Kompas.com - 22/06/2022, 08:53 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah usai.

Selepas rapat yang digelar di Hotel Grand Sahid, Jakarta pada 20-21 Juni itu, elite PKS memberikan keterangan pers mengenai hasil rapimnas kepada awak media.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan, salah satu hasil rapat yakni PKS bakal membentuk poros baru atau poros ketiga dengan partai politik lain melalui koalisi.

“PKS akan terus membangun komunikasi secara intensif dengan partai politik lain sebagai upaya membentuk poros baru atau poros alternatif,” ujar Syaikhu dalam konferensi pers, Selasa (21/6/2022).

Baca juga: Di Rapimnas, PKS Bakal Terima Aspirasi Nama Capres dan Saran Koalisi dari Kader

Syaikhu mengatakan, poros baru yang akan dibentuk PKS bakal menyepakati satu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) potensial yang bisa memenangkan pemilihan presiden (pilpres) mendatang.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Alhabsy menambahkan, penjajakan membentuk poros baru telah dilakukan sebelum PKS merayakan milad atau ulang tahun ke-20 beberapa waktu lalu.

"Sebelum milad kita sudah jalan, KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) pun juga kita mengikutin, tetapi kita enggak mau terlalu masuk ke dalam dan terkunci," ujar Aboe.

"Kita berharap PKS yang akan mengantarkan poros tiga, sebab kita tidak ingin hanya dua poros," ujar dia.

Baca juga: Di Rapimnas PKS, Sekjen: Manfaatkan 601 Hari untuk Kemenangan 2024

Adapun KIB yang dimaksud Aboe adalah koalisi yang terdiri dari Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Selain KIB, kata dia, PKS aktif melakukan komunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, dan Partai Nasdem.

"Tapi berkembangnya lain, kita lihat, maka kita ajak PKB jalan, muncul nama 'Koalisi Semut Merah'. Kita juga pada waktu yang sama sudah pendekatan dengan Demokrat dan Partai Nasdem," ujar Aboe.

Anggota Komisi III DPR ini menuturkan, PKS tidak ingin terburu-buru melakukan koalisi dengan partai yang lain. Ia pun menyinggung kalimat yang dilontarkan Presiden Joko Widodo untuk tidak terburu-buru atau ora kesusu mempersiapkan pemilu 2024.

"Kejadian ini perlu waktu memang, yang namanya berjodoh, dan bercinta tidak bisa cepat-cepat, ora kesusu kata Jokowi, betul, jadi bertahap dan ini sudah kita lakukan," kata Aboe.

Baca juga: Bertemu PKS Siang Ini, Nasdem Sebut Taaruf untuk 2024

Tak Mau Koalisi Last Minute

Kendati demikian, PKS menegaskan tak akan mau berkoalisi dengan partai lain di akhir-akhir waktu pendaftaran capres dan cawapres.

Aboe mengatakan, partainya telah mengatur jadwal untuk menentukan koalisi guna menghadapi Pemilu 2024.

“Kita tidak mau last minute 'deal' politik, enggak ada. Kita lihat, atur jadwal, ambilah beberapa (waktu) jangan ini malam besok mau diputuskan,” tegas Aboe

“Aduh, udah, kita enggak mau sampai itu terjadilah ya. Kita inginkan paling tidak ya kita atur jadwal itu ya,” ucapnya.

Aboe mengatakan, PKS bakal jauh-jauh hari berkomunikasi dan berkomitmen untuk bersama-sama dengan partai lainnya mengadapi Pemilu 2024.

Partainya tak mau berkoalisi secara mendadak tanpa ada persiapan dan persamaan persepsi satu sama lainnya.

Baca juga: Jokowi Ulang Tahun ke-61, Presiden PKS: Mudah-mudahan Makin Bijak

“Jangan salah pengalaman republik kita selalu di-last minute malam besok mau diumumkan berubah, kita lihat saja, makanya bangunan, hubungan, koalisi ini kita bangun bukan hanya ujung-ujug,” kata Aboe.

“Kita akan minum-minum kopi dulu, kita akan banyak dialog dengan visi misi kita, kita akan bikin cerita banyak,” tuturnya.

6 kriteria capres PKS

PKS telah menetapkan enam kriteria capres dan cawapres yang akan diusung pada Pemilu 2024.

Enam kriteria itu merupakan hasil rapimnas. Rapimnas PKS ini juga menghasilkan sejumlah nama capres yang sudah sesuai dengan kriteria tersebut.

Presiden PKS mengatakan, kriteria capres-cawapres yang dipilih PKS dalam rapimnas itu akan disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ke Majelis Syuro.

“DPP PKS mengusulkan nama-nama bakal capres dan cawapres kepada Majelis Syuro PKS karena ranahnya memang ranah Majelis Syuro, baik dari kalangan internal maupun eksternal PKS,” papar Syaikhu.

Kendati demikian, Syaikhu belum mau mengungkapkan siapa saja nama capres dan cawapres yang akan akan disampaikan ke Majelis Syuro.

Baca juga: PKS Tegaskan Tak Mau Berkoalisi “Last Minute”

Adapun enam kriteria yang dimaksud adalah, yang pertama memiliki integritas dan rekam jejak yang baik berjiwa nasionalis dan religius, dan mendapatkan dukungan rakyat yang tinggi.

Kriteria keempat, kata dia, memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memimpin dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Selanjutnya, capres dan cawapres yang akan diusung juga harus memiliki berkomitmen untuk menyatukan seluruh komponen anak bangsa.

“Dan yang keenam berkomitmen melayani rakyat. Itu jadi kriteria calon pemimpin ke depan yang PKS inginkan,” papar Syaikhu.

Ada nama Prabowo

Sekjen PKS mengungkapkan bahwa nama-nama capres dan cawapres yang kini mencuat di publik masuk radar yang akan diusung PKS pada pemilu 2024. Salah satunya, nama ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: Hadapi Pemilu 2024, PKS Bakal Cari Mitra Koalisi yang Setara

“Semua calon yang ada masuk di PKS. Jadi jangan khawatir, anak bangsa yang sudah diyakini si A, si B, si C, ada semua,” ujar Aboe.

“Apalagi dengan Prabowo, kita sudah punya jam terbang, pengalaman, tinggal lanjutkan saja, tidak ada hambatan,” ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerindra Singgung Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P, Politik 2024 Dinilai Masih Sangat Cair

Gerindra Singgung Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P, Politik 2024 Dinilai Masih Sangat Cair

Nasional
Setelah Merasa Didiskriminasi, Ketua IPW Kembali Terima Undangan MKD DPR

Setelah Merasa Didiskriminasi, Ketua IPW Kembali Terima Undangan MKD DPR

Nasional
Kunjungi 3 Daerah di Sultra, Jokowi Akan Tinjau Penyaluran Bansos dan Pabrik Aspal

Kunjungi 3 Daerah di Sultra, Jokowi Akan Tinjau Penyaluran Bansos dan Pabrik Aspal

Nasional
Menlu Retno: Senjata Nuklir Ancaman Nyata bagi Umat Manusia

Menlu Retno: Senjata Nuklir Ancaman Nyata bagi Umat Manusia

Nasional
KPK Koreksi Mahfud, yang Terseret Suap Dua Hakim di MA, Bukan Dua Hakim Agung

KPK Koreksi Mahfud, yang Terseret Suap Dua Hakim di MA, Bukan Dua Hakim Agung

Nasional
Tinjauan Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi

Tinjauan Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Drama Pemeriksaan Lukas Enembe, Alasan Sakit, Peringatan Jokowi, hingga Ancaman KPK

Drama Pemeriksaan Lukas Enembe, Alasan Sakit, Peringatan Jokowi, hingga Ancaman KPK

Nasional
Prabowo Tak Keberatan Muhaimin Mesra dengan Puan, Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P Penuh Tantangan

Prabowo Tak Keberatan Muhaimin Mesra dengan Puan, Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P Penuh Tantangan

Nasional
Saat Dalih Sakit Lukas Enembe Diragukan KPK...

Saat Dalih Sakit Lukas Enembe Diragukan KPK...

Nasional
Menanti Gebrakan Reformasi Hukum Mahfud MD Usai Hakim Agung Jadi Tersangka Korupsi

Menanti Gebrakan Reformasi Hukum Mahfud MD Usai Hakim Agung Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Hormat Dudung kepada Andika Akhiri Isu Ketidakharmonisan di Antara Keduanya

Hormat Dudung kepada Andika Akhiri Isu Ketidakharmonisan di Antara Keduanya

Nasional
Hakim Agung Sudrajad Diyakini Tidak Bermain Sendiri dalam Kasus Suap

Hakim Agung Sudrajad Diyakini Tidak Bermain Sendiri dalam Kasus Suap

Nasional
Betapa 'Syulit' Lupakan Lukas

Betapa "Syulit" Lupakan Lukas

Nasional
Sosok Ipda Arsyad Daiva, Anak Anggota DPR yang Diduga Langgar Etik di Kasus Brigadir J

Sosok Ipda Arsyad Daiva, Anak Anggota DPR yang Diduga Langgar Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
Gayus Lumbuun Sedih Hakim Agung Terlibat Korupsi, Ingat Perjuangan Berat

Gayus Lumbuun Sedih Hakim Agung Terlibat Korupsi, Ingat Perjuangan Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.