Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": 67,7 Persen Teguh Pilih Capres Pilihan, Tak Peduli Partainya

Kompas.com - 22/06/2022, 08:18 WIB
Irfan Kamil,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil Survei Litbang "Kompas" menunjukkan sebagian besar responden atau sebanyak 67,7 persen persen menyatakan tetap teguh akan memilih calon presiden (capres) yang mereka sukai sekalipun diusung partai politik (parpol) yang tidak disukai.

Survei yang dilakukan pada bulan Juni ini juga memperlihatkan, proporsi responden yang menyatakan tidak jadi memilih capres yang disukai karena diusung partai yang tidak tepat tercatat sebesar 13,1 persen.

Akan tetapi, terdapat 4,5 persen responden lainnya yang mengaku tidak jadi memilih capres idaman dan akan bersikap golput.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Ganjar Konsisten Naik, Prabowo Cenderung Stagnan

Berdasarkan survei ini, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara berurutan menempati posisi tiga besar.

Prabowo bertengger pada urutan teratas mendulang elektabilitas sebesar 25,3 persen disusul Ganjar dengan elektabilitas sebesar 22,0 persen dan Anies dengan 12,6 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Ganjar dan Prabowo Berebut Suara Pemilih Muda

Jika dilihat secara keseluruhan, ketiga sosok bakal capres di papan atas itu telah menyerap tiga perlima total elektabilitas semua nama yang digadang-gadang maju dalam pemilihan umum (pemilu) 2024.

LITBANG KOMPAS Survei Litbang Kompas: Tren Pilihan Partai Politik

Adapun figur potensial capres di luar ketiga nama itu terpaut cukup jauh, bahkan tak ada yang elektabilitasnya lebih dari 5 persen.

Elektabilitas yang kian mengerucut itu juga membuktikan bahwa kemantapan pilihan publik terus menguat dengan lebih mendasarkan penilaian pada figur yang selama ini dipersonakan sebagai capres.

Peluncuran tahapan Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (14/6/2022). Tahun 2024 akan menjadi tahun politik yang sangat ramai. Tidak hanya pemilu, pemilihan kepala daerah serentak juga akan dilakukan di tahun yang sama.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Peluncuran tahapan Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (14/6/2022). Tahun 2024 akan menjadi tahun politik yang sangat ramai. Tidak hanya pemilu, pemilihan kepala daerah serentak juga akan dilakukan di tahun yang sama.

Sisi personal yang dicitrakan capres, seperti ketegasan dan kewibawaan, hingga pribadi yang sederhana dan merakyat menjadi alasan yang diungkap separuh lebih responden.

Bahkan proporsi itu jauh lebih besar jika dibandingkan alasan lain yang diungkap terkait latar pengalaman kiprah, prestasi, ataupun pendidikan capres.

Meski demikian, persyaratan maju dalam gelanggang pemilihan tetap mengamanatkan capres-cawapres harus diusung partai politik (parpol) sesuai ketentuan ambang batas pencalonan presiden di Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal itu menyatakan pasangan calon diusulkan parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

LITBANG KOMPAS Survei elektabilitas calon presiden yang dilakukan Litbang Kompas pada Juni 2022

Keberadaan parpol sebagai pengusung capres dan cawapres tentu memiliki posisi tawar dalam menentukan tiket pencalonan.

Namun, hal itu bukan berarti pula eksistensi parpol pengusung sepenuhnya berpengaruh pada loyalitas dukungan terhadap capres.

Adapun survei dilaksanakan melalui tatap muka yang melibatkan 1.200 responden pada 26 Mei hingga 4 Juni 2022.

Para responden dipilih secara acak, menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi.

Metode ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error ± 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com