Klaim PKB soal Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Gerindra yang Masih Malu-malu

Lebih lanjut, Muzani menegaskan, Prabowo bakal menjadi capres dari Gerindra.

"Prabowo Presiden," imbuhnya.

Banyak pertimbangan

Melihat ini, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, Gerindra dan PKB sangat mungkin berkoalisi.

Memang, kedua partai memiliki perbedaan besar dalam platform dan visi kebangsaan selama Pilpres 2014 dan 2019.

Gerindra menikmati dukungan sayap Islam konservatif, sedangkan PKB mengonsolidasikan sayap Islam moderat berbasis Nahdliyin.

"Tapi, dengan agenda kepentingan yang didasarkan pada kalkulasi pragmatis, keduanya bisa menutupi perbedaan itu untuk bersama-sama menuju Pilpres 2024," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (22/6/2022).

Baca juga: Ditanya Kans PDI-P Merapat Ke PKB-Gerindra, Puan: Mungkin Saja

Menurut Umam, gabungan Gerindra dan PKB bisa langsung mencapai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang mensyaratkan partai politik atau gabungannya memiliki 20 persen kursi dari jumlah total kursi di DPR untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Jika kedua partai berkongsi di pilpres, kata Umam, maka hilangnya basis pemilih Islam pada figur Prabowo bisa digantikan oleh dukungan suara Nahdliyin yang dikonsolidasikan oleh PKB.

"Artinya, ada trade off di sana," ucapnya.

"Dengan demikian, bergabungnya Gerindra-PKB bisa mewadahi agenda politik Prabowo dan Muhaimin untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 mendatang," tuturnya.

Kendati demikian, koalisi Gerindra dan PKB hingga kini memang masih terkesan alot.

Menurut Umam, ini karena Gerindra masih mempertimbangkan banyak hal sebelum benar-benar melabuhkan kerja sama dengan PKB. Salah satu yang dipertimbangkan ialah terkikisnya massa PKB dari kalangan Nahdliyin.

Sebagaimana diketahui, hubungan Muhaimin dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belakangan disinyalir renggang.

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa organisasi yang ia pimpin tak boleh jadi alat politik PKB.

Padahal, selama ini, basis massa PKB mayoritas dari kalangan Nahdliyin.