Sanksi bagi PNS yang Melakukan Pungli

KOMPAS.com – Sebagai aparatur sipil negara, PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab.

Tak hanya itu, PNS juga harus menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Hal-hal yang menjadi kewajiban seorang PNS ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tak hanya kewajiban, peraturan ini juga memuat larangan-larangan bagi PNS.

Baca juga: Bolehkah PNS Mengritik Pemerintah?

Larangan bagi PNS melakukan pungli

Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021, PNS wajib menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya, kecuali penghasilan atau gaji.

PNS dilarang untuk menyalahgunakan wewenang dan melakukan pungutan liar atau pungli kepada pihak manapun, termasuk pada masyarakat yang dilayani.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf g yang berbunyi,

”PNS dilarang: ... g. melakukan pungutan di luar ketentuan.”

Pungutan di luar ketentuan yang dimaksud adalah pengenaan biaya yang tidak seharusnya atau penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, baik dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Selain itu, PNS juga dilarang untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.

Baca juga: Bolehkah PNS Mengundurkan Diri?

Ancaman hukuman bagi PNS yang melakukan pungli

PNS yang melakukan pungli akan dikenakan sanksi jika terbukti berdasarkan penyelidikan dan bukti-bukti yang ada.

Sanksi yang akan dijatuhkan meliputi hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Pemecatan merupakan sanksi terberat bagi PNS yang melakukan pungli.

Jenis hukuman disiplin sedang yang akan dijatuhkan terdiri atas:

• pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama enam bulan;
• pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama sembilan bulan; atau
• pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan.

Sementara itu, jenis hukuman disiplin berat meliputi:

• penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
• pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan
• pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Sanksi pemecatan atau pemberhentian ini menjadi sanksi paling berat yang akan dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pungli.

Referensi:

• Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil