Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Upayakan Gencatan Senjata dalam Lawatan ke Rusia-Ukraina

Kompas.com - 23/06/2022, 21:02 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengupayakan membuat kesepakatan gencatan senjata dalam rencana lawatan ke Ukraina dan Rusia dalam waktu dekat.

Menurut Hikmahanto, mendorong kedua negara yang tengah bertikai itu untuk melakukan gencatan lebih penting untuk mencegah tragedi kemanusiaan dan ancaman pangan di dunia yang bisa terjadi jika peperangan terus berlanjut.

"Rencana kunjungan Presiden ke Kiev dan Moskow akan lebih maksimal bila mengupayakan gencatan senjata dan pengakhiran tragedi kemanusiaan akibat konflik bersenjata, bukan penuntasan konflik," ujar Hikmahanto dalam keterangan pers yang diterima pada Kamis (23/6/2022).

Menurut Hikmahanto, Presiden Jokowi tidak perlu mengupayakan perdamaian yang bertujuan untuk menyelesaikan akar masalah terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina.

Baca juga: 39 Paspampres Siap Kawal Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia

Sebab, lanjut Hikmahanto, Indonesia tidak berada di kawasan dan tidak memiliki berbagai sumber daya yang dibutuhkan.

"Kemungkinan berhasilnya misi untuk menciptakan gencatan senjata dan pengakhiran tragedi kemanusiaan sangat besar daripada mendamaikan kedua negara," ucap Hikmahanto yang juga merupakan Rektor Universitas Jenderal A. Yani.

Selain itu, lanjut Hikmahanto, Presiden Jokowi diharapkan bisa melakukan gencatan senjata karena konflik bersenjata di Ukraina sudah berlangsung sejak 2014. Saat itu pemberontakan meletus di wilayah timur Ukraina, dan Rusia menduduki Krimea sampai saat ini.

Apalagi saat ini tidak ada satu negara yang sedang melakukan upaya agar terciptanya gencatan senjata, kecuali Indonesia.

Di sisi lain, kata Hikmahanto, saat Turki dan Israel mengupayakan gencatan senjata di masa awal peperangan antara Rusia dan Ukraina terjadi, kedua belah pihak masih memiliki berbagai sumber daya untuk saling melakukan serangan.

Baca juga: Amankan Jokowi di Ukraina dan Rusia, Paspampres Siapkan Helm, Rompi, hingga Senjata Laras Panjang

Karena perang antara Rusia dan Ukraina berkepanjangan maka juga ikut berdampak kepada hal lain.

Rusia sebagai negara yang melakukan serangan juga menanggung kerugian. Bahkan rakyat Rusia juga mempertanyakan keuntungan apa yang diperoleh dalam peperangan dengan Ukraina.

Kondisi yang sama juga dialami oleh Ukraina. Peperangan di kawasan itu juga turut mengancam ketersediaan pangan dunia.

Sebab, Ukraina dan Rusia adalah eksportir gandum besar di dunia.

"Sehingga keberadaan Indonesia dibutuhkan untuk menyelamatkan muka Rusia bila hendak menghentikan serangan," ujar Hikmahanto.

Demikian pula Ukraina yang menderita tragedi kemanusiaan akibat perang yang relatif lama.

Baca juga: Jokowi akan Jadi Pemimpin Asia Pertama yang Kunjungi Ukraina dan Rusia

Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Presiden Jokowi akan mengunjungi Kiev, Ukraina; dan Moskwa, Rusia.

Sebelum mengunjungi Ukraina dan Rusia, Jokowi akan mengunjungi Jerman dalam rangka memenuhi undangan Jerman selaku Ketua G7 untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7. Pertemuan tersebut akan berlangsung di Elmau, Jerman, pada 26-27 Juni 2022.

Presiden diagendakan akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Di dalam kunjungan ke Kiev dan Moskwa, tentunya Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Presiden Zelenskyy dan Presiden Putin,” tutur Retno, dilansir dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (23/6/2022).

Menlu menyampaikan, kunjungan ke dua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Namun, sebagai Presiden G20, Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi.

“Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai Presiden G20 dan satu satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi, tidak memilih untuk diam,” jelas Retno.

Baca juga: Hasto: Kalau Presiden Bolak-balik Kunjungan ke Ukraina-Rusia, PDI-P Dukung

Retno mengungkapkan, kunjungan Kepala Negara ke dua negara ini adalah wujud kepedulian terhadap isu kemanusiaan serta semangat untuk terus mendorong perdamaian.

Dalam lawatan itu Presiden Jokowi bakal dikawal oleh 39 personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Jumlah tersebut terdiri atas 19 orang Paspampres yang melekat dengan presiden, 10 orang tim penyelamatan (matan) dan 10 orang tim advance (pendahulu). Mereka terdiri dari berbagai kesatuan, yakni Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI AL, dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat/Paskhas) TNI AU.

Menurut Komandan Paspampres Mayjen Tri Budi Utomo, pihaknya menyiapkan helm, rompi, hingga senjata laras panjang untuk mendukung pengamanan itu. Pihak Ukraina, sebutnya, telah memberikan keleluasaan kepada Paspampres untuk membawa perlengkapan yang diperlukan.

Baca juga: Media Rusia soal Rencana Pertemuan Jokowi-Putin: Kunjungan Sangat Penting

Tri mengatakan, sejauh ini kondisi keamanan di Ukraina cukup aman meski serangan masih terjadi wilayah Donetsk. Untuk diketahui, jarak antara wilayah Donetsk ke Kiev, ibu kota Ukraina, yang akan menjadi lokasi kunjungan Jokowi sekitar 380 kilometer.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Dani Prabowo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com