Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompasianer Yon Bayu

Blogger Kompasiana bernama Yon Bayu adalah seorang yang berprofesi sebagai Penulis. Kompasiana sendiri merupakan platform opini yang berdiri sejak tahun 2008. Siapapun bisa membuat dan menayangkan kontennya di Kompasiana.

Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan dan Kepentingan Politik PAN

Kompas.com - 22/06/2022, 11:49 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PENANTIAN panjang Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir manis. Benarkah posisinya akan memberi keuntungan elektoral bagi PAN?

Keputusan bergabung dengan koalisi pemerintah secara resmi dideklarasikan pada Rakernas PAN, 31 Agustus 2021, setelah seminggu sebelumnya Zulhas bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara.

Tujuan masuk ke Istana adalah dalam rangka membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negera seperti dinyatakan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi.

Rencana masuknya PAN yang tidak berkeringat di Pilpres 2019, sempat memercik gesekan pendapat di antara partai koalisi pemerintah meski pada akhirnya semua sepakat pengisian kursi kabinet hak prerogatif presiden.

Sepakat bahwa presiden membutuhkan tambahan kekuatan politik untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan yang semakin kompleks di bawah bayang-bayang resesi global, ambruknya perekonomian sejumlah negara sepeti disampaikan Presiden Jokowi, serta keharusan menuntaskan proyek-proyek besar, terutama pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Namun ketika dilantik pada Rabu (15/6/2022), kita dibuat tercengang mengetahui jabatan yang diberikan kepada Zulhas: Menteri Perdagangan, dengan tugas khusus mengurusi ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng.

Sebab dari menteri pada kabinet yang menonjolkan kepentingan politis, sulit diharap lahir kebijakan-kebijakan yang bebas dari kepentingan politik.

Oleh karenanya sulit, sekadar tidak mengatakan mustahil, berharap Zulhas akan mampu mengemban tugas yang diberikan.

Pertama, ibarat kanker, sengkarut minyak goreng sudah pada tahap stadium empat (metastasis). Butuh keajaiban untuk bisa mengembalikan pada tata niaga semula, apalagi harganya.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, dari pemberlakuan domestic obligation market (DMO) hingga larangan ekspor crude palm oil (CPO), nyatanya mentah.

Bahkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, menteri andalan Jokowi untuk menuntaskan segala urusan, juga gagal menstabilkan harga minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram.

Sangat sulit bagi pengusaha sawit untuk mematuhi HET minyak goreng curah setelah keberhasilannya memaksa pemerintah melepas HET minyak goreng kemasan dan menyerahkan harganya sesuai kehendak pasar (pengusaha).

Perubahan harga minyak goreng kemasan dari HET Rp 14.000 per liter menjadi di kisaran Rp 24.000 per liter, bukan hanya membebani rakyat secara telak, tetapi sekaligus menandai hilangnya marwah pemerintah di hadapan pengusaha.

Fungsi pemerintah sebagai regulator, dan juga wasit, yang menjamin ketersediaan bahan pangan dengan harga kompetitif dan adil yang dirumuskan melalui penerbitan HET, yang menjamin tidak ada pihak-pihak yang secara semena-mena mengeksploitasi rakyat atas nama bisnis, gagal total.

Pemberlakuan larangan CPO yang hanya berumur sekitar dua minggu padahal tujuan belum tercapai di mana harga belum sesuai HET, karena adanya pihak lain (petani sawit) yang mengeluh, jelas menggambarkan keragu-raguan, kurang matang, dalam mengambil kebijakan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com