Salin Artikel

Jokowi Diminta Upayakan Gencatan Senjata dalam Lawatan ke Rusia-Ukraina

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengupayakan membuat kesepakatan gencatan senjata dalam rencana lawatan ke Ukraina dan Rusia dalam waktu dekat.

Menurut Hikmahanto, mendorong kedua negara yang tengah bertikai itu untuk melakukan gencatan lebih penting untuk mencegah tragedi kemanusiaan dan ancaman pangan di dunia yang bisa terjadi jika peperangan terus berlanjut.

"Rencana kunjungan Presiden ke Kiev dan Moskow akan lebih maksimal bila mengupayakan gencatan senjata dan pengakhiran tragedi kemanusiaan akibat konflik bersenjata, bukan penuntasan konflik," ujar Hikmahanto dalam keterangan pers yang diterima pada Kamis (23/6/2022).

Menurut Hikmahanto, Presiden Jokowi tidak perlu mengupayakan perdamaian yang bertujuan untuk menyelesaikan akar masalah terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina.

Sebab, lanjut Hikmahanto, Indonesia tidak berada di kawasan dan tidak memiliki berbagai sumber daya yang dibutuhkan.

"Kemungkinan berhasilnya misi untuk menciptakan gencatan senjata dan pengakhiran tragedi kemanusiaan sangat besar daripada mendamaikan kedua negara," ucap Hikmahanto yang juga merupakan Rektor Universitas Jenderal A. Yani.

Selain itu, lanjut Hikmahanto, Presiden Jokowi diharapkan bisa melakukan gencatan senjata karena konflik bersenjata di Ukraina sudah berlangsung sejak 2014. Saat itu pemberontakan meletus di wilayah timur Ukraina, dan Rusia menduduki Krimea sampai saat ini.

Apalagi saat ini tidak ada satu negara yang sedang melakukan upaya agar terciptanya gencatan senjata, kecuali Indonesia.

Di sisi lain, kata Hikmahanto, saat Turki dan Israel mengupayakan gencatan senjata di masa awal peperangan antara Rusia dan Ukraina terjadi, kedua belah pihak masih memiliki berbagai sumber daya untuk saling melakukan serangan.

Karena perang antara Rusia dan Ukraina berkepanjangan maka juga ikut berdampak kepada hal lain.

Rusia sebagai negara yang melakukan serangan juga menanggung kerugian. Bahkan rakyat Rusia juga mempertanyakan keuntungan apa yang diperoleh dalam peperangan dengan Ukraina.

Kondisi yang sama juga dialami oleh Ukraina. Peperangan di kawasan itu juga turut mengancam ketersediaan pangan dunia.

Sebab, Ukraina dan Rusia adalah eksportir gandum besar di dunia.

"Sehingga keberadaan Indonesia dibutuhkan untuk menyelamatkan muka Rusia bila hendak menghentikan serangan," ujar Hikmahanto.

Demikian pula Ukraina yang menderita tragedi kemanusiaan akibat perang yang relatif lama.

Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Presiden Jokowi akan mengunjungi Kiev, Ukraina; dan Moskwa, Rusia.

Sebelum mengunjungi Ukraina dan Rusia, Jokowi akan mengunjungi Jerman dalam rangka memenuhi undangan Jerman selaku Ketua G7 untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7. Pertemuan tersebut akan berlangsung di Elmau, Jerman, pada 26-27 Juni 2022.

Presiden diagendakan akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Di dalam kunjungan ke Kiev dan Moskwa, tentunya Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Presiden Zelenskyy dan Presiden Putin,” tutur Retno, dilansir dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (23/6/2022).

Menlu menyampaikan, kunjungan ke dua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Namun, sebagai Presiden G20, Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi.

“Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai Presiden G20 dan satu satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi, tidak memilih untuk diam,” jelas Retno.

Retno mengungkapkan, kunjungan Kepala Negara ke dua negara ini adalah wujud kepedulian terhadap isu kemanusiaan serta semangat untuk terus mendorong perdamaian.

Dalam lawatan itu Presiden Jokowi bakal dikawal oleh 39 personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Jumlah tersebut terdiri atas 19 orang Paspampres yang melekat dengan presiden, 10 orang tim penyelamatan (matan) dan 10 orang tim advance (pendahulu). Mereka terdiri dari berbagai kesatuan, yakni Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI AL, dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat/Paskhas) TNI AU.

Menurut Komandan Paspampres Mayjen Tri Budi Utomo, pihaknya menyiapkan helm, rompi, hingga senjata laras panjang untuk mendukung pengamanan itu. Pihak Ukraina, sebutnya, telah memberikan keleluasaan kepada Paspampres untuk membawa perlengkapan yang diperlukan.

Tri mengatakan, sejauh ini kondisi keamanan di Ukraina cukup aman meski serangan masih terjadi wilayah Donetsk. Untuk diketahui, jarak antara wilayah Donetsk ke Kiev, ibu kota Ukraina, yang akan menjadi lokasi kunjungan Jokowi sekitar 380 kilometer.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Dani Prabowo)

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/23/21020081/jokowi-diminta-upayakan-gencatan-senjata-dalam-lawatan-ke-rusia-ukraina

Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke