPK Koordinasi dengan Kejagung Terkait Pemeriksaan Surya Darmadi

Nasional
Dewan Pers Serahkan DIM RKUHP Ke Fraksi PPP, Arsul Sani: Wajib Dibahas di DPR

Dewan Pers Serahkan DIM RKUHP Ke Fraksi PPP, Arsul Sani: Wajib Dibahas di DPR

Nasional
Terima 4 Bintang Kehormatan Utama, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Terima 4 Bintang Kehormatan Utama, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
Rencana Pemeriksaan Istri Ferdy Sambo, LPSK Nyatakan Bisa Jadi Saksi Kunci tapi Butuh Layanan Psikologis

Rencana Pemeriksaan Istri Ferdy Sambo, LPSK Nyatakan Bisa Jadi Saksi Kunci tapi Butuh Layanan Psikologis

Nasional
Megawati dan Langkah Politiknya sebagai 'Queen Maker' Jelang Pilpres 2024

Megawati dan Langkah Politiknya sebagai "Queen Maker" Jelang Pilpres 2024

Nasional
Jokowi dan Puan Bakal Hadiri Rapat Pembukaan Sidang DPR Tahun 2022-2023 Hari Ini

Jokowi dan Puan Bakal Hadiri Rapat Pembukaan Sidang DPR Tahun 2022-2023 Hari Ini

Nasional
Ekonomi RI Tumbuh 5,44 Persen, KSP: Didorong Industri Pengolahan

Ekonomi RI Tumbuh 5,44 Persen, KSP: Didorong Industri Pengolahan

Nasional
Prabowo Terima 4 Bintang Kehormatan dari Panglima TNI dan 3 Kepala Staf Angkatan

Prabowo Terima 4 Bintang Kehormatan dari Panglima TNI dan 3 Kepala Staf Angkatan

Nasional
Sekali Merengkuh Dayung ala Prabowo: Puji Jokowi, Rebut Hati Para Loyalisnya

Sekali Merengkuh Dayung ala Prabowo: Puji Jokowi, Rebut Hati Para Loyalisnya

Nasional
Giliran Istri Ferdy Sambo Dibidik di Kasus Pembunuhan Brigadir J...

Giliran Istri Ferdy Sambo Dibidik di Kasus Pembunuhan Brigadir J...

Nasional
Simak Pidato Kenegaraan Jokowi di DPR Hari Ini, Dimulai Pukul 10.00 WIB

Simak Pidato Kenegaraan Jokowi di DPR Hari Ini, Dimulai Pukul 10.00 WIB

Nasional
Berebut 'Restu' Jokowi Menuju Pemilu Presiden 2024...

Berebut "Restu" Jokowi Menuju Pemilu Presiden 2024...

Nasional
[POPULER NASIONAL] 24 Parpol Lolos ke Verifikasi Peserta Pemilu | Misteri Peristiwa antara Brigadir J dan Istri Sambo

[POPULER NASIONAL] 24 Parpol Lolos ke Verifikasi Peserta Pemilu | Misteri Peristiwa antara Brigadir J dan Istri Sambo

Nasional
5 Fakta Kepulangan Surya Darmadi, Tersangka Megakorupsi Rp 78 T

5 Fakta Kepulangan Surya Darmadi, Tersangka Megakorupsi Rp 78 T

Nasional
Beda Polisi Militer dan Polisi Biasa

Beda Polisi Militer dan Polisi Biasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.