Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Sebut Nasdem Bisa Saja Koalisi dengan PKS-Demokrat, Jadi Ada 3 Capres 2024

Kompas.com - 24/06/2022, 12:36 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh memprediksi ada tiga poros koalisi partai politik (parpol) yang terbentuk di Pilpres 2024.

Menurut Surya Paloh, akan ada 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bertarung.

"Saya pikir tiga calon. Mungkin tiga poros lah, gitu," ujar Paloh dalam program Satu Meja, dilansir siaran YouTube Kompas TV, Jumat (24/6/2022).

Paloh menjelaskan, partai politik tidak bisa bergerak sendiri di kontestasi Pemilu 2024.

Baca juga: Paloh Sebut Nasdem Belum Bergerak Jajaki Koalisi dengan PDI-P

Dia pun menanggapi isu bahwa Nasdem akan membentuk koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat.

"Kemungkinan ke arah situ (Nasdem koalisi dengan PKS-Demokrat) bisa saja," ucapnya.

"Tapi jelas apapun poros yang dimiliki oleh Nasdem ini, Nasdem amat menyadari membangun bangsa ini tidak bisa hanya milik satu kelompok dan sendiri," tutur Paloh.

Lebih lanjut, Paloh menyebut perlu ada kerja sama antar partai, sehingga koalisi diperlukan dalam ajang seperti pemilu.

Terlebih, kata Paloh, masalah yang dihadapi Indonesia semakin kompleks.

Baca juga: Paloh Ungkap Syarat bagi Ganjar, Jenderal Andika, dan Anies jika Ingin Maju Capres

"Karena begitu kompleksnya tantangan bangsa ini. Itu harus kita sadari," imbuhnya.

Untuk diketahui, Nasdem bertemu dengan PKS dan Demokrat usai mengadakan rapat kerja nasional (rakernas).

PKS berkunjung ke Nasdem Tower, Jakarta, pada Rabu (22/6/2022). Sementara Nasdem berkunjung ke tempat yang sama satu hari setelahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com