Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan dan Kepentingan Politik PAN

Dengan kondisi demikian, apa modal Zulhas untuk menekan pengusaha sawit agar mau menurunkan harga minyak goreng kemasan dan mematuhi HET untuk minyak goreng curah?

Zulhas bahkan butuh waktu untuk mempelajari masalahnya, sementara cengkeraman pengusaha dalam menentukan distribusi dan harga sudah semakin kuat.

Pembentukan crisis center, task force, dan hotline, cukup membuat dahi kita berkerut karena masalah saat ini sudah terpetakan dengan sangat jelas. Penyakitnya sudah diketahui, tinggal dieksekusi secara tegas dan sungguh-sungguh.

Kedua, langkah Zulhas untuk membenahi persoalan minyak goreng, andai pun ada, tidak akan dapat dijalankan dengan mudah karena beban politik yang disandangnya.

Lawan-lawan politiknya tidak akan membiarkan Zulhas (baca: PAN) mendulang keuntungan elektoral dari persoalan minyak goreng. Terlebih jika dalam menjalankan kebijakan- yang belum tentu tepat, memanfaatkan jaringan partai.

Bukan rahasia lagi, di mana orang partai duduk dalam kabinet, maka pelaksanaan program yang bersinggungan dengan masyarakat luas akan didominasi kader-kadernya dengan berbagai jubah, semisal pendampingan.

Ketiga, memasuki tahun politik, di mana semua partai membutuhkan biaya besar untuk kampanye, maka setiap kesempatan akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapat feedback yang dapat melumasi mesin partai.

Melihat kasus korupsi di Kementerian Perdagangan yang melibatkan sejumlah pengusaha sawit, tidak sulit untuk meyakini kemungkinan hal serupa bakal terjadi dalam kemasan berbeda.

Namun andai benar demikian, hal itu tidak akan memberikan keuntungan elektoral bagi PAN. Hasil survei Litbang Kompas terkait elektabilitas partai yang menempatkan PAN bersama PPP, di mana keduanya kini menjadi partai pemerintah, di posisi terbawah, bukan mustahil benar-benar terjadi.

Bahkan andai Zulhas mampu menangani sengkarut minyak goreng, dalam artian mengembalikan minyak goreng kemasan pada harga yang wajar, dan harga minyak goreng curah sesuai HET, belum tentu mengangkat PAN dari zona degradasi.

Pemilih PAN berada pada satu ceruk yang spesifik dan secara kebetulan tidak sedang berada dalam satu barisan dengan pemerintah sekalipun ada klaim seluruh DPW dan DPD mendukung keputusan bergabung dengan pemerintah.

Keberhasilan Zulhas akan dibaca sebagai keberhasilan pemerintah yang tentunya bukan “kabar baik” bagi mereka.

Alih-alih memikirkan bagaimana menjawab tugas yang diberikan Presiden Jokowi, Zulhas akan lebih disibukan dengan urusan elektabilitas PAN.

Keheranan Jokowi tentang negeri yang memiliki ladang sawit terluas dan penghasil CPO terbesar di dunia, namun rakyatnya harus membeli minyak goreng sesuai harga pasaran internasional, akan berhenti hanya pada titik itu.