Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/06/2022, 07:00 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi pembekalan antikorupsi bagi seluruh pengurus Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Pembekalan ini akan diikuti secara langsung oleh Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana bersama 60 pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Garuda Jakarta.

"Dijadwalkan Ketua KPK Firli Bahuri akan membuka kegiatan bersama Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana yang hadir secara langsung membawa sekitar 60 pengurus DPP dan DPD Jakarta," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati, melalui keterangan tertulis Selasa (21/6/2022) malam.

Baca juga: Ikut Pembekalan Antikorupsi, Kader Gerindra Diingatkan soal Mahalnya Biaya Politik

Adapun kegiatan ini merupakan rangkaian dari program executive briefing kepada 20 pimpinan dan pengurus partai politik (parpol) dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB).

Pembekalan antikorupsi ini akan diikuti oleh seluruh pengurus Partai Garuda di DPP, DPD, dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Ipi mengatakan, rangkaian kegiatan pembekalan ini juga meliputi penandatanganan deklarasi bersama integritas partai politik oleh Ketum Partai Garuda.

Baca juga: Tingkat Kepercayaan di Titik Terendah, KPK: Jadi Catatan dan Masukan

Deklarasi tersebut merupakan komitmen parpol untuk menginternalisasi dan membangun integritas internal parpol.

Antara lain terkait integritas parpol dalam hal menolak money politic, benturan kepentingan, suap, pemerasan, gratifikasi dan tindak pidana korupsi lainnya.

Kemudian, kesediaan sebagai role model dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kesediaan untuk meningkatkan pengetahuan antikorupsi.

Selain itu, Partai Garuda diminta mengembangkan politik cerdas berintegritas melalui pembelajaran antikorupsi yang difasilitasi oleh Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

Partai Garuda juga diharapkan terlibat secara aktif dalam gerakan antikorupsi di lingkungan partai politik.

"Untuk para peserta, KPK akan memberikan materi dalam bentuk ceramah tentang penguatan integritas, Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), dan pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi sektor politik secara elektronik," papar Ipi.

Baca juga: KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Partai Demokrat

Para pengurus partai yang tidak bisa hadir secara langsung di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK dapat mengikuti pembekalan ini secara daring melalui akun Youtube Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB ini juga telah diikuti oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat dan Partai Gerindra.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com