Survei Litbang "Kompas": Kepuasan dan Keyakinan terhadap Kinerja Pemerintah Tak Sejalan Latar Belakang Pilihan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Meningkatnya dukungan partai politik (parpol) ke pemerintah tidak diikuti dengan melonjaknya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah.

Menurunnya apresiasi publik kepada kinerja pemerintah juga menegaskan bahwa parpol yang menjadi barisan di pemerintahan kurang mendapatkan dukungan dari pemilihnya.

Hal ini berdasarkan hasil survei Kompas periode Juni 2022.

Dilansir dari Kompas.id, Senin (20/6/2022), ada pesimisme pemilih pada kinerja pemerintah yang cenderung meningkat.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 64,5 Persen Responden Tak Puas dengan Kinerja Pemerintah Kendalikan Harga Barang dan Jasa

Menariknya, gejala ini tidak saja ditunjukkan oleh pemilih dari partai politik yang selama ini berada di luar pemerintahan, tetapi juga berasal dari pemilih partai-partai pendukung loyal pemerintah yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.

Dalam survei kali ini, pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selama ini konsisten berada di luar pemerintahan dan mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah relatif berjalan linier dengan pendukungnya.

Hal itu tampak dari tingkat kepuasan dan tingkat keyakinan pemilih terhadap kinerja pemerintahan, baik di survei periode Januari maupun Juni 2022.

Pemilih PKS konsisten menunjukkan rendahnya tingkat kepuasan dan keyakinan pemilihnya pada performa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf saat ini.

Hal yang lebih kurang sama juga terjadi pada pemilih Partai Demokrat.

Meskipun tingkat kepuasannya tinggi terhadap kinerja pemerintah, tingkat keyakinannya pada survei Juni ini cenderung menurun.

Dengan demikian, jika pada survei Januari 2022 posisi pemilih Partai Demokrat berada di kuadran kanan atas dengan tingkat keyakinan lebih rendah dari tingkat kepuasan, di survei Juni ini posisinya turun berada di kuadran kanan bawah.

Baca juga: Kepercayaan Publik terhadap KPK Terendah Sepanjang Survei Kompas sejak 2015

Jika merujuk posisi dalam kuadran yang dialami pemilih Partai Demokrat, ada kecenderungan pemilih partai ini semakin pesimistis melihat performa kinerja pemerintahan Jokowi di dua tahun sisa masa pemerintahannya.

Dengan semakin menurunnya tingkat keyakinan dari pemilih Partai Demokrat, pada akhirnya kelompok pemilih partai ini berada di kuadran kanan bawah.

Posisi ini semakin meneguhkan pemilih Demokrat cenderung tidak lagi menaruh harapan yang lebih pada pemerintahan ini ke depan.

Tentu, apa yang terjadi pada pemilih PKS dan Partai Demokrat relatif wajar jika melihat posisi yang diambil kedua partai ini terhadap pemerintahan Jokowi.

Sepanjang delapan tahun terakhir ini, keduanya relatif konsisten memilih di luar pemerintahan.

Bahkan, pada perombakan kabinet pekan lalu, kedua partai politik ini tetap tidak masuk dalam skema perombakan kabinet.

Adapun survei tingkat kepuasan dan keyakinan terhadap kinerja pemerintah berdasarkan latar belakang pilihan politik ini dilakukan dengan metode penelitian berupa survei periodik melalui wawancara tatap muka yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 26 Mei-4 Juni 2022.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Ekonomi Pemerintah Turun Jadi 50,5 Persen

Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error penelitian lebih kurang 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Hasil survei juga mengungkapkan, apa yang terjadi di pemilih PKS dan Demokrat cenderung juga terjadi di pemilih dari sejumlah partai politik pendukung pemerintah.

Seperti halnya pemilih dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pemilih dari kedua partai ini justru cenderung mengambil sikap yang sama dengan pemilih dari partai-partai oposisi.

Sebut saja pemilih PPP yang selama ini, di dua survei (Januari dan Juni) konsisten berada di kelompok kuadran dengan tingkat keyakinan yang relatif rendah terhadap performa pemerintahan Jokowi.

Berdasarkan survei Januari 2022, pemilih PPP berada di kuadran kiri bawah, yakni mereka yang cenderung tidak puas dengan kinerja pemerintah dan sekaligus tidak meyakini performa kinerja pemerintah akan lebih baik ke depannya.

Kondisi ini relatif terjaga di survei Juni 2022, meskipun tingkat kepuasannya cenderung meningkat, sehingga pemilih PPP bergeser dan masuk dalam kelompok kuadran kanan bawah, yakni mereka yang cenderung cukup puas dengan kinerja pemerintah namun tidak cukup meyakini pemerintah akan lebih baik kinerjanya di sisa periodenya nanti.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik di Bidang Polkam 73,1 Persen, Turun Dibandingkan Januari

Hal yang lebih kurang sama juga terjadi pada pemilih PAN.

Pada survei Januari lalu, posisi pemilih PAN masih berada di kuadran kanan atas, yakni mereka yang tingkat kepuasan dan tingkat keyakinannya tinggi pada kinerja pemerintahan Jokowi.

Namun, di survei Juni 2022, kondisinya bergeser.

Apresiasi terhadap kinerja pemerintah memang masih stabil, namun tingkat keyakinannya menurun drastis, sehingga kelompok pemilih PAN bergeser ke kuadran kanan bawah.

Kondisi ini seakan berbanding terbalik dengan langkah Presiden Jokowi dalam merombak kabinet pekan lalu.

Dengan ditunjuknya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, semestinya di atas kertas dukungan terhadap pemerintah semakin kuat dan kokoh. Hal ini tidak lepas dari semakin banyaknya jumlah kursi di DPR yang berada di barisan pendukung pemerintah.

Dengan bergabungnya PAN, total sudah tujuh partai politik di DPR yang mendukung pemerintah.

Koalisi pendukung pemerintah ini sudah menguasai 471 kursi DPR atau setara dengan 81,9 persen dari total kursi parlemen di Senayan.

Fakta ini semakin menegaskan, pemerintah sudah mendapatkan dukungan mayoritas kekuatan parlemen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 5 Masalah Politik Keamanan Belum Mampu Dikendalikan Jokowi-Maruf

Tentu, kondisi ini semestinya menjadi modal politik besar bagi pemerintah untuk dengan mudah menggerakkan sumber dayanya guna menjalankan program-programnya tanpa khawatir diwarnai “gangguan” dan hiruk pikuk kekuatan politik di DPR.

Apalagi sepanjang periode pemerintahan yang dipimpin Jokowi, pemerintah sebenarnya juga sudah mampu mengondisikan dukungan di DPR.

Hal ini sudah dibuktikan dengan dukungan parlemen pada pengesahan sejumlah undang-undang yang sebelumnya melahirkan polemik dan kontroversi di publik, di antaranya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Minerba yang semuanya memicu perdebatan publik. Namun, pengesahan undang-undang tersebut jalan terus dan terbukti berjalan mulus meskipun sempat ramai mendapatkan penolakan publik.